Wagub Papua Barat Belajar Perencanaan Pembangunan di Banyuwangi

Pemerintahan
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemerintah Provinsi Papua Barat belajar tentang masalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Banyuwangi.

Untuk itu, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani membawa rombongan 13 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten/kota se-Papua Barat ke Banyuwangi.

Lakotani langsung ditemui Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (12/6/2019) di Pendopo Banyuwangi.

“Saya beberapa kali hadir dalam satu forum dengan pihak pemkab Banyuwangi tentang pengelolaan pembangunan, dari situ akhirnya saya tertarik dengan apa yang dilakukan Banyuwangi,” papar Lakotani.

Menurut Lakotani, kedatangannya ke Banyuwangi ini untuk mempelajari banyak hal.

“Saya lebih bersyukur, ternyata Bupati Anas yang menemui langsung kami bersama rombongan,” ungkap Lakotani.

“Kami ingin mempelajari lebih jauh masalah seluruh proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan,” imbuhnya.

Apalagi Papua juga mendapatkan dana otonomi khusus, sehingga pihaknya ingin mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.

Lakotani mengatakan, dirinya sadar banyak kebutuhan masyarakat yang belum diwujudkan. Untuk itu dirinya terus mencari cara supaya bisa mengoptimalkan dana tersebut, salah satunya dengan sharing ke Banyuwangi ini.

“Saya membawa seluruh Kepala Bappeda se-Papua Barat, agar mereka semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terkait pengelolaan dana pembangunan dan prosesnya,” ujar Lakotani.

“Sehingga dalam melaksanakan pembangunan nantinya bisa selaras,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Anas mengaku membuka pintu yang lebar bagi daerah lain, khususnya Papua Barat untuk sharing terkait pengembangan daerah.

“Dalam mengembangkan Banyuwangi kami juga mengalami banyak tantangan dan kendala,” ungkap Bupati Anas.

“Tapi dengan semangat mempermudah pelayanan ke warga, pemkab banyak melakukan hal yang “out of the box” namun tidak melanggar aturan,” tuturnya.

Bupati Anas mencontohkan layanan publik mandiri yang baru diluncurkan Banyuwangi tersebut. Di mana, warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas.

“Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” kata Bupati Anas.

Dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang bisa dilayani. Di antaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), izin apotek, izin mendirikan bangunan (IMB) non-tinjau lokasi, izin jasa konstruksi, izin bidan, izin industri, pembayaran reklame, dan beragam surat seperti tanda kelakuan baik, surat lahir/mati, surat domisili, dan surat keterangan miskin.

Bupati Anas pun juga sharing dengan Lakotani tentang pengembangan destinasi Raja Ampat yang sudah dikenal dunia.

“Raja Ampat adalah salah satu surga pariwisata di Indonesia,” ungkap Bupati Anas.

“Mari untuk bersama sama mengembangkan wisata Indonesia,” ajaknya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Papua barat yang terus mempromosikan Raja Ampat sehingga bisa menarik wisatawan manca negara, yang artinya ini mengenalkan Indonesia ke dunia. Secara tidak langsung, itu juga berdampak positif bagi daerah lain di Indonesia yang mengembangkan pariwisata seperti halnya Banyuwangi.

Rombongan Papua Barat ini menghabiskan waktu di Banyuwangi selama 3 hari, mulai 11 – 13 Juni.

Selain ke Bappeda, mereka juga akan mengunjungi sejumlah desa Smart Kampung di banyuwangi, seperti Desa Tamansari Kecamatan Licin dan Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS