radiovisfm.com, Banyuwangi - Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kartini pada April mendatang, Persatuan Wanita Olah Raga Indonesia (Perwosi) Kabupaten Banyuwangi melaunching Senam Bugar Perwosi (Segar Wangi) 2019.

Ratusan anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) se Banyuwangi melakukan senam bersama di Taman Blambangan pada Jumat (29/03/2019).

Mereka terlihat semangat dan gembira mengikuti gerakan senam Segar Wangi dari instrukturnya. Senam Segar Wangi adalah senam kreasi dari Persatuan Wanita Olah Raga Indonesia (Perwosi).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, Ketua Perwosi yang juga merupakan Ketua GOW Kabupaten Banyuwangi, Ny Minuk Widyatmoko dan Ketua PKK Kabupaten Banyuwangi Ny Ipuk Fiestiandany Azwar Anas.

Wabup Yusuf sangat mengapresiasi kegiatan ini dan dengan mengikuti senam seperti ini dinilai bisa menyehatkan.

“Seperti kata pepatah Men Sana In Corpore Sano, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” kata Wabup Yusuf.

“Itulah pentingnya kesehatan bagi siapa pun,” imbuhnya.

Apalagi senam itu adalah olah raga sederhana dan tidak membutuhkan biaya banyak namun outputnya luar biasa, bisa membuat badan sehat dan bugar.

Wabup Yusuf juga mengatakan gerakan Senam Segar Wangi adalah senam yang mudah dilakukan siapapun.

“Kami harap, dengan terciptanya senam ini bisa menambah kreasi senam di Banyuwangi. Yang sebelumnya ada senam I Love Banyuwangi,” tutur Wabup Yusuf.

“Senam Segar Wangi ini harus terus digelorakan agar masyarakat mudah menirukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Perwosi yang juga merupakan Ketua GOW Minuk Widyatmoko menambahkan, senam ini diciptakan oleh Perwosi sendiri dengan tujuan untuk mendukung masyarakat gemar berolah raga.

“Senam segar wangi dibuat dengan gerakan yang mudah dan menyenangkan dengan diiringi lagu dengan ada sedikit unsur musik tradisional Banyuwangi,” kata Minuk.

Dia berharap, masyarakat mudah mengikutinya. Bahkan, senam ini bisa dilakukan di rumah, ditempat kerja atau digelar secara masal.

Di bawah instruktur senam kondang asal Surabaya, Rudi para peserta terlihat semangat mengikuti berbagai gerakan senam. Panas udara pagi semakin menyemangati ibu-ibu dari berbagai organisasi wanita tersebut untuk bergerak.

Sebelum melakukan senam, ibu-ibu dari anggota GOW ini melakukan jalan sehat mengelilingi kota Banyuwangi sejauh 3 km. Usai senam mereka diberi hadiah aneka doorprize yang diundi sesuai nomer peserta.

Hadiahnya cukup menarik mulai dari sepeda gunung, TV, lemari es, kipas angin, rice cooker dan lainnya.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Banyuwangi menggelar sayembara desain arsitektur untuk desain bangunan Pusat Informasi Pariwisata Geopark Nasional Banyuwangi (GNB) yang lokasinya berada di kaki Gunung Ijen, dengan total hadiah Rp115 juta.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, arsitektur menjadi bagian integral pembangunan di Banyuwangi.

Ruang-ruang publik dibangun dengan menggandeng arsitek, karena Banyuwangi tidak ingin bangunan yang berdiri secara fungsional saja, namun juga harus indah, ikonik, dan tidak lekang oleh waktu. 

“Untuk itu, pusat informasi wisata geopark yang akan dibangun ini dilombakan. Pemerintah ingin lebih banyak arsitek yang ikut mewarnai ruang publik di Banyuwangi,” papar Bupati Anas.

Selama ini, Banyuwangi telah melibatkan arsitek tersohor untuk mengembangkan berbagai pengembangan, mulai bandara, taman, destinasi wisata, hotel, industri, lembaga pendidikan, hingga Puskesmas.

Mereka yang terlibat antara lain Andra Matin, Yori Antar, Adi Purnomo, Budi Pradono, hingga Denny Gondo. 

“Bangunan yang ikonik bisa jadi pendorong ekonomi daerah dengan banyaknya orang yang datang berkunjung,” kata Bupati Anas.

“Pusat informasi pariwisata GNB ini nantinya akan difungsikan sebagai pusat informasi tentang keragaman geologi, keragaman hayati, dan budaya di sekitar situs-situs GNB,” ungkapnya.

Banyuwangi sendiri telah ditetapkan sebagai kawasan Geopark Nasional dengan tiga situs yang melingkupinya, yakni blue fire Gunung Ijen, Pulau Merah, dan Taman Nasional Alas Purwo.

Dan saat ini dalam proses diajukan untuk masuk jaringan geopark dunia (Global Geopark Network UNESCO).

Lokasi pusat informasi wisata itu berada di tengah areal persawahan Desa Kenjo Kecamatan Glagah seluas 8.200 meter persegi. Kenjo merupakan salah satu desa di Banyuwangi yang berada tidak jauh dari kaki Gunung Ijen, dan dikenal sebagai penghasil beras premium. Warga desa tersebut dikenal sebagai suku Osing, masyarakat lokal Banyuwangi.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Penataan Ruang Banyuwangi, Mujiono, menambahkan, kriteria desain yang disayembarakan adalah bangunan yang dihasilkan harus mencerminkan integrasi antara kebutuhan masyarakat dengan kekhasan budaya daerah.

“Selain menonjolkan nilai kelokalan, juga harus berorientasi masa depan, serta menerapkan konsep arsitektur hijau,” ungkap Mujiono.

Sayembara ini dibuka untuk kalangan arsitek, yang memiliki keanggotaan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Pendaftaran dibuka dari 14 Maret hingga 31 Mei 2019.

Mujiono mengatakan, para peserta bisa mendaftar di website www.iai-arema.com. Tanggal 22 Juni adalah batas pengumpulan karya, 1 - 13 Juli penjurian. Lalu 31 Juli pengumuman sekaligus malam apresiasinya dan penyerahan hadiah.

Dalam sayembara ini, Pemkab Banyuwangi menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Timur dan IAI wilayah III Malang.

Dewan juri sayembara adalah Eko Prawoto, Tan Tik Lam, dan Hari Sunarko dari kalangan arsitek. Juga budayawan lokal Samsudin Adlawi.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus gencar membudayakan para nelayan untuk Go Online, dengan memanfaatkan aplikasi Nelayan Pintar.

Dan kali ini, Banyuwangi mengkampanyekan penggunakan aplikasi tersebut kepada sekitar 120 nelayan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Kamis (28/03/2019).

Para nelayan tersebut datang dari berbagai wilayah.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan (Disperipangan) Banyuwangi, Hary Cahyo Purnomo mengatakan, tercatat di Banyuwangi ada sekitar 25.500 orang nelayan. Sehingga penggunaan aplikasi Nelayan Pintar ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan para nelayan.

“Dengan menggunakan aplikasi ini, membuat hasil tangkapan ikan lebih efektif,” ujar Hary.

“Dengan aplikasi ini, para nelayan bisa membaca kondisi cuaca sebelum melaut hingga memutus mata rantai pasar tengkulak,” imbuhnya.

Bahkan, nelayan juga mengetahui arah mata angin, tinggi gelombang, cuaca, lokasi ikan dan jika kehabisan bahan bakar atau keadaan darurat, ada SOS sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan nelayan terdekat.

“Dalam aplikasi itu banyak fitur yang bisa dimanfaatkan para nelayan,” imbuh Hary.

Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkominfo, Septriana Tangkary mengatakan, Kemenkominfo menargetkan 1 juta nelayan menggunakan aplikasi ini.

“Kami harap, nelayan pintar ini dapat mengubah paradigma nelayan dari yang tadinya mencari ikan di laut beralih menjadi menangkap ikan di laut, karena lokasi ini bisa ditemukan,” paparnya.

Selain memudahkan nelayan melalui Peta Daerah Penangkapan Ikan, aplikasi ini di nilai bsia menyediakan market place, lengkap dengan daftar harga harga ikan.

“Kami harap, layanan itu bisa memutus rantai permainan dagang tengkulak,” kata Septriana.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Dalam menyambut pembangunan Industri Kereta Api terbesar PT INKA, Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi) bakal membuka program studi (prodi) D4 Perkeretaapian.

Prodi baru ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) perkeretapian seiring proses pendirian industri kereta api terbesar di Indonesia yang bakal dibangun di Banyuwangi.

Rektor Poliwangi Son Kuswadi mengatakan, dengan berdirinya industri kereta api PT INKA oleh BUMN di Banyuwangi, tentunya membutuhkan SDM di bidang perkeretaapian. Sebagai lembaga pendidikan negeri, Poliwangi diharapkan bisa menyuplai kebutuhan SDM tersebut.

“Saya telah bertemu dengan Menteri Ristek Dikti Prof M. Natsir dan juga PT INK,” ujar Son.

“Menteri berharap Poliwangi bisa menjadi kampus yang menghasilkan tenaga ahli perkeretaapian bagi PT INKA. Sehingga kami diberi penugasan oleh Menristek,” ungkapnya.

Son melanjutkan, saat ini penyusunan langkah teknis pembukaan prodi tersebut sedang disusun di kementerian.

“Jika sudah turun dalam waktu dekat, berarti prodi bisa langsung dibuka atau paling lama tahun depan,” kata Son.

Saat ini Poliwangi telah memiliki jurusan yang menunjang prodi perkeretaapian tersebut seperti jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil dan Teknologi Informasi (TI). Selain itu, Poliwangi sudah mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN.

Sementara dari sisi SDM yaitu para ahli permesinan sampai TI, Poliwangi sudah siap membuka prodi perkeretaapian.

“Poliwangi juga telah meneken kerja sama dengan PT INKA pada pekan lalu untuk mengatur penyusunan kurikulum dan pemenuhan kebutuhan pengajar dari INKA,” papar Son.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap, dengan dibukanya prodi perkeretaapian tersebut, kebutuhan SDM untuk industri kereta api bisa dipenuhi dengan baik.

“Kami harap dari Banyuwangi bakal lahir engineer-engineer andal yang akan meningkatkan daya saing industri kereta api nasional,” kata Bupati Anas.

“Apalagi industri kereta api di Banyuwangi ini difokuskan untuk pasar ekspor, sehingga akan ikut membawa nama Indonesia ke dunia internasional,” imbuhnya.

Bupati Anas mengucapkan terima kasihnya kepada Menteri Ristek Dikti Prof Natsir dan Menteri BUMN Rini Soemarno yang memungkinkan adanya pengembangan program studi baru tersebut. PT INKA sendiri saat ini tengah membangun Industri kereta api terintegrasi dan terbesar di Indonesia dengan nilai investasi Rp1,6 triliun.

INKA menggandeng Stadler Rail Group dari Swiss, salah satu produsen kereta terbesar dunia, yang akan membawa teknologi terbaru kereta api ke Banyuwangi.

“INKA bakal merekrut 2000 pekerja lokal di pabrik baru ini. Produk kereta dari Banyuwangi tersebut difokuskan untuk pasar ekspor ke Asia, Australia, dan Afrika,” pungkas Bupati Anas.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Banyuwangi menjadi kabupaten terbaik layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan dan Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hasil penilaian tersebut diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta Kamis (28/3).

Pada evaluasi SPBE ini Banyuwangi mendapatkan indeks sebesar 3,43 dari skala 5 atau yang tertinggi di kategori kabupaten seluruh Indonesia.

“Kami bersyukur mendapatkan penilaian baik pada evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan-RB,” ungkap Bupati Anas.

Dalam kesempatan ini, di akuinya Wapres dan Menteri PAN-RB terus memacu seluruh daerah untuk memperbaiki kinerja terutama menyempurnakan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

“Muaranya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurut Bupati Anas, Banyuwangi telah menerapkan sistem elektronik pada berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Banyuwangi bahkan telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang sistem informasi manajemen daerah tahun 2018 yang menaungi semua sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).

“Dengan teknologi ini semua pekerjaan semakin akuntabel dan efisien sekaligus menyiasati keterbatasan pegawai,” tutur Bupati Anas.

Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menambahkan penilaian yang dilakukan Kemenpan RB mengacu pada Indeks SPBE.

Indeks tersebut mengukur sejumlah indikator pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik. Mulai domain kebijakan, tata kelola, hingga layanan SPBE.

“Dari semua indikator itu, indeks Banyuwangi di atas 3. Paling tinggi ada pada domain layanan SPBE yang tercermin dari sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan public,” papar Djajat.

Di bidang administrasi publik, sistem elektronik dibangun secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral). Mulai pendapatan asli daerah (PAD), e- kinerja pegawai, perkembangan informasi pembangunan proyek.

“Bahkan Simral milik Pemkab Banyuwangi juga diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkapnya.

Djajat menambahkan, Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Banyuwangi juga memiliki e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa,” papar Djajat.

Sedangkan di bidang pelayanan publik sistem elektronik dibangun untuk mempercepat layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Djajat mengaku, Banyuwangi adalah kabupaten pertama yang memiliki Mall Pelayanan Publik. Saat ini 199 jenis layanan dokumen dan perizinan berbasis online dalam satu atap.

“Juga ada aplikasi program sosial Jalin Kasih yang berisi data kemiskinan dan penanganannya,” pungkas Djajat.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng sejumlah pihak, termasuk marketplace bukalapak, untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Banyuwangi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPM) Kemenkominfo Septriana Tangkary mengatakan, penguatan ekonomi berbasis digital adalah upaya menguatkan ekonomi kerakyatan agar semakin berdaya saing.

“Potensi UMKM di Banyuwangi sangatlah besar dan luar biasa. Sentuhan ekonomi digital ini diharapkan bisa meningkatkan usaha mereka,” ujar Septriana.

Dalam acara Forum Sosialisasi: Potensi Ekonomi Digital Berbasis Kearifan Lokal di Banyuwangi, Rabu (27/3) tersebut, para pegiat UMKM di Banyuwangi diperkenalkan dengan platform Bukalapak.

“UMKM Banyuwangi bisa semakin go online serta bisa semakin masif melakukan penetrasi pemasaran dan penjualan melalui platform digital,” tutur Septriana.

Perwakilan Bukalapak.com, Nanang Falianto menambahkan, pihaknya ingin mengajak pelaku UMKM di Banyuwangi untuk bisa meningkatkan penjualan serta mem-branding produknya melalui Bukalapak.

“Para pelaku UMKM, tidak hanya membuatkan akun tapi juga memberikan pendampingan,” kata Nanang.

“Melalui Komunitas Bukalapak yang ada di setiap daerah, diadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk,” imbuhnya.

Di Banyuwangi sendiri tak kurang dari 15 ribu akun bukalapak. Baik sebagai pelaku UMKM langsung, maupun sebagai reseller atau dropshiping. 

Nanang mengatakan, ada 60 persen akun bukalapak dari Banyuwangi yang berupa pengusaha UMKM. Hal ini merupakan potensi yang luar biasa dan harus dikembangkan. Untuk Komunitas Bukalapak Banyuwangi sendiri sudah berjalan aktif dalam satu tahun terakhir.

“Tidak kurang dari 600 pemilik akun di Bukalapak yang tergabung di dalamnya,” kata Nanang.

“Secara periodik, keanggotaan komunitas bertemu untuk berbagi informasi dan pengetahuan baru yang dibina langsung oleh Bukalapak,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemkab Banyuwangi Suyanto Tondo Waspodo mengatakan, Banyuwangi terus berupaya mendorong penguatan pemasaran online UMKM.

“Dari sisi yang lain, Banyuwangi mempunyai Rumah Kreatif yang memfasilitasi peningkatan kualitas desain kemasan secara gratis,” ujar Suyanto.

“Semua UMKM bisa mendapatkan pendampingan manajemen, pemasaran, dan desain kemasan gratis sehingga bisa lebih mengerek daya saing produknya,” ungkapnya.

Suyanto menyebut UMKM sebagai penggerak ekonomi Banyuwangi. Berkat kinerja UMKM ini dinilai kemiskinan Banyuwangi bisa dikurangi hingga tinggal 7,8 persen dan pendapatan per kapita rakyat meningkat hingga Rp 45 juta per orang per tahun. Bahkan, kredit mikro di Banyuwangi tahun lalu tembus hampir Rp1 triliun.

“Ini sejalan dengan perkembangan pariwisata yang terus menggeliat, sehingga UMKM ikut terkatrol,” pungkas Suyanto.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Dinas Pendidikan Banyuwangi mendukung penuh upaya pihak Kejaksaan Negeri yang akan melakukan pendampingan terhadap para guru mulai tingkat PAUD hingga SMA, di dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan.

Pasalnya, anggaran dana BOP tersebut merupakan Swakelola yang langsung di transfer ke masing masing sekolah, sehingga secara otoritas penggunaannya dilakukan penuh oleh pihak sekolah yang bersangkutan untuk pembelian berbagai sarana prasarana yang di butuhkan oleh siswa siswi. Seperti Alat Peraga Edukasi (APE), Pasel, Buku dan Tas juga susu kemasan.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Sulihtiyono mengatakan, selama ini pihaknya tidak melakukan intervensi terhadap penggunaan dana BOP tersebut, karena itu adalah hak sekolah.

“Jika pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi berniat untuk melakukan pendampingan terhadap penyalurannya, saya sangat mendukung,” ujar Sulihtiyono.

“Sehingga paling tidak, para guru bisa mengetahui proses pembelanjaannya. Mulai dari pembuatan perencanaan, pembelian hingga pertanggung jawabannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sulihtiyono membantah jika ada oknum Dinas Pendidikan dan Kejaksaan yang ikut mengatur penyaluran dana BOP tersebut.

“Karena ini adalah Swakelola sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun,” tutur Sulihtiyono.

Dan hasil pantauan di lapangan, kata Sulihtiyono, bisa saja ada orang orang yang mengaku dari pihak Dinas Pendidikan ataupun Kejaksaan agar upaya penjualan alat peraga sekolahnya bisa lancar. Padahal mereka bukan dari kedua institusi negara tersebut.

“Saya juga menyambut baik upaya Kejaksaan Negeri yang akan menggelar Festival Anggaran Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan, dalam rangka transparansi,” imbuh Sulihtiyono.

Memang diakuinya, dalam pengelolaan keuangan sekolah ada beberapa hal yang perlu untuk di patuhi.

“Yakni, dilaksanakan dengan jujur. Artinya pembelanjaan harus sesuai rencana peruntukkannya. Selanjutnya adalah harus akuntabel yang dapat di pertanggung jawabkan. Serta Transparansi, yaitu dana yang di kelola pihak sekolah harus juga diketahui oleh Wali Murid,” papar Sulihtiyono.

Oleh sebab itulah, Sulihtiyono mengaku telah membuat surat edaran ke seluruh PAUD hingga SMA yang berisi tentang penggunaan dana BOP secara otoritas ada di sekolah.

Juga di himbau, para kepala sekolah untuk menyusun perencanaan yang matang serta tidak boleh keluar dari Juklak Juknis yang telah di keluarkan oleh Kementrian Pendidikan.

“Pihak sekolah mempunyai kewenangan secara mutlak, sebab dana ini adalah Swakelola karena yang mengerti berbagai kebutuhan adalah pihak sekolah sendiri,” pungkas Ulihtiyono.

Sebelumnya, puluhan guru PAUD dan TK di Banyuwangi meminta perlindungan kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk penyaluran dana BOP yang menurut mereka ada tekanan dari berbagai pihak, yang mengatas namakan Dinas Pendidikan dan Kejaksaan Negeri.

Dilanjutkan dengan puluhan guru dari seluruh SMA dan SMK se Banyuwangi, yang juga meminta perlindungan agar penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan peruntukkannya.

More Articles ...