Pengaduan Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Penghargaan Pemerintah Pusat

Bupati Anas terima penghargaan dari Menteri PAN-RB Syafruddin

Pemerintahan
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, yakni meraih Top 10 Penerimaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Penghargaan bertajuk Anggakara Birawa tersebut diserahkan Menteri PAN-RB Syafruddin kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada penutupan The International Public Service Forum 2018, di Jakarta, Kamis (8/11). 

“Semua lembaga pemerintah harus memberikan pelayanan publik terbaik. Prestasi yang ditorehkan para penerima penghargaan pengaduan pelayanan publik ini, diharapkan bisa direplikasi lembaga lainnya,” papar Menteri Syafrudin.

Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa menambahkan, penghargaan tersebut diberikan kepada institusi yang memiliki komitmen tinggi dalam merespons pengaduan publik.

“Ada beberapa indikator penilaian dalam menentukan para peraih penghargaan. Mulai komitmen pimpinan, tindak lanjut laporan, infrastruktur pendukung hingga kompetensi SDM-nya,” papar Diah.

Dia mengaku, dari berbagai indikator tersebut, Banyuwangi memiliki nilai yang cukup baik.

“Banyuwangi selalu konsisten berikhtiar meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk dalam hal pengaduan dari warga,” tutur Diah.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya menerapkan banyak pintu untuk pelaporan. Selain aplikasi Lapor dan SMS center, juga menyaring aduan dari layanan media sosial.

“Memang ada berbagai segmennya. Ada warga yang hanya bisa SMS cukup SMS saja dan tidak perlu download aplikasi macam-macam. Ada yang main medsos, bisa memakai medsos, dan sebagainya,” papar Bupati Anas.

“Kami menerapkan, semua laporan harus ditangani dalam tempo maksimal 4 jam,” imbuhnya.

Baik melalui pengaduan publik di website Pemkab Banyuwangi, instagram, twitter, ataupun facebook, semua diupayakan direspon dengan baik dan cepat. Jika sampai batas waktu tidak tertangani kata Bupati Anas, maka pejabat terkait akan mendapatkan punishment.

“Pelaporan yang paling mendapat perhatian adalah penanganan warga miskin,” ungkap Bupati Anas.

Mulai laporan tentang kondisi kesehatan, tempat tinggalnya, hingga anak yang mengalami kesulitan bersekolah. Dalam hal ini, semua pengaduan yang masuk sudah tersistem secara otomatis dan semua lintas instansi bergerak. Mulai dari kepala desa, babinsa, SKPD bersama sama langsung bergotong royong menangani.

“Semuanya harus hitungan jam, kecuali laporan yang membutuhkan mekanisme tertentu seperti laporan ada sekolah rusak, karena membutuhkan waktu untuk pengalokasian dana perbaikan,” ujar Bupati Anas.

Secara berkala, Pemkab Banyuwangi meminta lembaga riset independen untuk memantau kepuasan publik terhadap kinerja pelayanan.

Bupati Anas mengaku, selama ini kepuasan publik di Banyuwangi berada di kisaran 80 persen.

“Jika ada kekurangan itu pasti karena mengubah budaya birokrasi diperlukan waktu, tapi yang jelas upaya peningkatan terus dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.