Regrouping, 238 Pejabat di Jajaran Pemkab Banyuwangi Dimutasi

Pemerintahan
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi melakukan Regrouping (Penggabungan) beberapa dinas guna mengefisiensi jumlah pegawai yang semakin berkurang, menyusul diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Banyuwangi.

Sebagaimana diketahui, DPRD Banyuwangi tengah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Banyuwangi. Bahkan, produk hukum yang merupakan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 itu telah resmi diundangkan sebagai Perda Nomor 10 Tahun 2019 pada 12 Desember lalu.

Mengacu perda terbaru, ada tiga OPD yang dihapus dan kewenangannya dilebur ke sejumlah SKPD lain.

Tiga OPD yang dihapus tersebut meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPP-KB). 

Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dipecah dan menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian. Sedangkan Perdagangan gabung dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Selain itu, ada Dinas Pertanian dan Pangan, sedangkan Dinas Perikanan dan Pangan menjadi Dinas Perikanan. Sementara Dinas Perumahan dan Permukiman bergabung menjadi satu dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya menjadi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman.

Serta Dinas Sosial berkembang menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Untuk bagian Humas bergabung dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Sebanyak 238 pejabat yang menjalani mutasi dilantik oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Jum’at (03/01/2020).

Di antara 238 PNS yang terkena gelombang mutasi tersebut, sembilan orang berstatus eselon II/b. Selebihnya, sebanyak 14 orang merupakan pagawai eselon III/a, 36 orang eselon III/b, serta masing-masing 153 orang eselon IV/a dan 26 orang eselon IV/b.

Di tataran pejabat eselon II/b, terjadi pergeseran pada tiga pos Asisten Sekretariat Daerah (Setda). Sih Wahyudi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini dipercaya menempati posisi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Selain itu, Guntur Priambodo yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum dipindahtugaskan sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Satu jabatan Asisten Pemkab yang lain kini dijabat Choiril Ustadi Yudawanto. Sebelum mutasi kemarin, Ustadi menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan.

Sementara itu, mutasi juga menimpa Suyanto Waspo Tondo Wicaksono. Pria yang akrab disapa Yayan ini pindah tugas dari Asisten Pembangunan dan Kesra menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Bukan itu saja, dua pejabat eselon II yang lain, yakni Wawan Yadmadi dan Zen Kostolani juga terkena gelombang mutasi di awal tahun ini. Wawan sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Posisi kepala DPM-PTSP ini cukup lama kosong dan “hanya” diisi pejabat berstatus pelaksana tugas (Plt).

Sedangkan jabatan Kepala Dispora yang ditinggalkan Wawan kini dipercayakan kepada Zen Kostolani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPP-KB).

Masih di jajaran pejabat eselon II, ada tiga pejabat lain yang kemarin dilantik, namun pada dasarnya mereka tetap menduduki posisi yang sama. Mereka adalah Syaiful Alam Sudrajat, Arief Setiawan, dan Hary Cahyo Purnomo.

Alam yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dilantik sebagai Kepala Disnakertrans dan Perindustrian. Arief dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian. Pun demikian dengan Harry Cahyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pangan, dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, pelantikan ini dilakukan menyusul penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan struktur baru sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sehingga ada beberapa pegawai yang dilantik ulang dan sebagian berubah ke posisi baru seiring penggabungan dinas-dinas.

“Regrouping ini merupakan strategi Pemkab Banyuwangi untuk mengefisiensikan jumlah pegawai yang semakin berkurang. Karena saat ini kurang lebih 160 pejabat structural kosong tidak ada orangnya,” ujar Bupati Anas.

Untuk itulah kata Bupati Anas, pihaknya menggabungkan beberapa dinas untuk mengefisiensikan pegawai, namun memang diakui ke depan beban pekerjaannya semakin banyak.

“Ini juga sebagai upaya Pemkab Banyuwangi untuk bisa mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) AA. Setelah sebelumnya, Banyuwangi menjadi satu satunya kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nilai Sakip A,” papar Bupati Anas.

Sementara itu, sejumlah pejabat lainnnya yang menjalani mutasi seiring dengan SKPD nya mengalami perubahan tersebut diantaranya Yusdi Irawan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, RR Ermi Soegiarti Sekretaris Dinas Kesehatan, Abin Hidayat Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Rahmawati Setyoardini Kabid Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, RR Nanin Oktaviantie Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan Indah Sri Lestari Direktur RSUD Blambangan.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS