Dewan Jadwalkan Pengesahan Tata Tertib

News
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - DPRD menjadwalkan pengesahan revisi tata tertib dewan tanggal 31 oktober 2019 dan patuh pada amanat menteri dalam negeri, meski pengesahan tatib nanti belum dilakukan proses fasilitasi di gubernur.

Wakil ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono menuturkan, pansus telah menuntaskan pembahasan revisi tata tertib atau tatib DPRD Banyuwangi untuk segera dilakukan pengesahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan tatib DPRD, ada klausul dalam tatib yang harus dikonsultasikan ke Biro Pemerintahan Pemprov Jatim. Namun setelah dilakukan konsultasi, pansus masih belum juga menerima jawaban dari pemprov Jatim.

Sedangkan dalam surat edaran menteri dalam negeri nomor 8486 yang ditandangani Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Sumarsono, Kemendagri meminta DPRD seluruh Indonesia mengesahkan revisi tatib dewan paling lambat akhir Oktober 2018.

Ruliyono menjelaskan, secara administratif, DPRD kabupaten harus  menindaklanjuti ketentuan dari menteri dalam negeri. Sehingga pimpinan dewan sepakat untuk melakukan pemgesahan tatib meski masih belum menerima keputusan tertulis dari biro hukum pemprov jatim, terkait beberapa klausul pasal yang aturannya masih tumpang tindih tentang kewenangan menggelar kegiatan orientasi dan bimbingan teknis dewan.

Perubahan tatib ini kata Ruliyono,  dilakukan untuk menyesuaikan dasar hukum peraturan tersebut. Termasuk untuk mengantisipasi jika bupati dan atau wakil bupati berhalangan tetap. Dalam tatib ini akan diatur mekanisme pemilihan pengganti bupati dan atau wakil bupati. Selain itu, revisi tatib dilakukan lantaran terdapat perbedaan krusial dengan peraturan sebelumnya. Khususnya terkait orientasi dan bimbingan teknis (bimtek). 

Menurut PP yang lama, sekretariat DPRD kabupaten bisa menganggarkan bimtek untuk memberi bekal anggota dewan. Namun di PP Nomor 12 Tahun 2018, kewenangan menggekar kegiatan bimtek dilakukan oleh sekretariat DPRD Propinsi. Sedangkan disisi lain, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) memperbolehkan Sekretariat DPRD menganggarkan bimtek. 

Politisi golkar asal Glenmore ini menambahkan, karena taat aturan, DPRD Banyuwangi akan mengesahkan revisi tatib ini tepat waktu sesuai surat edaran dari mendagri. Namun jika dikemudian hari turun surat jawaban tertulis dari Pemprov jatim yang isinya berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam revisi tatib yang sudah disahkan, maka dewan akan melakukan revisi untuk penyesuaian.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS