radiovisfm.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta kepada para Camat agar memiliki target yang terukur untuk wilayahnya, yang diimplementasikan dalam suatu program prioritas. Mulai dari peningkatan sektor pendidikan hingga pengembangan obyek wisata.

Dalam Musrenbangcam, Bupati Anas mengatakan sebagai pihak yang memiliki otoritas wilayah, pihak kecamatan harus dapat memotret setiap keadaan dan mendefinisikan permasalahan masing masing dengan baik.

“Kecamatan harus memiliki target di tengah anggaran yang terbatas. Salah satunya mendukung program prioritas kabupaten untuk menyukseskan program pembangunan daerah,” papar Bupati Anas.

“Target yang telah ditetapkan oleh kecamatan itu harus selaras dengan program prioritas Pemkab Banyuwangi, yang terbagi dalam program prioritas wajib, unggulan dan penunjang,” ungkapnya.

Menurut Bupati Anas, pendidikan dan kesehatan adalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap perencanaan daerah, kecamatan harus memasukannya sebagai prioritas. Karena dua bidang ini dinilai sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM daerah sebagaimana menjadi fokus Banyuwangi di tahun depan.

“Selama ini, daerah telah menggulirkan berbagai program di dua bidang itu,” kata Bupati Anas.

Di bidang pendidikan ada Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Garda Ampuh yang menjaring anak putus sekolah, Tabungan Pelajar dan Uang saku/transport untuk membiayai kebutuhan pelajar miskin SD-SMA di luar biaya pendidikan yang sudah gratis.

Dan saat ini, tinggal kecamatan, desa, dan RT/RW harus bisa melaksanakan program tersebut. Misalnya target pengentasan siswa putus sekolah, mana saja siswa yang perlu mendapatkan beasiswa, mereka harus bekolaborasi untuk mensinergikan dengan program kabupaten.

“Pemerataan kesehatan juga dilakukan dengan menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dengan layanan yang prima,” tutur Bupati Anas.

Jemput bola rawat warga bagi pasien miskin, uang pengganti bagi keluarga miskin yang menjadi penunggu pasien di rumah sakit, hingga pengantaran obat gratis bagi pasien.

Bupati Anas menilai, semua program tersebut telah berjalan, pihak kecamatan tinggal mensinergikan dan menguatkannya dengan berbagai program inovasi local. Selanjutnya program prioritas daerah unggulan ada pertanian, pariwisata dan UMKM.

“Ketiga bidang ini bisa didorong oleh kecamatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Mulai dari peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) hingga pengembangan destinasi wisata baru,” paparnya.

Bupati Anas juga meminta, Bumdes dipacu untuk membangun jaringan pasar bagi hasil pertanian. Kecamatan dan desa harus mulai mengangkat potensi desanya untuk menjadi obyek wisata baru.

“Karena multiplyer effect dari pariwisata ini cukup tinggi, sehingga bisa menjadi jalan peningkatan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Para camat juga diharapkan bisa mengoptimalkan sumber daya lokal seperti relawan, tagana, dan organisasi kepemudaan untuk ikut berperan dalam program-program yang dijalankan mulai pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan.

“Pelayanan berbasis desa dengan mengoptimalkan fungsi smart kampung juga harus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan rakyat semakin puas,” pungkas Bupati Anas.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Perayaan Tahun Baru Imlek ke 2570 di Banyuwangi berlangsung semarak, dengan menampilkan kolaborasi budaya local.

Dibalut dalam acara Malam Budaya Tionghoa, sejumlah tokoh masyarakat turut hadir dalam perayaan yang digelar di Gedung Serba Guna Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Hoo Tong Bio, Kamis malam (14/2).

Di antaranya Wakil Bupati  Banyuwangi, Yusuf Widiyatmoko, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi, Moh Yamin Lc, dan sejumlah organisasi kepemudaan. Kelenteng Hoo Tong Bio terlihat bersolek menyambut Tahun Baru Imlek. 

Lampion-lampion yang menjadi ciri khas perayaan Imlek dipasang di sepanjang jalan menuju TITD. Tak ketinggalan aula tempat berlangsungnya acara juga dihiasi lampion cantik.

Acara semakin semarak dengan kehadiran ratusan warga keturunan dari berbagai wilayah hadir dengan mengenakan baju khas warna merah. Pada malam tersebut ditampilkan kesenian etnis Tionghoa, mulai tarian Gong Xi Fa Cai, Line Dance Mei Hao Xin Nian, Latin Sport Dance hingga atraksi barongsai dan pertujukan Wu Shu.

Selain tarian yang diperagakan warga keturunan, kesenian lokal Banyuwangi juga disuguhkan dalam malam tersebut. Salah satunya, tari gandrung dengan diiringi kesenian khas Using. 

Saat memberikan sambutannya, Wabup Yusuf mengaku ini merupakan wujud dari kebhinekaan di Banyuwangi. Meski berbeda-beda keyakinan, namun tetap bisa bersatu dan berkolaborasi untuk kemajuan daerah.

“Perayaan Imlek ini juga sebagai penguatan bersama warga Tionghoa dalam membangun Banyuwangi dengan terus menjaga kerukunan antar umat beragama di Bumi Blambangan ini,” papar Wabup Yusuf,.

“Meski di Banyuwangi terdapat banyak etnis, budaya dan agama, namun dinilai tidak pernah ada polemic. Banyuwangi adalah daerah aman dan damai sehingga tidak pernah ada konflik antar umat beragama,” imbuhnya.

Diakui Wabup Yusuf bahwa semua masyarakat ini satu, tidak ada yang beda-beda. Kondisi ini tak lepas dari upaya seluruh elemen masyarakat di bawah forum kerukunan antar umat beragama yang terus menjaganya.

Sementara itu ketua paguyuban warga Tionghoa Banyuwangi, Pek Ing Gwan yang biasa disapa Indrawan mengaku sangat mengapresiasi upaya seluruh umat beragama yang terus menciptakan kehidupan yang aman dan damai di Banyuwangi. 

“Tampilnya tari-tarian lokal Banyuwangi ini sebagai bentuk penghargaan atas toleransi di Banyuwangi, yang diharapkan terus bisa terjaga,” ujar Indrawan.

Dia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memasukkan Festival Imlek dalam agenda Banyuwangi Festival 2019, dalam rangka mengenalkan keberagaman tradisi dan budaya yang hidup di Banyuwangi.

Festival Imlek di Banyuwangi akan digelar pada 19 Februari 2019 mendatang.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Jerman memasukkan Banyuwangi sebagai nominator penerima dana hibah pengelolaan sampah modern. Apabila lolos, Banyuwangi bakal memiliki tempat pengelolaan sampah akhir (TPA) modern berteknologi terkini.

Pembahasan rencana hibah itu dilakukan saat Tim Advance Solid Waste Management Programme for Selected Cities and Regencies in Indonesia (ASWM ERCI2) yang diwakili Senior Financial & Economic Expert Edward David Woodward dan Financial & Economic Expert Djaka Soeprijo bertemu Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko, Rabu (13/2).

Djaka Soeprijo mengatakan, program ini memberikan hibah kepada daerah terpilih untuk membangun pengelolaan sampah bersistem Sanitary Landfill yang modern. 

“Banyuwangi masuk seleksi, karena tidak lepas dari banyaknya kemajuan di kabupaten ini,” ungkap Djaka.

Dari seleksi berbagai daerah di Indonesia, kini tinggal 6 kabupaten/kota. Sekarang adalah penilaian akhir untuk menentukan 4 kota/kabupaten yang akan menerima dana hibah total 150 juta euro.

Banyuwangi berhasil masuk enam besar karena dinilai memiliki sistem tata kelola pengelolaan sampah. Banyuwangi juga telah menyediakan lahan untuk merealisasikan rencana perluasan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang saat ini berada di wilayah Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro.

“Untuk kriteria sosial masyarakat, Banyuwangi nilainya paling bagus dibanding daerah lain. Yakni adanya kesadaran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah,” kata Djaka.

“Untuk penilaian tahap akhir ini, penilaiannya akan lebih detail, misalnya terkait kelengkapan sertifikasi lahan TPA dan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program,” imbuhnya.

Karena menurut Djaka, nantinya pengelolaan TPA tidak akan sama seperti yang sebelumnya. Tata kelola mulai pengangkatan sampah, pembuangan, sortir, pengolahan, pengompasan akan dilakukan dengan sistem yang tertata. Juga tidak menutup kemungkinan menggunakan teknologi untuk mengolah sampah menjadi energy.

“Daerah penerima dana hibah akan mendapatkan pendampingan ahli profesional dari hulu sampai hilir,” tutur Djaka.

Mulai sosialisasi, regulasi, naskah akademis, bidang hukum seperti penetapan regulasi tarif persampahan, pelatihan pengolahan sampai perangkat teknologi pengolahannya.

Diakuinya, program ini akan berjalan lima tahun dan akan dievaluasi kelanjutannya.

“Untuk daerah terpilih akan mendapatkan dana yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing,” pungkas Djaka.

Sementara itu Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menyampaikan terima kasih karena Banyuwangi dimasukkan dalam nominasi program tersebut.

“Terlebih, saat ini Banyuwangi sedang menyiapkan pembangunan TPA baru sebagai pengganti TPA Bulusan,” ujar Wabup Yusuf.

Lokasi TPA baru itu berada di Kecamatan Wongsorejo seluas 12 hektar.

Wabup Yusuf mengaku, program ini dinilai sangat tepat karena masuk prioritas yang sedang dikerjakan Banyuwangi.

“Dengan dana hibah, akan semakin cepat untuk mewujudkan pengelolaan sampah dengan sistem yang lebih modern,” tutur Wabup Yusuf.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Disepanjang tahun 2018, tercatat ada 218.345 penerbitan berbagai macam dokumen dan izin telah di lakukan oleh Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, yang merupakan mal public pertama di Indonesia yang telah di dirikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengaku bersyukur, ikhtiarnya membuat Mal Pelayanan Publik dinilai telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para warga.

“Ke depan berbagai fasilitas juga akan ditambah, sehingga masyarakat semakin nyaman ketika berurusan dengan pemerintah,” ungkap Bupati Anas.

Saat ini, Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah mengintegrasikan 199 jenis layanan dalam satu lokasi, baik layanan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait.

Layanan yang bisa didapatkan mulai administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP, dan Kartu Keluarga; beragam jenis izin, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PDAM, pembayaran retribusi daerah, PLN, pengurusan paspor, hingga layanan keamanan pangan dari BPOM. 

“Ruang pelayanan juga akan diperluas, termasuk ruang bermain anak akan semakin dilengkapi sehingga orang tua bisa nyaman mengasuh anak sambil mengurus dokumen yang dibutuhkan,” kata Bupati Anas.

“Di lantai dua ke depan difungsikan sebagai pusat kreativitas anak muda,” imbuhnya.

Untuk memeratakan pelayanan ke seluruh Banyuwangi, dalam tiga bulan ke depan juga bakal dioperasikan Unit Pelayanan Publik di Pasar Genteng Wetan di wilayah selatan Banyuwangi.

Bupati Anas menjelaskan, Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa. Pihaknya sedang menyiapkan satu lagi model Mal Pelayanan Publik, namun dengan ruangan yang lebih kecil di Pasar Genteng Wetan.

“Ini sebagai bagian dari pemerataan kualitas pelayanan publik, sehingga warga yang jauh dari pusat kota merasakan layanan dalam standar yang sama dengan warga di kota,” ujar Bupati Anas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Choiril Ustadi menjelaskan, dalam sehari rata-rata ada 910 warga yang mengurus berbagai macam dokumen di Mal Pelayanan Publik.

“Ada yang mau membuat Izin Mendirikan Bangunan, izin usaha kesehatan, izin usaha perdagangan, KTP, KK, SIM, dan sebagainya,” kata Ustadi.

Dia mengaku, Mal Pelayanan Publik mampu meringkas alur pelayanan. Misalnya ketika mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dulu harus pergi ke dua dinas, yaitu izinnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, lalu meminta keterangan rencana tata kota (advice planning) ke Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang.

“Tapi saat ini sudah dalam satu tempat, sehingga masyarakat tidak kesana kemari dan lebih efisien,” pungkas Ustadi.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi membuka penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pekerja kontrak pemerintah tahun ini. Kali ini, penerimaan PPPK membuka lowongan bagi 988 orang yang ditujukan bagi tenaga honorer eks kategori II (K-2).

Usai menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), di Rest Area Jambu, kecamatan Licin Banyuwangi Kamis (14/2/2019), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pengumuman rekrutmen PPPK tersebut akan segera dilakukan dan rencananya pada Jum’at (15/2/2019).

Pada tahun ini, rincian formasi yang dibuka untuk penerimaan PPPK di Banyuwangi adalah kategori khusus. Adapun formasi keseluruhan yang dibutuhkan ada 988 orang, rinciannya tenaga guru 848 orang, tenaga kesehatan 82 orang dan tenaga penyuluh pertanian 52 orang.

“Semua formasi ini sesuai dengan peraturan MenPAN – RB dan mempertimbangkan kebutuhan pegawai di lingkungan kabupaten Banyuwangi,” kata Bupati Anas.

“Pemkab telah menyiapkan anggaran untuk pemberian gaji dan tunjangan bagi pegawai PPPK ini,” imbuhnya.

Mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN – RB) bahwa setiap daerah yang membuka lowongan PPPK ini wajib menyiapkan anggaran gaji dan tunjangan mereka dari APBD masing-masing.

“Banyuwangi tidak ada masalah. Kebutuhannya sekitar Rp 40 miliar untuk gaji mereka dan semua sudah disiapkan,” ungkap Bupati Anas.

Tren pendapatan daerah meningkat, termasuk target tahun ini yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga posnya bisa untuk membiayai gaji mereka.

Adanya perekrutan ini, Bupati Anas berharap agar kualitas sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian di Banyuwangi meningkat seiring dengan pengangkatan P3K.

“Kami sengaja membuka kesempatan ini bagi para honorer K2 agar kinerja mereka juga lebih optimal, seiring dengan naiknya gaji mereka,” tutur Bupati Anas.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Banyuwangi, Nafiul Huda menambahkan rekrutmen PPPK kali ini diperuntukkan khusus bagi tenaga honorer eks K2 yang ada dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan memenuhi persyaratan perundang-undangan.

“Selain terdaftar dalam database BKN, honorer eks K2 yang bisa mendaftar seleksi PPPK harus persyaratan yang telah ditentukan,” kata Huda.

“Saat ini mereka yang memenuhi syarat untuk melamar PPPK tercatat ada sekitar 1.800 orang. Mereka lah yang nanti berhak mengikuti tes seleksi,” paparnya.

Untuk jabatan guru, memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) dan masih aktif mengajar. Untuk tenaga kesehatan, memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII) bidang kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku.

Sedangkan untuk penyuluh pertanian, kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pertanian atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) plus sertifikasi bidang pertanian.

“Sembari menunggu pengumuman resmi, untuk sementara honorer bisa mempersiapkan persyaratan yang telah ditentukan MenPAN–RB,” papar Huda.

Seperti melakukan scan semua persyaratan yang dibutuhkan, mengingat pendaftarannya secara online.

“Untuk pendaftaran, kami menunggu infomasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Huda.

Pengumuman resmi dan keterangan lebih detail bisa melihat di media massa atau mengakses portal BKN tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran PPPK.

 

 

 

 

radiovisfm.com, Bannyuwangi - Pemandangan Taman Nasional Alas Purwo yang merupakan Geopark Banyuwangi, tidak kalah indahnya dengan berbagai wisata lainnya.

Ini bisa menjadi alternative bagi masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pecan di Banyuwangi, selain Kawah Ijen.

Menyusuri kawasan Alas Purwo ini tidak ubahnya menjelajahi alam liar di Indonesia, yang konon merupakan tanah tertua di Pulau Jawa. Tempat wisata alam Alas (hutan dalam bahasa Jawa) Purwo berada di ujung tenggara Pulau Jawa, tepatnya berada di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi.

Taman nasional yang luasnya 44.037 hektar ini memiliki banyak keindahan yang bisa dinikmati. Maklum saja kawasan yang telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional ini merupakan rumah bagi ratusan jenis flora dan fauna.

“Jumlah wisatawan yang berkunjung ke TN Alas Purwo mengalami kenaikan,” ujar Muhamad Wahyudi Kasubag TU Balai TN Alas Purwo.

Tercatat pada 2016 sebanyak 134.130 orang, 137.430 (2017), dan melonjak jadi 211.049 pada 2018.

“Lonjakan ini seiring dengan perkembangan sektor pariwisata di Banyuwangi, apalagi kini ada penerbangan langsung dari Jakarta dan Surabaya serta direct flight dari Kuala Lumpur,” kata Wahyudi.

Ditunjang perbaikan akses serta penambahan sarana dan prasarana yang menambah kenyamanan pengunjung, termasuk akses jalan utama di kawasan ini hingga Pantai Pancur.

Untuk menuju ke sana, wisatawan dapat melalui Kota Banyuwangi berlanjut menuju Desa Kalipait dengan jarak tempuh sekitar 1 jam lebih. Tarif masuknya Rp 7.500 per orang.

Memasuki pintu gerbang Rowobendo, pengunjung akan disambut rerimbunan pohon mahoni di sepanjang jalan utama. Menyusurinya juga menyenangkan, karena kini jalannya sudah beraspal mulus. T

idak jauh dari pintu gerbang, wisatawan akan melihat sebuah candi Hindu yang bernama Situs Kawitan, yang dalam bahasa Jawa Kawi artinya tua. Ini dikaitkan dengan Alas Purwo yang dipercaya sebagai tanah yang pertama kali ada saat penciptaan tanah Jawa.

Setelahnya, perjalanan berlanjut ke Sadengan, sebuah padang savana yang luas. Di savana bisa melihat burung merak, rusa, dan banteng Jawa. Di sana disediakan menara pantau bagi wisatawan. Jika mau melihat burung merak, harus datang pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Taman Nasional Alas Purwo sendiri dihuni 700 flora, 50 jenis mamalia, 320 burung, 15 jenis amfibi, dan 48 jenis reptil. Taman Nasional Alas Purwo juga diberkahi deretan pantai eksotis. Maklum saja, Alas Purwo berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia.

Beberapa pantainya yakni Pantai Parang Ireng, Pantai Ngagelan, Pantai Pancur dan Pantai Plengkung.

Di Ngagelan, pantai tempat berlabuhnya penyu bertelur juga ditemui tempat penangkaran tukik (anak penyu) empat jenis penyu. Lalu ada Pantai Pancur, dimana fasilitas di pantai ini lebih lengkap seperti ada mushala, tempat parkir dan warung makan.

Terakhir, Pantai Plengkung atau yang dikenal dengan Pantai G-Land adalah tempat surfing para peselancar profesional. Pantai ini mempunyai ombak setinggi 6 meter dan merupakan salah satu tempat surfing terbaik di dunia. Di Alas Purwo juga terdapat Gua Istana, yang konon memiliki kegelapan abadi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengaku sangat mengapresiasi pemerintah pusat yang telah melengkapi infrastruktur di kawasan tersebut.

“Pemkab telah merancang event sporttourism yakni Alas Purwo Geopark Green Run pada 17 November 2019 mendatang,” ujar Bupati Anas.

Event yang masuk agenda Banyuwangi Festival 2019 ini untuk mengenalkan Alas Purwo lebih luas.

“Sudah terbukti bahwa event adalah cara efektif mempromosikan suatu lokasi, yang dampaknya memicu kunjungan wisatawan. Event ini akan menjadi pengalaman baru yang menantang, berlari di tengah rerimbunan hutan yang penuh oksigen,” papar Bupati Anas.

Taman Nasional Alas Purwo kini disiapkan untuk diajukan menjadi bagian dari Global Geopark Network UNESCO, badan PBB yang menangani pendidikan, keilmuan, kebudayaan.

“Kami berharap, dengan menjadi bagian geopark dunia, maka konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa terus terjaga sekaligus menyejahterakan masyarakat,” pungkas Bupati Anas.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi membuka pengajuan sekolah yang di usulkan menjadi peserta Sekolah Madrasah Adiwiyata Kabupaten.

Usulan ini dibuka sejak Januari lalu hingga Minggu (17/2/2019) dan di hari senin (18/2/2019) di lakukan rekap seluruhnya bagi yang sudah mengajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kasi Pengembangan Kapasitas dan Informasi Lingkungan pada DLH Banyuwangi, Samsul Arif mengatakan, bimbingan tehnis calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten sudah di laksanakan pada Oktober 2018 lalu.

“Bimbingan tehnis untuk menuju ke Sekolah Madrasah Adiwiyata Propinsi, Nasional dan Mandiri sudah di laksanakan di SMP Negeri 1 Cluring Banyuwangi selama 2 hari,” ungkap Arif.

Dia menjelaskan, untuk 21 lembaga yang di usulkan menjadi calon Sekolah Madrasah Adiwiyata Propinsi sudah di kirimkan ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“Kami menargetkan ada 50 lembaga yang di usulkan menjadi Sekolah Madrasah Adiwiyata Kabupaten di tahun 2019 ini,” kata Arif

Sementara, untuk menuju calon Sekolah Madrasah Adiwiyata Kabupaten harus memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya adalah seleksi administrasi.

Dalam artian, sekolah yang bersangkutan harus membentuk tim Adiwiyata sekolah madrasah.

“Jika sudah ada tim, nantinya akan di kembangkan menjadi beberapa Pokja yang di bentuk kepala sekolah dan harus sesuai dengan 4 komponen dokumen Sekolah Madrasah Adiwiyata Kabupetan,” papar Arif.

Yakni komponen kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan sekolah berbasis partisipatif serta sarana prasarana yang ramah lingkungan.

“Dari 4 komponen tersebut di bagi dalam 8 standart lalu di kembangkan lagi menjadi 33 capaian atau 33 folder yang mencakup adanya 4 komponen itu,” tutur Arif.

Dia menambahkan, berbagai kriteria untuk menuju Sekolah Madrasah Adiwiyata Kabupetan tersebut dimasukkan dalam makro excel.

Dimana, form makro excel untuk Kabupetan harus mencapai nilai 56, Propinsi mencapai 64, Nasional 72 dan mandiri harus mencapai 76 ditambah 10 sekolah binaan atau sekolah plasma.

“Berbagai kriteria ini seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan sekolah adiwiyata,” pungkas Arif.

 

More Articles ...