Kemenpan RB Mulai Evaluasi SAKIP Banyuwangi

Bupati Anas bersama Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko di Kantor Pemkab Banyuwangi.

Pemerintahan
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mulai melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia.

Di Banyuwangi, evaluasi SAKIP ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko, Rabu (10/10).

Didid mengaku, kali ini pihaknya ingin melihat sejauh mana perkembangan tata kelola pemerintahan yang dijalankan Banyuwangi yang di harapkan ada sesuatu yang baru dibanding sebelumnya.

Sementara, selama dua tahun berturut-turut yakni pada 2016-2017 Banyuwangi mendapatkan penilaian SAKIP dengan predikat A. Banyuwangi juga menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapatkan nilai A tersebut.

“Saat ini banyak kabupaten kota yang mulai menyusul level Banyuwangi dalam akuntabilitas kinerjanya. Itu tidak bisa dilepaskan dari peran Banyuwangi yang dijadikan benchmark bagi daerah-daerah tersebut,” papar Didid.

Dia mengaku, saat ini banyak daerah yang mencapai level mendekati Banyuwangi di dua tahun lalu. Ini tidak lepas juga dari peran Banyuwangi yang menjadi jujugan bagi banyak daerah untuk belajar sistem akuntabilitas pemerintahan.

“Kami ucapkan terima kasih pada Banyuwangi yang dengan senang hati menularkan ilmunya,” tutur Didid.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah dinas juga langsung melakukan presentasi akuntabilitas kinerjanya di hadapan Didid.

Dinas-dinas tersebut langsung mempresentasikan keselarasan visi misi, target capaian kinerja hingga program yang digeber untuk mencapai target tersebut. Diantaranya, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, Didid mengevaluasi juga apa-apa yang perlu dibenahi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengikuti kegiatan tersebut dengan seksama.

“Evaluasi ini penting karena SAKIP adalah salah satu tolak ukur capaian kinerja suatu daerah,” ungkap Bupati Anas.

“Untuk mengimplementasikan SAKIP, ada beberapa langkah yang dilakukan Banyuwangi,” imbuhnya.

Yakni membangun komitmen bersama dengan para kepala SKPD. Juga membangun penguatan peran masing-masing mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Selain itu juga rutin dilakukan evaluasi kinerja SKPD serta intens berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur dan KemenPAN-RB.

“Sementara, untuk meminimalkan tumpang tindih kegiatan antar SKPD, program SKPD disederhanakan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD,” kata Bupati Anas.

Sistem aplikasi SAKIP juga dibangun mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja secara online hingga sistem monitoring kinerja pegawai.

Bupati Anas menceritakan, dalam beberapa tahun ini Banyuwangi menjalin kolaborasi antar organisasi perangkat daerah.

“Ego sektoral dihapus. Yang menjadi fokus adalah target kinerja, bukan siapa pelaksananya,” tutur Bupati Anas.

Misalnya, masalah kemiskinan bukan sekadar tugas Dinas Sosial saja, namun Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga turut berperan dengan keterlibatan sektor-sektor di dalamnya.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.