radiovisfm.com, Banyuwangi - Guna mendongkrak perekonomian Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan memberikan pembebasan biaya import kepada para pengusaha industry berskala besar terhadap bahan baku produksi, yang hasil jadinya untuk di ekspor.

Salah satunya adalah saat ini Bea Cukai memberikan fasilitas galangan kapal untuk PT INKA yang akan memproduksi kereta api di Banyuwangi. Tinggal selangkah lagi terkait dengan ijin amdal.

Setelah semuanya jalan, maka pemerintah memberikan kemudahan impor tujuan ekspor.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementrian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan, dalam hal ini adalah bahan baku yang di impor untuk di produksi menjadi gerbong oleh PT INKA, di bebaskan biayanya. Karena gerbongnya untuk di ekspor.

“Untuk fasilitas galangan kapal itu, sejak awal memang sudah di bebaskan,” ungkapnya.

“Ke depan juga akan ada pemberian fasilitas pembebasan Bea Cukai kepada perusahaan pengalengan ikan untuk ekspor,” kata Heru.

Pasalnya, kaleng yang di gunakan untuk produksi dibuat dari plat. Sedangkan plat itu sendiri di import.

Heru menjelaskan, kemudahan ini sengaja di berikan kepada para pengusaha pengalengan ikan karena jika tidak maka biaya produksi mereka akan jauh lebih tinggi, menyusul harus menanggung biaya masuk dan pajak import. Hal ini tentu akan berdampak pada harga jual yang lebih tinggi dan harus bersaing dengan beberapa negara yang juga memproduksi ikan kaleng, seperti Vietnam dan Filipina.

“Ini adalah kontribusi kami untuk para pengusaha sehingga mereka hanya focus pada bagian memproduksi saja serta lebih kompetitif dengan kebijakan keringanan biaya import,” ujar Heru.

Bahkan, Pemkab Banyuwangi juga meminta Bea Cukai memfasilitasi para IKM yang hasil produksinya telah di ekspor. Misalnya, IKM pembuat kopyah di Banyuwangi yang telah mengekspor ke berbagai negara.

“Pengusaha membutuhkan kain untuk bahan membuat Kopyah. Sedangkan kainnya sendiri sebagian di import dan hingga kini belum dapat fasilitas dan tetap membayar biaya masuk,” papar Heru.

Sebab itu, pemerintah daerah meminta agar difasilitasi masalah importnya supaya harga produksinya lebih murah dan ekspornya lebih banyak.

Sementara itu, Bea Cukai juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari berbagai barang yang masuk, terutama narkotika.

“Saat ini Bandara Banyuwangi sudah menjadi Bandara International yang dinilai bisa dijadikan peluang bagi para sindikat untuk memasukkan barang barang haram tersebut ke Indonesia melalui Banyuwangi,” kata Heru.

Disamping tugas pengamanan kata Heru, pihaknya juga memastikan bahwa kelancaran layanan penumpang melalui bandara juga harus sesuai standart international, sehingga perlu pengawasan ketat.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Guna mendorong pertumbuhan industry dalam negeri serta melindungi masyarakat dari peredaran barang illegal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Banyuwangi meresmikan kantor baru, Jum’at (25/1).

Selain itu, kini Kantor Bea Cukai Banyuwangi telah mengalami peningkatan topologi kantor dari yang sebelumnya tipe Pratama menjadi Tipe Madya Pabean C.

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, Heru Pambudi bersama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati Yusuf Widiatmoko dan Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi, Raden Evy Suhartantyo serta jajaran forum pimpinan daerah.

“Meskipun gedungnya baru diresmikan, tapi kegiatan pengawasan dan pelayanan dair Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Banyuwangi telah di laksanakan sejak lama dan memiliki wilayah pengawasan yang cukup luas,” ujar Heru.

“Yakni meliputi seluruh Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari 25 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 5.782,50 Km2,” imbuhnya.

Heru juga mengapresiasi keberhasilan KPPBC Banyuwangi di dalam memberantas peredaran rokok illegal di wilayah setempat.

Hal itu terbukti, disepanjang tahun 2018, Bea Cukai Banyuwangi telah berhasil melakukan penindakan dibidang cukai sebanyak 18 kali dengan mengamankan 343.032 batang rokok illegal, dengan nilai barang mencapai Rp137.212.800. Juga 38 botol minuman keras dengan nilai barang Rp15.240.000, sehingga potensi kerugian negara sebesar Rp114.915.720.

“Selain berhasil melakukan penindakan terhadap rokok illegal, Bea Cukai Banyuwangi juga melakukan pengawasan terhadap penumpang kedatangan International rute Banyuwangi-Kuala Lumpur,” papar Heru.

Menyusul Bandara Banyuwangi telah melayani penerbangan International sejak 19 Desember 2018.

Sementara itu, bersamaan dengan peresmian kantor baru KPPBC Banyuwangi, juga di lakukan pemusnahan 343.032 batang rokok illegal yang berhasil di amankan sepanjang tahun 2018. Penindakan Bea Cukai Banyuwangi ini menambah daftar panjang penindakan secara nasional oleh Bea Cukai.

“Tercatat, hingga November 2018, Bea Cukai telah melakukan 15.752 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp11.283 miliar yang di dominasi oleh penindakan rokok illegal yang mencapai 4.997 kasus,” kata Heru.

Lebih lanjut Heru mengatakan, dengan menyadari tantangan pertumbuhan ekonomi nasional yang cepat khususnya di wilayah Jawa Timur, maka Bea Cukai sesuai dengan misinya sebagai Trade Facilitator, Industrial Assitance dan Revenue Collector senantiasa memfasilitasi perdagangan dan industry.

Oleh sebab itu, KPPBC Banyuwangi akan terus mengedepankan peranan Bea Cukai dalam mendorong kegiatan industry dan investasi yang berorientasi ekspor dengan berbagai skema stimulus fiscal dalam wadah fasilitas berupa kawasan berikat.

“Seperti yang telah diberikan kepada PT Lundin Industry, yang merupakan perusahaan yang bergerak di industry pembuatan kapal laut,” tutur Heru.

Kepala Kantor Bea Cukai Banyuwangi, Raden Evy Suhartantyo juga mengungkapkan bahwa peresmian kantor baru ini bukan hanya seremoni semata, namun juga menggambarkan semangat baru untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik dengan penuh integritas serta profesionalisme.

“Bea Cukai Banyuwangi juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap peredaran barang barang illegal di wilayah pengawasannya,” kata Evy.

Dia mengaku, hal itu tidak lepas dari upaya Bea Cukai secara keseluruhan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, serta menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan dan transparan untuk keberlangsungan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sementara itu, Bupati Anas mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi dinilai tidak menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena tidak pernah tercatat neraca ekspor importnya di Banyuwangi.

“Semuanya di ekspor melalui Bali, Surabaya maupun Jakarta sehingga pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tercatat belum maksimal,” tutur Bupati Anas.

Oleh sebab itu, Dirjen Bea Cukai sepakat berkolaborasi dengan pemerintah daerah bukan hanya ekspor di perusahan besar saja, namun juga dalam sector IKM guna memberikan paket khusus.

“Misalnya, ada IKM pembuat Kopyah di Banyuwangi. Jika bahan dasarnya import maka di bebaskan tarifnya,” ujar Bupati Anas.

“Kami segera berkomunikasi dengan pihak Bea Cukai selaku portalnya,” imbuhnya.

Selain itu, secara bertahap pemerintah daerah juga mendorong seluruh ekspor barang ditarik ke Banyuwangi yang diharapkan bisa menambah pendapatan di Banyuwangi.

Pasalnya, selama ini ikan hasil olahan pabrik di Banyuwangi telah di ekspor ke lebih dari 100 negara, juga kerajinan kayu serta berbagai sector kreatif lainnya.

“Itu pengirimannya tidak melalui Banyuwangi, tapi lewat daerah lain,” pungkas Bupati Anas.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Konsulat Jenderal (Konjen) Australia untuk Indonesia di Surabaya meminta kerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk di jadikan lokasi evakuasi bagi warga Australia yang ada di Bali, jika terjadi bencana alam di Pulau Dewata tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Konjen Australia untuk Indonesia di Surabaya, Paul Zeccola dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Kamis (24/1).

“Bali adalah salah satu destinasi favorit bagi warga Australia yang ingin menghabiskan berliburannya,” kata Paul.

“Setidaknya, dalam satu tahun tercatat ada 1 juta turis asal Australia yang mengunjungi Bali,” imbuhnya.

Sehingga kata Paul, untuk memastikan perlindungan mereka bila sewaktu-waktu ada bencana di Bali seperti erupsi Gunung Agung, maka pihaknya ingin Banyuwangi sebagai lokasi terdekat menjadi tempat evakuasi warga Australia.

“Pemerintah Australia selalu mendorong warganya untuk mengikuti travel advice. Jika mereka melakukan perjalanan ke suatu negara diminta selalu waspada, dan tahu harus menghubungi pihak mana saja,” papar Paul.

Untuk itulah, Paul mengaku datang ke Banyuwangi untuk mendiskusikan hal tersebut, sekaligus ingin melihat fasilitas apa saja yang dimiliki Banyuwangi.

Selama di Banyuwangi, Paul meninjau sejumlah lokasi dan fasilitas serta bertemu sejumlah stakeholder untuk memastikan jalur-jalur evakuasi dan alurnya sesuai dengan standar pemerintah Australia. Antara lain meninjau Bandara Banyuwangi, rumah sakit terdekat, polres Banyuwangi, ASDP Ketapang, Basarnas, Stasiun Banyuwangi Baru, dan tempat penginapan. 

“Titik titik yang kami kunjungi ini sangat berkaitan apabila terjadi bencana,” tutur Paul.

Termasuk hotel yang dikunjungi adalah lokasi yang terdekat dengan pelabuhan penyeberangan Ketapang. Hasilnya, Paul menilai secara keseluruhan Banyuwangi dianggap memiliki kesiapan yang baik dalam penanganan bencana.

“Antara satu pihak dengan pihak lain saling terkoneksi, saya sangat terkesan,” pungkas Paul.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi Fajar Suasana menjelaskan bahwa, Banyuwangi memiliki 11 desa tangguh bencana yang berfungsi mengelola kesiapsiagaan mereka menghadapi bencana. 

“Ini menunjukkan bahwa Banyuwangi telah memiliki sarana serta prasarana pendukung untuk kesiapan menghadapi bencana,” ujar Fajar.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi kembali melanjutkan sejumlah program khusus untuk para pelajar dari kalangan keluarga kurang mampu, yang selama ini sudah berjalan. Mulai dari pemberian uang saku dan uang transportasi setiap hari hingga tabungan kepada pelajar.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, program-program tersebut kembali dilaksanakan tahun 2019 ini. Hal itu semacam bantuan khusus untuk pelajar supaya sekolahnya semakin semangat.

“Untuk biaya pendidikan sudah dibiayai pemerintah, tapi terkadang pelajar terkendala transportasi dan uang saku sehingga muncullah program itu.,” ungkap Bupati Anas.

Dalam program ini, Pemkab Banyuwangi memberikan uang saku kepada pelajar SD/sederajat sebesar Rp5.000 per hari, pelajar SMP/sederajat Rp10.000 per hari, dan pelajar SMA/sederajat Rp15.000 per hari. Adapun bantuan uang transportasi Rp5.000 per hari.

Bupati Anas menjelaskan, untuk program uang saku dan transportasi ini, dikhususkan bagi pelajar dari empat kecamatan dengan partisipasi sekolah rendah.

“Karena untuk di beberapa kecamatan lain sudah ada transportasi pelajar gratis bekerja sama dengan para pengemudi angkutan kota yang digarap Dinas Perhubungan,” papar Bupati Anas.

Dia berharap, program ini bisa semakin mendorong para pelajar untuk giat bersekolah. Uang bantuan tersebut bisa untuk membeli makanan di kantin saat jam istirahat, sehingga antara pelajar dari keluarga kurang mampu dan mampu sama-sama bisa membeli jajan.

“Di kelas pun juga bisa merasa nyaman karena sudah makan saat jam istirahat. Bahkan, orang tua pelajar juga tidak perlu pusing memikirkan uang jajan anaknya,” ujar Bupati Anas.

Dia menambahkan, pemberian uang saku dan transportasi diberikan secara langsung dalam satu tahap karena pertimbangan teknis. Pasalnya, dinilai tidak mungkin setiap hari harus keliling ke rumah-rumah pelajar untuk memberikan uang saku.

“Makanya diberikan dalam satu tahap, dihitung sekitar 308 hari dalam setahun yang diberikan lewat rekening bank, sekaligus untuk edukasi keuangan sejak dini,” kata Bupati Anas.

Selain uang saku dan transportasi setiap hari, Pemkab Banyuwangi juga kembali menggelontorkan dana program Tabungan Pelajar untuk 1.800 pelajar dari berbagai kecamatan. Tiap pelajar mendapat tabungan Rp1 juta, bisa di gunakan untuk membeli sepatu atau sepeda angin.

Program-program tersebut, imbuh Bupati Anas, saling mendukung dengan program lainnya, seperti beasiswa. Juga ada Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang diprakarsai para pelajar dengan saling membantu di antara mereka. Di tingkat mahasiswa, ada beasiswa Banyuwangi Cerdas. 

“Intinya, semua program yang di gulirkan Pemkab Banyuwangi ini adalah untuk mendukung anak anak dari keluarga kurang mampu untuk menuntut ilmu sampai bangku kuliah,” pungkas Bupati Anas.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Saat ini sampah plastic di kawasan wisata Pantai Pulau Merah Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, bisa ditukar dengan emas pegadaian.

Bersama BUMN PT Pegadaian, warga di sekitar destinasi wisata Pulau Merah diedukasi bagaimana mengelola sampah menjadi emas.

Saat meresmikan Bank Sampah The Gade Clean & Gold, di Kawasan Pulau Merah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Harianto Widodo mengatakan, kehadiran program Bank Sampah ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, di mana masyarakat dapat membuat sampah menjadi tabungan emas.

“Bank Sampah ini mendorong menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat karena masyarakat diedukasi pengetahuan tentang pengelolaan sampah,” ujar Harianto.

“Kini, Bank Sampah tersebut memiliki manfaat ekonomi pula bagi warga, yakni mengkonversi sampah menjadi emas,” imbuhnya.

Harianto mengaku, untuk proses sampah menjadi emas, dimulai dari pemilihan sampah yang diambil dari sampah rumah tangga yang berdasarkan jenis sampah seperti organik dan anorganik, sehingga sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dapat melalui proses penyetoran, penimbangan, penghitungan, dan hingga tahap akhir hasil penimbangan ke dalam tabungan emas.

“Setiap sampah yang disetorkan warga di program Clean and Gold akan dikonversi dengan emas. Jumlah saldo yang tertera di dalam buku tabungan pun akan tertulis dalam jumlah gram emas,” paparnya.

Harianto mencontohkan, misalnya seorang ibu menyetor sampah yang sudah dipilah dengan nilai Rp6500, berarti di saldo akan tertulis 0,01 gram dengan asumsi harga emas per gramnya Rp. 650 ribu. Demikian seterusnya setiap sang ibu menyetor sampah lagi, jumlah saldo emas bertambah sesuai nilai sampahnya.

“Nantinya pemilik tabungan bisa menjual emas yang ada di tabungannya apabila sudah mencapai satu gram. Atau bisa dicetak dalam bentuk emas batangan apabila sudah mencapai lima gram,” kata Harianto.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, Iskandar Azis menyampaikan bahwa program ini akan memberi dampak yang sangat positif bagi masyarakat sekitar. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi lingkungan. 

“Kami berharap, dengan adanya Bank Sampah ini, masyarakat Banyuwangi semakin sadar akan artinya kebersihan. Sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap Harianto.

Bank Sampah di Banyuwangi tersebut, merupakan bagian dari CSR (Corporate Social Responsiblility) Program Pegadaian Bersih-Bersih, yang terdiri dari tiga program yaitu Pro Planet (bersih-bersih lingkungan), Pro Profit (bersih-bersih administrasi), dan Pro People (bersih-bersih hati)

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - DPRD Banyuwangi berencana memanggil direksi PT. Merdeka Cooper Gold selaku induk perusahaan PT. Bumi Suksesindo (BSI) yang menjadi operator tambang emas Tumpang Pitu untuk mempertanyakan deviden atau bagi hasil usaha tambang emas. Karena sejak beroperasi bulan Juni tahun 2017 lalu, PT. BSI belum memberikan bagi hasil usaha atau deviden atas pengelolaan tambang emas kepada pemkab Banyuwangi.

Rencana pemanggilan direksi PT. Merdeka Cooper Gold ini, akan dilakukan dalam bulan Februari mendatang, sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Merdeka yang rencananya akan digelar bulan Februari dan Maret mendatang.

Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan ketua fraksi di dewan yang sepakat akan segera memanggil direksi PT. Merdeka selaku induk perusahaan PT. BSI. Hal tersebut dilakukan karena sejak beroperasi pada pertengahan tahun 2017 lalu, hingga saat ini kabupaten Banyuwangi yang juga pemilik saham sebesar 6,4 persen di perusahaan tambang emas itu, belum juga mendapatkan bagi hasil usaha atau deviden. 

Pada tahun lalu, manajemen PT. BSI beralasan belum dibaginya deviden kepada Banyuwangi ini karena kondisi perusahaan masih belum membuahkan hasil, sedangkan mekanisme pemberian deviden harus melalui keputusan dalam RUPS.

Sedangkan RUPS yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan tambang emas ini akan dilakukan bulan Februari dan Maret mendatang, sehingga DPRD ingin mengklarifikasi manajemen PT. BSI dan PT. Merdeka terkait deviden untuk Banyuwangi dalam pembagian hasil usaha perusahaan untuk Banyuwangi.  Sebelum melayangkan surat pemanggilan, pimpinan dewan akan menggelar rapat Badan Musyawarah dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi di DPRD Banyuwangi, untuk menetapkan jadwal pertemuan dewan dengan direksi perusahan tambang emas itu.

Made berharap, tahun 2019 ini sudah ada deviden yang masuk dalam APBD banyuwangi, untuk menambah pendapatan daerah dari sektor bagi hasil usaha tambang emas di gunung tumpang pitu pesanggaran tersebut.

Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, dewan selaku wakil rayat ingin meminta klarifikasi kepada manajemen PT. Merdeka Cooper Gold terkait besaran deviden yang akan diterima Banyuwangi. 

“ 2018 tidak ada deviden masuk, maka sebelum RUPS kita mau rapat koordinasi, pokoknya kita mau deviden harus masuk tahun ini”, kata Made.

PT Bumi Suksesindo atau BSI sudah mulai beroperasi melakukan penambangan emas di gunung tumpang pitu sejak bulan juni 2017 lalu. Dari total kepemilikan saham usaha produksi tambang emas tersebut, Banyuwangi memiliki saham dari penyertaan modal kepada PT BSI sebesar 6,4 persen atau sebanyak 229 juta lembar. Sedangkan saat ini, harga saham PT Merdeka cooper gold di bursa efek senilai 3200 rupiah perlembar, atau setara dengan uang sebesar kurang lebih 700 milyar. 

Dari jumlah penyertaan modal kabupaten banyuwangi yang senilai 700 milyar tersebut, hingga saat ini belum ada bagi hasil usaha atau deviden dari manajemen PT merdeka kepada kabupaten Banyuwangi.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Untuk mengejar target pelaksanaan Pemilu pada April 2019 mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi melakukan jemput bola perekaman e KTP di seluruh kecamatan, menyusul masih ada 20 ribuan warga Banyuwangi yang belum perekaman data.

Sementara jumlah penduduk Banyuwangi hingga saat ini, tercatat ada 1,7 juta jiwa dan yang wajib ber KTP sebanyak 1,4 juta jiwa. Sedangkan yang sudah memiliki KTP mencapai 1,3 juta jiwa.

Dan sekitar 20 ribuan orang hingga saat ini masih belum melakukan perekaman. Sisanya sekitar 23 ribuan orang sudah memiliki Surat Keterangan (Suket) setelah melakukan perekaman sebagai pengganti e KTP.

Pasalnya, stok blangko KTP di Dispendukcapil Banyuwangi hingga kini terus menipis. Padahal, pemerintah daerah sudah mengajukan 120 ribu blangko ke Kementrian Dalam Negeri.

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, Heru Santoso mengatakan, hingga kini, tercatat sudah ada 23 ribuan warga Banyuwangi yang sudah melakukan perekaman e KTP dan menunggu blangko atau disebut juga Print Ready Record (PRR).

“Tapi untuk sementara, mereka sudah memegang Surat Keterangan (Suket) itu,” ujar Heru.

Sementara, untuk mengurangi angka 20 ribuan warga yang belum melakukan perekaman tersebut kata Heru, pihaknya melakukan jemput bola perekaman hingga blusukan ke perkampungan warga.

“Dalam satu minggu, ini kami lakukan sebanyak 3 kali yakni setiap hari Senin, Selasa dan Kamis secara bertahap,” imbuhnya.

Heru menjelaskan, diakuinya, permasalahan yang di hadapi saat ini adalah ketersediaan blangko. Untuk sebab itu, pihak Dispendukcapil melakukan pengambilan blangko ke pusat setiap minggu.

“Terkadang di dapatkan 500 hingga 4 ribu lembar blangko untuk mengurangi angka 20 ribuan warga yang belum melakukan perekaman e KTP maupun untuk pencetakan Suket yang sudah di pegang oleh 23 ribuan orang,” papar Heru.

Meski demikian kata Heru, untuk pencetakan e KTP ini yang di prioritaskan adalah mereka yang baru perekaman atau pemula yang berusia 17 tahun. Di Banyuwangi tercatat angka kelahiran sebanyak 150 bayi.

“Dari estimasi yang ada, jumlah penduduk yang berusia 17 tahun juga sebanyak 150 orang sehingga dalam satu bulan mencapai 4500 orang,” tutur Heru.

Dia berharap, pengambilan blangko di setiap minggu tersebut bisa mengatasi permasalahan warga yang belum ber KTP.

“Kami optimis permasalahan warga yang belum memiliki KTP ini bisa teratasi hingga sebelum pelaksanaan pemilu mendatang, jika jumlah blangko e KTP yang di ambil pihaknya ini terus meningkat,” pungkas Heru.

 

More Articles ...