radiovisfm.com, Banyuwangi - Seiring dengan semakin berkembang pesatnya sector pariwisata di Banyuwangi, pemerintah daerah akan menertibkan rumah karaoke dan tempat hiburan malam yang masih buka diatas jam 11 malam karena dinilai telah menyalahi aturan.

Dari pantauan dilapangan, banyak pengusaha tempat karaoke dan hiburan malam yang mengabaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Atas fenomena tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menginstruksikan agar menindak tegas pengelola hiburan malam yang tidak mentaati aturan yang berlaku. Salah satunya ialah terkait pemberlakuan jam malam.

Hal itu disampaikan Bupati Anas usai melantik 128 Kepala Desa terpilih di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Rabu (20/11/2019).

“Per Desember 2019 mendatang, semua tempat hiburan malam yang melanggar perda akan ditindak dan dikenai sanksi. Terutama yang masih buka di atas jam 11 malam,” ungkap Bupati Anas.

Sesuai dengan pasal 10 ayat 3 huruf c Perda nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan bahwa tempat hiburan malam atau karaoke keluarga hanya boleh buka mulai pukul 09.00-23.00 WIB. Sayangnya masih saja ada tempat hiburan malam yang buka hingga dini hari, bahkan menjelang subuh.

“Saya sudah diprotes kiyai dan tokoh-tokoh agama dengan banyaknya tempat hiburan malam yang buka hingga dini hari,” kata Bupati Anas.

Sebenarnya pemkab sudah toleransi secara resmi dalam Perda bahwa tempat karaoke dan hiburan malam boleh buka sampai jam 11 malam. Untuk itu, pemkab akan segera menertibkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

“Saya sudah menerbitkan surat peringatan hingga 3 kali, agar pengelola tempat hiburan malam dan karaoke keluarga mentaati peraturan yang ada,” tutur Bupati Anas.

Yang terakhir kami sudah sampaikan ke pak Kapolres. Sayangnya, masih banyak yang tidak mengindahkan surat peringatan itu,” imbuhnay.

Bupati Anas menjelaskan, selain akan menindak tegas pengelola hiburan malam yang melanggar perda, pihaknya mengaku tidak akan menerbitkan izin bagi usaha karaoke baru.

“Ini dilakukan agar wisatawan yang datang ke Banyuwangi makannya di rumah rakyat atau kafe kafe yang di kelola rakyat. Karena jika tempat karaoke tumbuh subur, maka wisatawan tidak mau ke rumah rumah rakyat dan memilih ke tempat karaoke,” papar Bupati Anas.

Ditambahkan Bupati Anas, dengan kebijakan pembatasan rumah karaoke tersebut dinilai berbanding lurus dengan pertumbuhan warung dan kafe rakyat. Hal itu terbukti, saat ini orang datang ke Banyuwangi yang dituju ke warung kuliner, kafe-kafe kopi di Kemiren dan lain sebagainya.

Inilah tujuan kami untuk pembatasan pembangunan tempat hiburan malam dan karaoke baru, tidak ada kepentingan lainnya,” pungkas Bupati Anas.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pria jebolan perguruan tinggi di China sukses terpilih sebagai Kepala Desa Kenjo Kecamatan Glagah Banyuwangi, bahkan menjadi kepala desa termuda.

Dia adalah Ahmad Sofyanto (27) dan sudah dikaruniai seorang anak. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Banyuwangi, Sofyan melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya Malang dan mengambil jurusan Tekhnik Pertanian. Karena dinilai pandai, dosennya menyarankan Sofyan untuk mengambil jurusan lain di luar negeri yakni di China.

Di tahun 2015, Sofyan sampai di China. Dan terhitung mulai tahun 2016-2017, dia kuliah di Tongji University di Shanghai China mengambil jurusan Arsitektur. Lanjut di tahun 2017, Sofyan berpindah kuliah di Southeast University di Nanjing China dan masih di jurusan yang sama.

Semua pembiayaannya dari beasiswa pemerintah china yang didapatkan Sofyan yakni Chinese Government Scholarship (CGS).

Memasuki 3 tahun jalan tepatnya di pertengahan 2019, Sofyan mengambil cuti untuk umroh. Setelah itu, dia pulang ke kampung halamannya di Desa Kenjo.

“Saat itulah, warga setempat utamanya para pemuda mendorong saya untuk mendaftar pencalonan Kepala Desa karena saat itu bersamaan dengan akan digelarnya Pemilihan Kepala Desa serentak,” ujar Sofyan.

Dia pun merasa tergerak untuk membangun desanya lebih baik.

“Saya mengajukan surat pengunduran diri di kampus untuk berhenti kuliah sementara waktu sampai mendapatkan rekom. Nantinya saya bisa melanjutkan kuliah sampai dimana semester terakhir yang pernah saya lalui,” kata Sofyan.

Dikatakan Sofyan, setelah semua itu terselesaikan, dirinya pun mulai melengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan administrasi pencalonan kepala desa.

“Saya tidak terlalu ambisi menang karena sosok saya kurang dikenal oleh masyarakat Kenjo,” ungkap Sofyan.

Pasalnya, selama sekolah di SMA Negeri 1 Banyuwangi dirinya kost sehingga jarang pulang. Ditambah dia langsung melanjutkan kuliah di Malang dan China. Bahkan disaat para calon kepala desa gencar turun ke lapangan menemui masyarakat, Sofyan mengaku hanya melakukannya beberapa kali saja.

Oleh karena itulah, disaat namanya terpilih sebagai Kepala Desa Kenjo, Sofyan menganggapnya ini sebagai satu amanah serta tanggung jawab baru yang dibebankan kepada dirinya.

“Menjadi pemimpin di Desa Kenjo tantangannya cukup berat. Karena selama ini Kenjo dikenal sebagai desa yang memiliki kekuatan magic luar biasa dikalangan masyarakatnya,” papar Sofyan.

Untuk itulah menurut Sofyan, ini menjadi Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan dengan merubah pemikiran orang mengenai Kenjo sebagai Desa Santet menjadi desa yang memiliki segudang kekayaan alam.

“Misalnya, ke depan saya akan merubah Kenjo menjadi Desa Wisata Pertanian sesuai dengan ilmu yang selama ini saya dapatkan, arsitektur dan pertanian,” kata Sofyan.

Sehingga nantinya, Desa Kenjo akan menjadi wisata pertanian yang berbeda dengan desa lainnya di Banyuwangi. Seperti diketahui, selama ini Desa Kenjo dikenal dengan penghasil beras berkwalitas bagus.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, tantangan yang akan dijalaninya ini dinilai sama persis seperti apa yang dihadapi oleh Bupati Abdullah Azwar Anas saat baru memimpin Banyuwangi.

“Saat itu, Bupati Anas harus berjuang untuk mengubah pemikiran masyarakat tentang Banyuwangi yang dikenal sebagai kota santet menjadi kota wisata,” imbuh Sofyan.

Upaya Bupati Anas ini pun membuahkan hasil dengan pesatnya kemajuan pariwisata Banyuwangi sehingga banyak masyarakat luar daerah maupun wisatawan mancanegara datang ke Banyuwangi.

Sementara itu, Sofyan dilantik Bupati Anas di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan pada Rabu (20/11/2019) bersama 128 kepala desa terpilih lainnya.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Saat melantik ratusan Kepala Desa terpilih, Bupati Abdullah Azwar Anas menekankan beberapa hal untuk kemajuan daerah Banyuwangi.

Diantaranya tentang pendidikan dan kesehatan serta orang miskin tidak boleh ada keluhan dan harus ditangani dengan cepat. Dalam hal ini, tidak adanya anggaran pada APBD dinilai bukan halangan untuk membantu warga miskin dan bisa menggunakan dana gotong royong.

“Saya minta pelayanan public terhadap rakyat terus ditingkatkan, khususnya berbasis IT,” kata Bupati Anas.

“Kepala desa saya minta lakukan pembenahan pada persoalan sampah di wilayahnya yang tentunya dengan melibatkan masyarakat setempat,” imbuhnya.

Juga ratusan kepala desa terpilih tersebut di haruskan bisa menciptkan destinasi wisata baru dengan memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada.

Bupati Anas menjelaskan, pihaknya juga meminta mereka membangun komunikasi dengan berbagai pihak karena masalah tim sukses harus sudah berhenti setelah pelantikan. Selebihnya itu, mereka harus berani memilih sehingga kepentingan rakyat terlayani.

“Pemimpin juga harus detail karena jika tidak maka akan susah di ukur keberhasilannya,” tutur Bupati Anas.

“Pemimpin harus berani mengambil keputusan karena tidak semua keputusan menyenangkan orang,” ungkapnya.

Sehingga setiap keputusan yang diambil harus mengacu pada pemanfaatan yang paling banyak. Di gunjingkan orang karena keputusan dinilainya sebagai hal yang sudah biasa.

“Kalau terlalu mendengarkan gunjungan orang, maka seorang pemimpin tidak akan pernah bisa mengambil keputusan,” pungkas Bupati Anas.

Sementara, sebanyak 128 Kepala Desa terpilih di lantik Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi, Rabu (20/11/2019).

Seharusnya ada 130 Kepala Desa yang menjalani pelantikan kali ini, setelah terpilih pada Pemilihan Kepala Desa serentak pada 9 Oktober 2019 lalu.

Namun ada 2 kepala desa terpilih yang tidak bisa menjalani pelantikan karena masih menunggu masa jabatan kepala desa lama selesai. Yakni Kepala Desa Sarongan Kecamatan Pesanggaran dan Kepala Desa Sidowangi Kecamatan Wongsorejo. Mereka akan dilantik bersamaan pada Desember 2019 mendatang.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Ketua Tim Penggerak PKK ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa tidak harus dijabat seorang perempuan namun bisa juga laki laki, karena PKK adalah pemberdayaan masyarakat bukan organisasi wanita.

Ini bisa dijalankan, jika Bupati, Camat ataupun Kepala Desa dijabat oleh seorang perempuan.

Misalnya disatu desa ataupun kecamatan pemimpinnya adalah perempuan. Maka, suami dari Kepala Desa ataupun Camat tersebut bisa menjadi Ketua Tim Penggerak PKK. Demikian halnya dengan ditingkat Kabupaten.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani di hadapan 130 Kepala Desa terpilih di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.

“Peran PKK di tingkat desa sangat penting di dalam mensejahterahkan masyarakat setempat. Mereka diharapkan bisa terlibat langsung dalam kegiatan posyandu, PAUD maupun dasawisma,” papar istri Bupati Abdullah Azwar Anas tersebut.

Dan untuk melancarkan kegiatan kader PKK ini, setiap Kepala Desa harus mendukung seluruh program PKK tersebut.

“Karena PKK sudah mempunyai dasar anggaran yang masuk dalam Anggaran Dana Desa (ADD), sehingga setiap kegiatannya harus di dukung oleh Kepala Desa,” ujar Ipuk.

Untuk itulah kata Ipuk, kader PKK di desa harus terlibat aktif di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk mengetahui program program ke depan yang akan di jalankan. Dalam hal ini, PKK bermitra dengan pemerintah untuk menjalankan program prioritas, yakni Kesehatan dan Pendidikan.

“PKK bukan organisasi wanita, tapi PKK adalah pemberdayaan masyarakat yang ada di masyarakat,” tutur Ipuk.

“Sejak tahun 2015, hasil Rakernas PKK pusat menyebutkan bahwa tim penggerak PKK tidak harus perempuan. Bisa suami dari Kepala Desa atau suami dari Camat juga bisa suami dari Bupati bahkan suami dari Gubernur.

Itu jika para pemimpin di jabat seorang perempuan,” papar Ipuk.

Sehingga Ipuk mengaku sangat mengapresiasi jika para suami tersebut berkenan untuk menjadi Ketua Tim Penggerak PKK di wilayahnya.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Untuk mengatasi persoalan sampah di Banyuwangi yang hingga kini belum juga ditemukan solusinya, Bupati Abdullah Azwar Anas meminta para kepala desa terpilih untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes).

Pasalnya, selain minimnya keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), permasalahan sampah ini juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Bahkan, banyak ditemui prilaku masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan di sungai. Akibatnya, selain tidak sedap dipandang, tumpukan sampah di sungai membuat lingkungan tercemar dan tidak sehat.

Atas fenomena inilah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendorong para Kepala Desa yang baru dilantik agar membuat peraturan desa (perdes) tentang pengelolaan sampah.

Usai pelantikan 128 Kepala Desa terpilih di pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Rabu (20/11/2019), Bupati Anas mengatakan, sebenarnya di Banyuwangi sendiri, pengelolaan sampah lumayan lebih baik dibanding daerah lain.

Saya ingin tidak hanya di kota saja tapi juga di desa sehingga ke depan pemerintahan desa bisa membentuk Perdes,” tutur Bupati Anas.

Persoalan utama pengelolaan sampah di pedesaan yakni minimnya tempat yang khusus disediakan untuk pembuangan akhir sampah rumah tangga. Akhirnya, masyarakat lebih memilih membuang sampah di sungai. Tindakan ini justru sangat berbahaya bagi ekosistem dan tentunya akan berdampak terhadap masyarakat sendiri. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk kepentingan irigasi sawah maupun untuk kebutuhan sehari-hari seperti MCK (mandi, cuci, dan kakus).

Dengan adanya Perdes, saya yakin persoalan sampah di wilayah pedesaan bisa ditangani dengan baik. Pemerintah desa bisa menggalang iuran dari masyarakat untuk mengatasi persoalan sampah,” ujar Bupati Anas.

Hal ini sebagai bentuk gotong royong masyarakat. Karena kalau seluruhnya dibebankan ke pemerintah dinilainya tentu berat. Pemerintah desa dalam hal ini menyiapkan TPA dan petugas yang setiap hari mengambil sampah rumah tangga. Sementara biaya pengelolaan sampah diambilkan dari iuran masyarakat tersebut.

Bisa sebulan ditarik Rp 15 ribu hingga Rp 30 ribu per KK dan ini tidak memberatkan karena jika dihitung perhari hanya Rp 500,” imbuhnya.

Bupati Anas mengaku, dalam pembangunan tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam hal penanganan sampah.

Kesadaran agar tidak menggunakan plastik juga harus dimulai saat ini. Aparat pemerintahan sudah harus memberi contoh kepada masyarakat dengan tidak menggunakan air kemasan plastik saat melaksanakan kegiatan maupun rapat,” papar Bupati Anas.

Selain itu, juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memilah sampah rumah tangga, mana yang plastik dan mana yang bukan.

Bupati Anas menambahkan, untuk memacu semangat pemerintah desa, Pemkab akan memberikan reward bagi desa yang berhasil menangani persoalan sampah dan menciptakan lingkungan bersih. Yakni berupa dana insentif dan ini akan dianggarkan di tahun 2020 mendatang.

“Bagi desa yang kebersihan di wilayahnya sesuai dengan kriteria dari Pemkab maka akan di beri reward,” pungkas Bupati Anas.

Sementara itu, dari 130 Kepala Desa terpilih di Banyuwangi, baru 128 orang yang di lantik. Karena 2 kepala desa lainnya masih menunggu masa jabatan kepala desa yang lama berakhir.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi dinobatkan sebagai salah satu Kabupaten Sehat di Indonesia.

Penobatan ini ditandai dengan diserahkannya Penghargaan Swasti Saba Wistara tingkat nasional 2019 dari Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Selasa (19/11/2019) di Gedung Kementrian Dalam Negeri, Jakarta.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan penghargaan Kabupaten Sehat yang diterima oleh Banyuwangi merupakan sebuah kebanggaan bagi daerah.

Apalagi penghargaan ini merupakan kategori tertinggi dalam penilaian yang dilakukan Kementrian Kesehatan bersama Kemendagri.

“Penghargaan ini jadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata Bupati Anas.

“Penghargaan ini juga sebagai indikator bagaimana pengelolaan lingkungan di Banyuwangi berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Kabupaten Sehat kategori Swasti Sabha Wistara tersebut merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian kabupaten sehat yang meliputi enam komponen tatanan. 

Komponen tersebut meliputi kawasan pemukiman dan sarpras sehat; kawasan sarana lalu lintas yang tertib, pelayanan transportasi; kawasan industri dan perkantoran sehat; serta kawasan pariwisata sehat. Lalu ketahanan pangan dan gizi juga kehidupan masyarakat sehat yang mandiri.

“Tujuan Banyuwangi menjadi Kabupaten Sehat mutlak diperlukan karena memberikan output berupa kesehatan masyarakat yang semakin baik dan meningkat. Karena jika masyarakatnya sehat, akan berpengaruh pada perkembangan daerahnya,” papar Bupati Anas.

Diakui Bupati Anas bahwa kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah bersama dengan sektor pendidikan. Untuk itu, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan warganya dengan melibatkan banyak stake holder. Inovasi-inovasi di bidang kesehatan terus dikembangkan.

“Mulai dari layanan jemput bola warga miskin oleh puskesmas hingga Mal Orang Sehat. Kami melakukan perubahan paradigma terkait fungsi puskesmas agar menjadi Mal Orang Sehat,” ujar Bupati Anas.

Puskesmas di Banyuwangi kini harus menjalankan fungsi preventif kesehatan, menjadi jujugan warga untuk menjaga kondisi kesehatan tubuhnya.

Bupati Anas menambahkan, ada pula Forum Banyuwangi Sehat yang terdiri dari banyak stake holder yang mendampingi pemkab untuk mewujudkan Banyuwangi sebagai Kabupaten Sehat.

“Kami juga melakukan perubahan lingkungan dengan membuat ruang terbuka hijau di banyak kecamatan. Fungsinya tidak hanya mempercantik wajah daerah, tapi juga sebagai pusat warga berkumpul dan beraktivitas bersama,” tutur Bupati Anas.

Ditambahkan Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr. Widji Lestariono bahwa di tahun 2015 Banyuwangi memperoleh predikat Swasti Sabha Padapa dengan dua komponen tatanan. Tahun 2017 meraih Swasti Sabha Wiwera dengan empat tatanan. Dan kini, tahun 2019 meningkat dapat memenuhi enam tatanan.

“Pada tatanan kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum sehat, penilaian yang dilakukan seperti ketersediaan sarana prasarana kebersihan dan sistem sanitasi lingkungan,” ujar Kepala dinas yang biasa disapa dr Rio tersebut.

“Salah satunya program toilet bersih yang telah diterapkan di sekolah-sekolah maupun perkantoran yang berhasil menambah nilai plus untuk Banyuwangi,” imbuhnya.

Sedangkan untuk tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, salah satu penilaiannya didasarkan pada tercipta kesadaran pemanfaatan posyandu dan puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat.

Untuk tatanan kawasan sarana lalu lintas yang tertib, Banyuwangi memiliki inovasi uji kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan solar berbasis IT dan Online. Selain itu Banyuwangi melakukan pengawasan ketertiban lalu lintas melalui Area Traffic Control System (ACTS) dan ini pertama di Jawa Timur.

“Sedangkan untuk Pariwisata Sehat salah satu keunggulannya, Banyuwangi telah melatih pengelola wisata untuk penanganan keselamatan pengunjung. Juga ada life guard profesional di setiap destinasi Pantai,” papar Rio.

Dia mengungkap, pada tatanan Ketersediaan Pangan dan Kondisi masyarakat, Banyuwangi dinilai memiliki stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya.

“Untuk tatanan ketersediaan air bersih, IPAL dan Jamban, Banyuwangi dinilai sudah memenuhi standar ditambah dengan penetapan daerah bebas ODF menjadi nilai tambah,” pungkas Rio.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemkab Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung melakukan kunjungan ke Banyuwangi untuk belajar berbagai program inovasi yang di miliki daerah yang berada di ujung timur pulau Jawa tersebut.

Kunjungan kerja yang di laksanakan selama 2 hari, Selasa-Rabu (19-20/11/2019) ini di pimpin langsung Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza dengan membawa 54 orang terdiri dari pejabat teras, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), Lembaga Swadaya Masyarajat (LSM) dan jurnalis.

Ditemui Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, di Lounge Pelayanan Publik Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Yuslih Ihza mengaku terkesan dengan inovasi yang dibuat Banyuwangi.

“Kami mendapatkan referensi tentang Banyuwangi dari pemerintah pusat yang merekomendasikannya untuk belajar kemari dan juga dari berbagai media massa yang dibaca,” ungkap Bupati Yuslih.

“Karena itulah kami berada di sini untuk melihat dari dekat bagaimana inovasi itu dibuat dan berjalan, bahkan membuat banyak perubahan di Banyuwangi,” tuturnya.

Menurut Yuslih, selain inovasi, Banyuwangi dinilai banyak sekali memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat mulai bidang pemerintahan, seperti pelayanan publik, perencanaan keuangan berbasis elektronik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan cara Banyuwangi mengelola pariwisatanya. 

“Kami ingin mengadopsi semua inovasi Banyuwangi itu untuk di terapkan di Belitung Timur. Kami juga ingin mengetahui bagaimana menjalin sinergitas dengan forkopimda dalam memajukan daerah,” papar Bupati Yuslih.

Sementara itu, Wabup Yusuf menyambut kedatangan rombongan Belitung Timur ini dengan ramah dan bersahabat, di Lounge Pelayanan Publik, Selasa (19/11/2019).

Wabup Yusuf pun mengajak mereka untuk menjelajah tata kelola Banyuwangi yang dipaparkan gamblang di Lounge Pelayanan Publik. Bupati Yuslih tampak memencet sejumlah tombol di layar komputer yang disediakan bagi pengunjung yang ingin mengetahui tentang program dan pertanggungjawabannya.

“Untuk menjaga kondusifitas daerah, Banyuwangi selalu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Tiga Pilar yang melibatkan unsur forum pimpinan daerah (forpimda),” kata Wabup Yusuf.

Diakui Wabup Yusuf, sinergitas tiga pilar sendiri merupakan program inovasi pemerintah yang mempertemukan TNI/Polri, Babinsa (Bintara Pembina Desa), Babinkamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Kepala Desa / Kepala Kelurahan (Kades/Kakel) dalam mendeteksi keamanan daerah sejak dini.

“Pertemuan ini digelar rutin setiap tiga bulan sekali sejak tahun 2011 lalu,” ujar Wabup Yusuf.

Terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, lanjut Wabup Yusuf, Pemkab Banyuwangi telah mencatatkan diri sebagai daerah yang telah melakukan perencanaan hingga monitoring berbasis elektronik.

“Ada berbagai aplikasi yang dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” imbuh Wabup Yusuf.

Mulai dari e-planing, e-budgeting, e-village budgeting, hingga e-monitoring. Semuanya bisa diakses melalui website Pemkab Banyuwangi.

Wabup Yusuf menjelaskan, sejak diterapkan beberapa tahun lalu, program ini telah menarik perhatian banyak pihak. Berbagai daerah di Indonesia telah bertandang ke Banyuwangi khusus untuk belajar intens tentang sistem pengelolaan keuangan desa tersebut. Bahkan, hingga saat ini sudah ada ratusan daerah yang berkunjung ke Banyuwangi.

“Inilah yang disebut dengan sinergi pariwisata. Dengan mereka berkunjung ke Banyuwangi, pemerintah daerah menyiapkan destinasi pariwisata,” pungkas Wabup Yusuf.

More Articles ...