Bapemperda Akan Bahas 14 Raperda Propemperda

News
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda  DPRD Banyuwangi merencanakan penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda  yang akan dibahas tahun 2019 sebanyak 14 raperda. Namun Sebelum ditetapkan sebagai Program Pembentukan Daerah (Propemperda) 2019, dewan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan eksekutif untuk mematangkan dua di antara delapan raperda yang diajukan eksekutif. 

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Ruliyono mengatakan, eksekutif mengusulkan 8 raperda untuk dimasukkan dalam Propemperda 2019. Sedangkan pihak dewan mengusulkan 6 rancangan peraturan yang menjadi produk hukum tertinggi daerah tersebut. 6 raperda inisiatif dewan kata Ruliyono, sudah disepakati untuk dimasukkan Propemperda 2019. 

Rinciannya adalah, raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah, raperda tentang sempadan sungai, raperda tentang Perubahan Perda nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal. Selain itu, DPRD juga mengusulkan raperda tentang penanggulangan kemiskinan dan raperda tentang Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air, serta raperda tentang Penyelenggaraan Praktik Keperawatan. 

Sementara itu, 3 di antara 8 raperda usulan eksekutif berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yakni raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, raperda Perubahan APBD 2019, dan raperda pertanggungjawaban APBD 2018. Selain itu, ada pula satu raperda yang diajukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yakni raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Selain itu, dari eksekutif ditahun 2019 juga mengusulkan raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan juga ada pengajuan rancangan produk hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yakni raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Sedangkan dua raperda usulan eksekutif yang lain, masih belum disetujui dewan untuk dimasukkan dalam propemperda 2019. Dua raperda itu yakni tentang rencana tata ruang kawasan strategis Bandara Banyuwangi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang (PU-CKPR) serta raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. 

Ruliyono menjelaskan, dua raperda dari eksekutif tersebut masih ditunda untuk dimasukkan propemperda, karena pihaknya akan mengundang instansi pengusul untuk mendengar penjelasan lebih lanjut. 

 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS