Dewan Sahkan 4 Raperda

News
Typography

radiovisfm.com - DPRD Banyuwangi Senin siang (22/10/18) mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap 4 raperda. Dua diantaranya raperda inisiatif dewan yakni, raperda tentang Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak dan raperda tentang Pengembangan Pertanian Unggul Berdaya Saing Unggul dan Ramah Lingkungan.

Dua raperda lain yang disahkan dewan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Joni Subagyo itu, merupakan raperda usulan eksekutif, yakni raperda tentang retribusi jasa umum dan raperda tentang Ijin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Dalam proses pengesahan 4 raperda menjadi perda yang dihadiri oleh bupati, wakil bupati serta pimpinan SKPD pemkab Banyuwangi itu, masing masing ketua pansus raperda membacakan resume hasil pembahasan raperda yang dilakukannya dihadapan anggota dewan yang hadir, sebelum pimpinan dewan melakukan ketok palu sebagai tanda raperda itu sudah siap diundangkan.

Disusunnya raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini sebagai payung hukum pemerintah daerah dalam melindungi hak anak yang mencakup beberapa cluster, mulai hak sipil, hak lingkungan, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak perlindungan anak. Disusunnya raperda tentang raperda tentang pengembangan pertanian unggul berdaya saing unggul dan ramah lingkungan sebagai payung hukum dalam memperkuat pembangunan dibidang pertanian yang diarahkan pada proses swasembada pangan. Karena banyuwangi memiliki potensi area pertanian yg luas namun banyak petani yg hidupnya dibawah garis kemiskinan. 

Dan disusunnya raperda perubahan perda nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum ini, lebih spesifik sebagai payung hukum rencana perubahan tarif uji kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan guna meningkatkan pendapatan daerah. 

Perubahan biaya uji kendaraan bermotor ini meliputi biaya uji kendaraan bermotor, biaya penggantian kartu uji KIR dan biaya denda keterlambatan melakukan uji kendaraan bermotor. Sedangkan disusunnya raperda tentang ijin penggunaan dan pemanfaatan tanah atau IPPT ini, bertujuan untuk melindungi lahan produktif di banyuwangi. Karena saat ini banyak alih fungsi lahan produktif pertanian untuk pembangunan perumahan. Dan raperda IPPT ini dibahas dewan sejak tahun 2015 yang pengesahannya sempat tertuda.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS