Menko Luhut : Ijin Kapal Ikan di Bawah 30 GT Bisa di Daerah

Pemerintahan
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemerintah Pusat menyatakan bahwa perijinan kapal perikanan di bawah 30 GT yang selama ini di urus di provinsi, kini sudah bisa di lakukan di tingkat daerah.

Hal itu di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungannya ke Banyuwangi.

“Saya sudah mendengar keluhan, salah satunya dari nelayan Muncar Banyuwangi tentang perijinan kapal di bawah 30 GT,” kata Menko Luhut.

“Nantinya ini akan bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, sehingga tidak perlu lagi pergi ke Surabaya,” cetusnya.

Dan apabila ada yang perlu diserahkan, maka dari Surabaya bisa ke daerah untuk penyelesaiannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, disebutkan bahwa gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya.

“Kebijakan pengurusan ke daerah itu dihasilkan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak membahas masalah perikanan dan nelayan,” kata Menko Luhut.

Dia mengaku sudah menggelar rapat di Jakarta dengan instansi terkait dan para perwakilan nelayan dari Banyuwangi, Situbondo, Lamongan, Tegal untuk berbicara dan dialog dengan segala macam masalahnya, termasuk ijin kapal di bawah 30 GT tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk meneliti perairan Muncar terkait keluhan tentang berkurangnya ikan Lemuru di perairan tersebut. Pemerintah tidak menginginkan nelayan susah,” pungkas Menko Luhut.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan siap memfasilitasi pengurusan ijin kapal di bawah 30 GT yang segera bisa diurus di daerah.

“Nantinya di integrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi supaya nelayan semakin mudah mengurusnya,” tutur Bupati Anas.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS