radiovisfm.com,Banyuwangi - Berdasarkan data posko Pemilu dari Sekretariat Tim Pemantauan, Laporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Pemkab Banyuwangi, pada pelaksanaan Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih di Banyuwangi cukup tinggi mencapai 75 persen lebih.

Angka ini lebih tinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, misalnya Pilpres 2014 sebesar 71 persen dan pemilu legislatif 2014 (68 %).

Hal ini terungkap saat Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meninjau Sekretariat Tim Pemantauan, Laporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Pemkab Banyuwangi di Kantor pemkab, Kamis (18/4/2019).

“Saya bersyukur pemilu di Banyuwangi berjalan dengan damai. Bahkanb nyaris tidak ada kendala berarti dan secara umum berjalan sangat baik,” ungkap Bupati Anas.

Terkait adanya peningkatan partisipasi pemilih, Bupati Anas mengaku gembira.

“Bisa mencapai 75 persen, ini luar biasa. Padahal banyak masyarakat Banyuwangi yang melaut, pedagang di pasar, maupun bertani. Tapi antusiasme mereka tetap tinggi,” papar Bupati Anas.

Menurutnya, meningkatnya partisipasi tersebut karena masyarakat sudah mulai dewasa menyikapi politik. Serta masyarakat dinilai sudah mulai peka terhadap perkembangan politik dan pemerintahan negaranya.

“Di hari pencoblosan dirinya mengecek langsung ke pasar-pasar ternyata sepi karena pedagang maupun masyarakatnya beramai-ramai datang ke TPS dan yang paling penting tidak banyak yang golput,” ujar Bupati Anas.

Dia menjelaskan, pelibatan tokoh masyarakat dan sosialisasi di berbagai tempat agar warga menggunakan hak pilihnya membuahkan hasil.

“Saya ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Banyuwangi, karena pemilu telah berjalan tertib, lancar dan aman,” kata Bupati Anas.

Semuanya sudah memberikan hak suaranya sesuai hati nurani masing-masing,” imbuhnya.

Selanjutnya, Bupati Anas mengajak seluruh masyarakat Banyuwangi untuk tetap menjaga kekompakan dan kerukunan pasca pemilu. Jangan sampai perbedaan pilihan saat pemilu merusak persaudaraan.

“Pemilu ini hanya proses lima tahunan, tapi persaudaraan harus abadi,” tutur Bupati Anas.

Dia mengajak masyarakat kembali bergembira, kembali bersama dan bareng-bareng lagi agar program yang sudah berjalan bisa terus dikembangkan.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Institusi filantropi asal Amerika Serikat, Walton Family Foundation, mengucurkan dana pengelolaan tambak udang di Banyuwangi, guna memacu kapasitas petambak di wilayah setempat. Untuk itu, mereka mengunjungi kabupaten berjuluk The Sunrise of Java tersebut.

Direktur Program Walton Foundation Barry Gold mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kapasitas petani tambak udang lewat pengelolaan tambak yang berkelanjutan.

“Kami mencari tempat yang concern memproduksi pertambakan udang secara lestari dengan baik. Salah satunya seperti Banyuwangi,” ujar Barry.

“Untuk itu kami datang untuk membantu lebih lanjut,” imbuhnya.

Program kolaborasi ini berlangsung mulai April 2019 hingga akhir 2020. Walton Family Foundation bakal menggandeng sejumlah institusi untuk menjalankan programnya, antara lain Conservation International, WWF Indonesia, The Nature Conservancy Indonesia.

“Kami mendanai untuk membantu petambak udang mengembangkan produktivitas secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kapasitas petambak untuk bisa memegang kendali rantai dagangnya,” papar Barry.

Dia juga mengaku menggandeng Pemkab Banyuwangi untuk program tersebut.

Walton Family Foundation sendiri adalah yayasan yang didirikan Keluarga Walton, pendiri jaringan supermarket terbesar di dunia, Walmart.

Pada 2018, yayasan ini mengeluarkan lebih dari sekitar Rp 8,5 triliun hibah untuk menjalankan misi mereka, termasuk program perikanan lestari di berbagai negara.

Program Officer Environment Walton Foundation, Heather D'Agnes, mengatakan, program ini dilakukan dengan melihat keseluruhan lansekap tambak di Banyuwangi agar bisa menentukan sistem yang tepat untuk dikembangkan.

Mereka melihat praktik pengelolaan tambak, baik oleh petambak skala besar maupun kecil.

“Isu kami bukan tambak per tambak, tapi lebih melihat lansekap keseluruhan. Komponen apa yang perlu ditingkatkan, apakah kualitas penjagaan lingkungan, pencegahan penyakit, atau kapasitas petambaknya,” papar Heather.

“Kira-kira mekanisme apa yang perlu kami dukung, termasuk pembiayaannya,” tuturnya.

Luas perikanan tambak udang Banyuwangi tercatat ada 1.384 hektare, dengan produksi mencapai 19.700 ton. Dari angka tersebut, 19.200 ton diekspor untuk memenuhi pasar Eropa.

Fitrian Ardiansyah dari Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, salah satu NGO yang digandeng Walton Family, menambahkan, target dari program ini adalah pengelolaan tambak yang tidak mengeluarkan polusi.

“Polusi yang bisa dikontrol dengan baik akan mengurangi risiko penyakit udang sehingga memicu produktivitas,” pungkasnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik program tersebut.

“Saya yakini, program ini akan bisa meningkatkan produksi udang dari lahan yang sudah ada, tanpa harus menambah lahan. Sekaligus mereduksi polusi,” papar Bupati Anas.

Dia berharap dengan pengelolaan yang baik, tambak udang bisa menjadi alternatif wisata edukasi.

“Mereka sangat mendukung Pemkab Banyuwangi yang ingin mengembangkan wisata edukasi perikanan di kawasan tambak. Seperti tambak-tambak di Hawai bisa menjadi wisata edukasi,” ujar Bupati Anas.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Saat pelaksanaan Pemilu serentak 17 April mendatang, di setiap stasiun yang ada di wilayah DAOP 9 Jember tidak disediakan TPS dan seluruh kereta api beroperasi seperti biasanya.

Disetiap harinya, KAI Daop 9 Jember mengoperasikan 8 KA Reguler untuk KA jarak menengah dan jarak jauh serta 4 perjalanan KA lokal dengan total 8.522 tempat duduk.

Seperti KA Sritanjung relasi Banyuwangi – Lempuyangan Jogjakarta, KA Tawangalun relasi Banyuwangi – Malang, KA Probowangi relasi Banyuwangi – Surabaya, KA Pandanwangi relasi Banyuwangi – Jember dan KA Wijaya Kusuma relasi Banyuwangi – Cilacap, yang seluruhnya kelas ekonomi.

Serta KA kelas eksekutif Mutiara Timur relasi Banyuwangi – Surabaya.

Manager Humas PT KAI DAOP 9 Jember, Luqman Arief mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum mendapat pemberitahuan atau surat pengajuan dari KPU selaku penyelenggara Pemilu, terkait dengan penempatan TPS di stasiun stasiun.

“Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan tepat di hari pencoblosan, bisa menggunakan hak suaranya di TPS di masing masing daerah tujuan atau kota asal,” papar Luqman.

Bahkan menurut Luqman, pengoperasian transportasi kereta api pun tidak terpengaruh dengan pelaksanaan Pemilu serentak tersebut dan perjalanan sesuai jadwal yang ada.

“Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk memberikan hak suaranya sebelum melakukan perjalanan keluar kota,” kata Luqman.

Sementara itu, menjelang pelaksanaan Pemilu serentak, tiket Kereta Api Jarak Jauh kelas ekonomi di wilayah DAOP 9 Jember sudah habis terpesan untuk perjalanan H-4 hingga H+5 Lebaran. Khususnya perjalanan KA jarak jauh kelas ekonomi, seperti KA Sritanjung relasi Banyuwangi - Lempuyangan Yogyakarta dan KA Logawa relasi Jember – Purwokerto. Sedangkan KA Jarak jauh kelas komersial, seperti KA Wijaya Kusuma relasi Banyuwangi - Cilacap dan KA Ranggajati relasi Jember - Cirebon masih banyak tiket.

Sementara, KA jarak menengah, baik kelas komersial dan kelas ekonomi, yaitu KA Mutiara timur siang dan Mutiara timur malam relasi Banyuwangi - Surabaya, KA Probowangi relasi Banyuwangi - Surabaya dan KA Tawang alun relasi Banyuwangi - Malang untuk perjalanan H-7 sampai H+7 masih banyak tiket yang bisa dipesan oleh masyarakat mulai saat ini.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemerintah Pusat menyatakan bahwa perijinan kapal perikanan di bawah 30 GT yang selama ini di urus di provinsi, kini sudah bisa di lakukan di tingkat daerah.

Hal itu di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungannya ke Banyuwangi.

“Saya sudah mendengar keluhan, salah satunya dari nelayan Muncar Banyuwangi tentang perijinan kapal di bawah 30 GT,” kata Menko Luhut.

“Nantinya ini akan bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, sehingga tidak perlu lagi pergi ke Surabaya,” cetusnya.

Dan apabila ada yang perlu diserahkan, maka dari Surabaya bisa ke daerah untuk penyelesaiannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, disebutkan bahwa gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya.

“Kebijakan pengurusan ke daerah itu dihasilkan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak membahas masalah perikanan dan nelayan,” kata Menko Luhut.

Dia mengaku sudah menggelar rapat di Jakarta dengan instansi terkait dan para perwakilan nelayan dari Banyuwangi, Situbondo, Lamongan, Tegal untuk berbicara dan dialog dengan segala macam masalahnya, termasuk ijin kapal di bawah 30 GT tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk meneliti perairan Muncar terkait keluhan tentang berkurangnya ikan Lemuru di perairan tersebut. Pemerintah tidak menginginkan nelayan susah,” pungkas Menko Luhut.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan siap memfasilitasi pengurusan ijin kapal di bawah 30 GT yang segera bisa diurus di daerah.

“Nantinya di integrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi supaya nelayan semakin mudah mengurusnya,” tutur Bupati Anas.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pada pelaksanaan Pemilu serentak Rabu 17 April 2019, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengajak segenap warga untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya di bilik suara.

“Sebagai rakyat Indonesia diharuskan datang ke TPS untuk menentukan masa depan Indonesia dan rakyat Indonesia,” ujar Bupati Anas dalam video ajang mencoblos yang di rekam di Kantor Pemkab Banyuwangi.

Dia mengatakan, pada Pemilu besok, rakyat Indonesia bakal menyalurkan suaranya untuk lima jenis pilihan. Yakni calon presiden (capres), calon legislatif untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Khusus untuk pemilihan Capres, Bupati Anas menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih untuk memilih presiden yang sesuai dengan hati nuraninya baik pasangan calaon 01 maupun 02.

“Ayo seluruh masyarakat bangun pagi. Yang biasa bangun siang nanti malam ingatkan istrinya, ingatkan pacarnya agar memasang alarmnya untuk bisa hadir di TPS,” papar Bupati Anas.

“Kalau perlu saat ini di set alarm-nya semua hpnya dan Ipad-nya,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, usai melakukan rekaman video, Bupati Anas berharap agar pada proses pencoblosan dapat berjalan lancar hingga penghitungan suara berlangsung aman.

“Apapun hasilnya nanti, Indonesia mendapatkan pemimpin yang terbaik dan proses pembangunan khususnya di daerah-daerah tetap berjalan on the track,” pungkas Bupati Anas.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi menggandeng PT. Kantor Pos Indonesia akan mengembangkan wisata heritage.

Kantor Pos yang didirikan pada tahun 1870 ini akan direvitalisasi menjadi tempat jujugan wisatawan yang ingin melihat sejarah Banyuwangi masa lampau. Kantor Pos Banyuwangi terletak di Jalan Diponegoro nomer 2 di lokasi yang merupakan pusat kota Banyuwangi. 

Kantor Pos ini adalah salah satu bangunan tertua di Banyuwangi yang dibangun jaman kolonial Belanda. Hingga kini arsitektur gedung lamanya masih terjaga utuh.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya ingin mengembangkan wisata sejarah untuk melengkapi wisata alam yang ada di Banyuwangi.

“Apalagi, Kantor Pos ini berada tidak jauh dari bangunan Inggrisan, hanya sekitar 200 meter,” tutur Bupati Anas.

Inggrisan adalah bangunan kantor dagang Inggris yang didirikan sekitar tahun 1766.

Bupati Anas mengaku, ingin menjadikan pusat kota Banyuwangi sebagai kawasan wisata sejarah.

“Selain ada asrama Inggrisan, Kantor Pos bisa melengkapi wisata ini mengingat usia bangunannya yang sudah ratusan tahun itu,” kata Bupati Anas.

Untuk itu, pemerintah berkolaborasi dengan PT. Kantor Pos melakukan revitalisasi bangunannya. Kantor Pos merupakan salah satu kantor milik pemerintah yang berdiri sejak zaman Belanda.

Bangunannya sangat khas dengan ciri arsitektur bangunan Belanda yang unik. Ukuran ruangan-ruangan yang besar, dengan pintu dan jendela yang tinggi.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Banyuwangi Vicky Vidianto mengatakan pihaknya sangat mendukung ide pemkab untuk memajukan pariwisata daerah tersebut. Untuk mempercepat langkah ini, tim kantor pusat telah datang ke Banyuwangi untuk membahas langsung rencana tersebut.

“Dua minggu lalu, Kepala Kantor Pos regional VII Jawa Timur Arifin Muchlis melakukan pertemuan awal dengan Bupati Anas terkait rencana revitalisasi ini,” papar Vicky.

Dan minggu kemarin, tim pusat dari Jakarta datang dan bertemu langsung dengan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sekaligus berkomunikasi dengan arsitek Yori Antar.

“Tahun ini diupayakan ada progress atas revitalisasi itu,” ungkapnya.

Sementara, untuk revitalisasi bangunan ini, rencananya akan melibatkan arsitek kondang Yori Antar.

Yori yang dikenal sebagai Pendekar Arsitek Nusantara tersebut ikut terlibat mendesain sejumlah ruang publik Banyuwangi.

“Revitalisasi itu nantinya tidak akan mengubah fungsi layanan kantor pos yang selama ini telah ada,” kata Vicky.

“Justru, bangunan kantor pos akan diperbaiki sedemikian rupa untuk dikembalikan sebagaimana bentuk aslinya,” cetusnya.

Juga akan ditambah dengan penambahan beberapa fungsi pendukung wisata seperti outlet oleh-oleh dan penjualan produk UMKM lokal.

“Yang pasti semuanya tidak akan mengurangi layanan yang sudah ada,” pungkas Vicky.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyoroti banyaknya berita Hoax di media social menjelang Pemilu yang dinilai meresahkan masyarakat dan sangat merugikan pemerintah, namun di prediksi angka Golput akan mengalami penurunan.

Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Kamis (11/04/2019) Menko Luhut berharap pemilihan presiden bisa berjalan dengan damai serta tidak ada lagi berita berita Hoax.

“Masyarakat bisa melihat kenyataan yang ada saat ini,” ujarnya.

Meski demikian, Menko Luhut mengaku mendapatkan data bahwa angka Golput pada Pemilu kali ini akan mengalami penurunan.

“Saya baru menyadari bahwa ternyata banyak sekali berita Hoax di media social yang menuding tentang gagalnya pemerintahan saat ini,” kata Menko Luhut.

“Sebagai Menko Kemaritiman, saya ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat di berbagai daerah termasuk Banyuwangi bahwa berbagai berita Hoax tersebut tidak benar,” paparnya.

Bahkan dia juga menyayangkan adanya elite politik yang berbicara tidak berdasarkan data, mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Menko Luhut mencontohkan soal uang negara yang dituding banyak lari keluar negeri, itu dianggapnya tidak benar.

“Bahkan saya mendapatkan informasi dari Standard Chartered bahwa sudah banyak orang yang antri mau berinvestasi di Indonesia setelah 17 April, jika Pilpresnya berjalan baik,” kata Mengko Luhut.

“Oleh sebab itu, masyarakat tidak pesimis karena sudah banyak capaian pemerintah selama 5 tahun terakhir ini,” ungkapnya.

Diantaranya pembangunan infrastruktur yang dinilai bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Seperti pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak yang akan dilanjutkan ke Banyuwangi sepanjang 1.148 Kilometer.

Menteri Luhut juga mengaku mendapati berita berita di Media Sosial yang menyoalkan tentang hutang negara yang dituding cukup besar.

Menurutnya, hutang Indonesia saat ini hanya mencapai Rp 4416 Trilyun dan sekitar Rp 2500 an Trilyun adalah warisan hutang dari presiden sebelumnya.

“Jika dibandingkan dengan 20 negara besar perekonomian dunia, prosentase hutang Indonesia terhadap PDRB ini cukup kecil hanya sebesar 29 persen,” ungkap Menko Luhut.

Sementara Singapura sebesar 110 persen, Malaysia 57 persen dan Vietnam 62 persen. Bahkan Amerika dan Saudi Arabia membangun negaranya juga dari hutang.

“Apabila berbicara hukum international, Indonesia bisa saja hutang sampai 60 persen namun Presiden Jokowi tidak mau dan sangat hati hati,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Menko Luhut juga memaparkan tentang manfaat dan awal mula munculnya kebijakan Kartu Indonesia Pintar, guna membantu masyarakat kurang mampu didalam mendapatkan pendidikan yang layak.

“Itu berdasarkan dari pengalaman Presiden Jokowi yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan beragam kepahitan yang dialaminya,” kata Menko Luhut.

Seperti rumahnya dibantaran Sungai Bengawan Solo yang harus tergusur beberapa kali. Sehingga di harapkan, masyarakat tidak mengalami peristiwa yang sama dengan adanya Kartu Indonesia Pintar Tersebut.

More Articles ...