Komisi 3 Tanyakan Pemasukan Daerah dari Sektor Penyertaan Modal

Banyuwangi Hari Ini
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Komisi 3 DPRD Banyuwangi mempertanyakan anggaran pemasukan daerah dari sektor penyertaan modal investasi non permanen kepada eksekutif. Karena disinyalir ada potensi pendapatan daerah sebesar 14 milyar yang tidak bisa tertagih dan mengendap di sejumlah lembaga atau sasaran pemberian modal dari sektor investasi non permanen tersebut

Komisi yang membidangi anggaran ini, mempertanyakan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang digelar pada Senin siang (3/11/18). 

Ketua komisi 3 DPRD Banyuwangi Kusnan Abadi menuturkan, dewan telah mengesahkan perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada 19 November lalu. Salah satu itemnya yang tercover dalam perda tersebut adalah penyertaan modal daerah dari sektor investasi non permanen kepada sejumlah lembaga atau badan usaha di Banyuwangi. 

Sebelumnya, pemerintah daerah memberikan penyertaan modal daerah kepada lembaga atau badan usaha yang masuk dalam 8 item lembaga penerima investasi non permanen, yang sifatnya bergulir dan permanen. 8 lembaga sasaran penerima investasi non permanen itu diantaranya berbentuk usaha penggilingan padi, koperasi, pedagang kaki lima, UMKM dan kelompok tani.

Sedangkan nilai tagihan dari penyertaan modal investasi non permanen itu saat ini besarnya mencapai Rp. 14 M, namun dari  nilai tagihan tersebut, baru terbayar hanya 11 juta, itupun dalam bentuk bunga pinjaman. Padahal seharusnya, tagihan Rp. 14 M itu harus sudah terbayar sebelum akhir tahun 2018. 

Melalui rapat kerja bersama BPKAD dan Bapenda tersebut, Kusnan mempertanyakan tentang minimnya realisasi pendapatan daerah dari sektor investasi non permanen tersebut, yang seharusnya bisa tertagih dan menjadi tambahan pendapatan asli daerah atau PAD. 

Kusnan Abadi menambahkan, melalui rapat kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan pendapatan daerah tersebut, pihaknya minta agar eksekutif segera menelusuri obyek sasaran penerima modal daerah tersebut. Sehingga bisa diketahui secara pasti lembaga atau badan usaha penerima modal daerah tersebut, agar pemerintah daerah bisa melakukan penagihan sebagai upaya meningkatkan PAD. Karena sudah seharusnya, uang penyertaan modal daerah kepada badan usaha swasta itu bisa kembali ke daerah. 

 “ Kami minta eksekutif segera telusuri obyek sasaran modal daerah jadi bisa diketahui pasti lembagadan badan usaha penerima modal tersebut”, katanya.

Sementara itu, menyikapi adanya desakan dewan untuk menelusuri sasaran penerima modal daerah  dari obyek penyertaan modal investasi non permanen tersebut, eksekutif menyatakan jika pemberian modal daerah dari obyek penyertaan modal investasi non permanen itu terjadi sebelum tahun 2010 atau saat era bupati Ratna Ani Lestari. Namun pemkab Banyuwangi akan tetap menelusuri sasaran penerima penyertaan modal daerah tersebut agar bisa dilakukan penagihan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.