radiovisfm.com, Banyuwangi - Saat pelaksanaan Pemilu serentak 17 April mendatang, di setiap stasiun yang ada di wilayah DAOP 9 Jember tidak disediakan TPS dan seluruh kereta api beroperasi seperti biasanya.

Disetiap harinya, KAI Daop 9 Jember mengoperasikan 8 KA Reguler untuk KA jarak menengah dan jarak jauh serta 4 perjalanan KA lokal dengan total 8.522 tempat duduk.

Seperti KA Sritanjung relasi Banyuwangi – Lempuyangan Jogjakarta, KA Tawangalun relasi Banyuwangi – Malang, KA Probowangi relasi Banyuwangi – Surabaya, KA Pandanwangi relasi Banyuwangi – Jember dan KA Wijaya Kusuma relasi Banyuwangi – Cilacap, yang seluruhnya kelas ekonomi.

Serta KA kelas eksekutif Mutiara Timur relasi Banyuwangi – Surabaya.

Manager Humas PT KAI DAOP 9 Jember, Luqman Arief mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum mendapat pemberitahuan atau surat pengajuan dari KPU selaku penyelenggara Pemilu, terkait dengan penempatan TPS di stasiun stasiun.

“Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan tepat di hari pencoblosan, bisa menggunakan hak suaranya di TPS di masing masing daerah tujuan atau kota asal,” papar Luqman.

Bahkan menurut Luqman, pengoperasian transportasi kereta api pun tidak terpengaruh dengan pelaksanaan Pemilu serentak tersebut dan perjalanan sesuai jadwal yang ada.

“Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk memberikan hak suaranya sebelum melakukan perjalanan keluar kota,” kata Luqman.

Sementara itu, menjelang pelaksanaan Pemilu serentak, tiket Kereta Api Jarak Jauh kelas ekonomi di wilayah DAOP 9 Jember sudah habis terpesan untuk perjalanan H-4 hingga H+5 Lebaran. Khususnya perjalanan KA jarak jauh kelas ekonomi, seperti KA Sritanjung relasi Banyuwangi - Lempuyangan Yogyakarta dan KA Logawa relasi Jember – Purwokerto. Sedangkan KA Jarak jauh kelas komersial, seperti KA Wijaya Kusuma relasi Banyuwangi - Cilacap dan KA Ranggajati relasi Jember - Cirebon masih banyak tiket.

Sementara, KA jarak menengah, baik kelas komersial dan kelas ekonomi, yaitu KA Mutiara timur siang dan Mutiara timur malam relasi Banyuwangi - Surabaya, KA Probowangi relasi Banyuwangi - Surabaya dan KA Tawang alun relasi Banyuwangi - Malang untuk perjalanan H-7 sampai H+7 masih banyak tiket yang bisa dipesan oleh masyarakat mulai saat ini.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi menggandeng PT. Kantor Pos Indonesia akan mengembangkan wisata heritage.

Kantor Pos yang didirikan pada tahun 1870 ini akan direvitalisasi menjadi tempat jujugan wisatawan yang ingin melihat sejarah Banyuwangi masa lampau. Kantor Pos Banyuwangi terletak di Jalan Diponegoro nomer 2 di lokasi yang merupakan pusat kota Banyuwangi. 

Kantor Pos ini adalah salah satu bangunan tertua di Banyuwangi yang dibangun jaman kolonial Belanda. Hingga kini arsitektur gedung lamanya masih terjaga utuh.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya ingin mengembangkan wisata sejarah untuk melengkapi wisata alam yang ada di Banyuwangi.

“Apalagi, Kantor Pos ini berada tidak jauh dari bangunan Inggrisan, hanya sekitar 200 meter,” tutur Bupati Anas.

Inggrisan adalah bangunan kantor dagang Inggris yang didirikan sekitar tahun 1766.

Bupati Anas mengaku, ingin menjadikan pusat kota Banyuwangi sebagai kawasan wisata sejarah.

“Selain ada asrama Inggrisan, Kantor Pos bisa melengkapi wisata ini mengingat usia bangunannya yang sudah ratusan tahun itu,” kata Bupati Anas.

Untuk itu, pemerintah berkolaborasi dengan PT. Kantor Pos melakukan revitalisasi bangunannya. Kantor Pos merupakan salah satu kantor milik pemerintah yang berdiri sejak zaman Belanda.

Bangunannya sangat khas dengan ciri arsitektur bangunan Belanda yang unik. Ukuran ruangan-ruangan yang besar, dengan pintu dan jendela yang tinggi.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Banyuwangi Vicky Vidianto mengatakan pihaknya sangat mendukung ide pemkab untuk memajukan pariwisata daerah tersebut. Untuk mempercepat langkah ini, tim kantor pusat telah datang ke Banyuwangi untuk membahas langsung rencana tersebut.

“Dua minggu lalu, Kepala Kantor Pos regional VII Jawa Timur Arifin Muchlis melakukan pertemuan awal dengan Bupati Anas terkait rencana revitalisasi ini,” papar Vicky.

Dan minggu kemarin, tim pusat dari Jakarta datang dan bertemu langsung dengan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya sekaligus berkomunikasi dengan arsitek Yori Antar.

“Tahun ini diupayakan ada progress atas revitalisasi itu,” ungkapnya.

Sementara, untuk revitalisasi bangunan ini, rencananya akan melibatkan arsitek kondang Yori Antar.

Yori yang dikenal sebagai Pendekar Arsitek Nusantara tersebut ikut terlibat mendesain sejumlah ruang publik Banyuwangi.

“Revitalisasi itu nantinya tidak akan mengubah fungsi layanan kantor pos yang selama ini telah ada,” kata Vicky.

“Justru, bangunan kantor pos akan diperbaiki sedemikian rupa untuk dikembalikan sebagaimana bentuk aslinya,” cetusnya.

Juga akan ditambah dengan penambahan beberapa fungsi pendukung wisata seperti outlet oleh-oleh dan penjualan produk UMKM lokal.

“Yang pasti semuanya tidak akan mengurangi layanan yang sudah ada,” pungkas Vicky.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyoroti banyaknya berita Hoax di media social menjelang Pemilu yang dinilai meresahkan masyarakat dan sangat merugikan pemerintah, namun di prediksi angka Golput akan mengalami penurunan.

Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Kamis (11/04/2019) Menko Luhut berharap pemilihan presiden bisa berjalan dengan damai serta tidak ada lagi berita berita Hoax.

“Masyarakat bisa melihat kenyataan yang ada saat ini,” ujarnya.

Meski demikian, Menko Luhut mengaku mendapatkan data bahwa angka Golput pada Pemilu kali ini akan mengalami penurunan.

“Saya baru menyadari bahwa ternyata banyak sekali berita Hoax di media social yang menuding tentang gagalnya pemerintahan saat ini,” kata Menko Luhut.

“Sebagai Menko Kemaritiman, saya ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat di berbagai daerah termasuk Banyuwangi bahwa berbagai berita Hoax tersebut tidak benar,” paparnya.

Bahkan dia juga menyayangkan adanya elite politik yang berbicara tidak berdasarkan data, mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Menko Luhut mencontohkan soal uang negara yang dituding banyak lari keluar negeri, itu dianggapnya tidak benar.

“Bahkan saya mendapatkan informasi dari Standard Chartered bahwa sudah banyak orang yang antri mau berinvestasi di Indonesia setelah 17 April, jika Pilpresnya berjalan baik,” kata Mengko Luhut.

“Oleh sebab itu, masyarakat tidak pesimis karena sudah banyak capaian pemerintah selama 5 tahun terakhir ini,” ungkapnya.

Diantaranya pembangunan infrastruktur yang dinilai bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Seperti pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak yang akan dilanjutkan ke Banyuwangi sepanjang 1.148 Kilometer.

Menteri Luhut juga mengaku mendapati berita berita di Media Sosial yang menyoalkan tentang hutang negara yang dituding cukup besar.

Menurutnya, hutang Indonesia saat ini hanya mencapai Rp 4416 Trilyun dan sekitar Rp 2500 an Trilyun adalah warisan hutang dari presiden sebelumnya.

“Jika dibandingkan dengan 20 negara besar perekonomian dunia, prosentase hutang Indonesia terhadap PDRB ini cukup kecil hanya sebesar 29 persen,” ungkap Menko Luhut.

Sementara Singapura sebesar 110 persen, Malaysia 57 persen dan Vietnam 62 persen. Bahkan Amerika dan Saudi Arabia membangun negaranya juga dari hutang.

“Apabila berbicara hukum international, Indonesia bisa saja hutang sampai 60 persen namun Presiden Jokowi tidak mau dan sangat hati hati,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Menko Luhut juga memaparkan tentang manfaat dan awal mula munculnya kebijakan Kartu Indonesia Pintar, guna membantu masyarakat kurang mampu didalam mendapatkan pendidikan yang layak.

“Itu berdasarkan dari pengalaman Presiden Jokowi yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan beragam kepahitan yang dialaminya,” kata Menko Luhut.

Seperti rumahnya dibantaran Sungai Bengawan Solo yang harus tergusur beberapa kali. Sehingga di harapkan, masyarakat tidak mengalami peristiwa yang sama dengan adanya Kartu Indonesia Pintar Tersebut.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyemangati para santri di beberapa pondok pesantren, untuk melengkapi ilmu agama dengan pengetahuan tekhnologi di dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi santri dan ulama di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Kecamatan Tegalsari dan Ponpes Mabadi’ul Ihsan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari, Kamis (11/04/2019).

Pada pertemuan tersebut Menko Luhut mengatakan, saat ini salah satu profesi yang menjanjikan untuk anak-anak muda adalah di bidang teknologi. Salah satunya tumbuhnya startup- startup yang memiliki valuasi triliunan rupiah. Di Indonesia sendiri ada empat startup Unicorn dengan valuasi di atas Rp 4 triliun.

“Saya ingin generasi muda pondok pesantren di Banyuwangi juga bisa ikut menjadi startup -startup baru,” ungkap Menko Luhut.

“Dengan dasar keilmuan agama yang sudah kuat, dipadukan dengan kemampuan teknologi dipastikan akan menghasilkan sesuatu yag dahsyat,” imbuhnya.

Menko Luhut pun mencontohkan, seperti Start Up Warung Pintar, yang ide awalnya sangat sederhana. Yaitu ingin mengembangkan warung rakyat dengan memanfaatkan teknologi modern yang menawarkan kemudahan dan kecepatan.

“Hasilnya cukup sukses saat ini sudah ribuan warung rakyat yang berkolaborasi dengan Warung Pintar. Salah satunya juga berkembang di Banyuwangi,” papar Menko Luhut.

“Apalagi, Banyuwangi sudah menjadi daerah yang maju,” ungkapnya.

Bahkan daerah ini juga dinilai sangat melek teknologi bahkan berkolaborasi dengan beberapa perusahaan startup nasional, seperti Gojek dan Warung Pintar. Karenanya para santri juga diminta harus mempunyai motivasi untuk maju seperti daerahnya.

“Untuk bisa menguasai teknologi, santri harus semangat untuk belajar. Pemerintah sendiri menyediakan berbagai beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh santri untuk melanjutkan pendidikan,” pungkasnya.

Bupati Abdullah Azwar Anas menambahkan, pemkab telah menggelar berbagai aktivitas untuk meningkatkan entrepreneurship di kalangan anak muda dan para santri.

“Bekerja sama dengan BPPT dan BUMN, Banyuwangi telah menjalankan program pengembangan SDM kopi dan coklat di kalangan anak muda dan santri,” tutur Bupati Anas.

“Berbagai pelatihan telah digelar, bahkan pemerintah daerah menyiapkan SMK yang membuka jurusan kopi dan coklat,” imbuhnya.

Selain itu, pemkab juga baru saja menggelar hackaton, dimana para developer muda berkompetisi membuat aplikasi untuk pengembangan pariwisata dan UMKM di Banyuwangi.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pemerintah Pusat menyatakan bahwa perijinan kapal perikanan di bawah 30 GT yang selama ini di urus di provinsi, kini sudah bisa di lakukan di tingkat daerah.

Hal itu di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam kunjungannya ke Banyuwangi.

“Saya sudah mendengar keluhan, salah satunya dari nelayan Muncar Banyuwangi tentang perijinan kapal di bawah 30 GT,” kata Menko Luhut.

“Nantinya ini akan bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, sehingga tidak perlu lagi pergi ke Surabaya,” cetusnya.

Dan apabila ada yang perlu diserahkan, maka dari Surabaya bisa ke daerah untuk penyelesaiannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, disebutkan bahwa gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya.

“Kebijakan pengurusan ke daerah itu dihasilkan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak membahas masalah perikanan dan nelayan,” kata Menko Luhut.

Dia mengaku sudah menggelar rapat di Jakarta dengan instansi terkait dan para perwakilan nelayan dari Banyuwangi, Situbondo, Lamongan, Tegal untuk berbicara dan dialog dengan segala macam masalahnya, termasuk ijin kapal di bawah 30 GT tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk meneliti perairan Muncar terkait keluhan tentang berkurangnya ikan Lemuru di perairan tersebut. Pemerintah tidak menginginkan nelayan susah,” pungkas Menko Luhut.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan siap memfasilitasi pengurusan ijin kapal di bawah 30 GT yang segera bisa diurus di daerah.

“Nantinya di integrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi supaya nelayan semakin mudah mengurusnya,” tutur Bupati Anas.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Setelah Tol Trans Jawa menyambung ke Pasuruan dan Probolinggo, akan segera di lanjutkan hingga ke Banyuwangi. Dengan total jarak dari Merak sampai ke Banyuwangi sepanjang 1.148 Kilometer. Sedangkan saat ini, Tol Trans Jawa sudah mencapai 962 kilometer hingga ke Probolinggo, tinggal 186 kilometer lagi tembus Banyuwangi.

Direncanakan, pembangunan Tol Trans Jawa tembus Banyuwangi tuntas pada 2020 mendatang.

Sementara, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) yang membentang sepanjang 31,3 Kilometer.

Saat berkunjung ke Banyuwangi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dari awal pemerintah pusat memang bermimpi ingin membangun jalan tol dari Banjarnegara di Banten sampai ke Banyuwangi, karena dinilai sebagai jalur logistic yang membuat perekenomian masyarakat menjadi lebih baik.

“Sehingga dengan sendirinya, nanti akan ada berbagai industry tumbuh di sekitar jalan tol itu. Dan masyarakat juga memiliki pilihan transportasi,” kata Menko Luhut.

“Apabila ingin cepat bisa lewat tol, tapi jika ingin normal bisa lewat jalan biasa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Luhut juga menyampaikan bahwa kereta api Jakarta ke Surabaya dengan kecepatan 150 KM perjam sudah dalam tahap finalisasi.

“Ini bisa membantu keberadaan jalan tol Trans Jawa itu menjadi lebih baik dalam memperlancar transportasi,” ujar Menko Luhut.

Pasalnya, beberapa ahli melakukan perhitungan bahwa di tahun 2045-2050 Jawa akan menjadi seperti kota pulau, sehingga transportasi ini dinilai sangat penting.

“Bahkan kereta api Jakarta-Bandung hingga ke Jogja, Solo dan Surabaya akan segera teralisasi sehingga bisa menjadi alternative angkutan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Luhut menyayangkan, ada yang mengatakan jika masyarakat tidak makan dari infrastruktur.

“Padahal justru makanan dipasok lewat infrastruktur yang nyaman,” tuturnya.

Dari aspek ekonomi, keberadaan jalan tol membuat mobilitas manusia dan barang bisa lebih cepat. Selain itu, akses ke tempat tempat wisata juga lebih mudah.

Dengan demikian kata Menteri Luhut, pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar akan terdongkrak.

“Berbagai proses itu tidak instan dan memerlukan proses serta tahapan tahapan menuju ke sana,” pungkasnya.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi menyoroti maraknya rumah kost yang dijadikan Homestay ataupun hotel melati tanpa ijin. Hal itu seiring dengan terus tumbuhnya pariwisata Banyuwangi.

Tentu saja, kondisi ini menjadi perhatian serius dari Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) yang terungkap dalam Rakor Forpimda, di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi.

Rakor tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Kepala Polisi Resort (Kapolres) Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi, Komandan Kodim 0825 Letkol Inf. Ruli Nuryanto, Kepala Pengadilan Negeri Purnomo Amin Tjahjo dan Perwakilan Komandan TNI Angkatan Laut Banyuwangi dan Perwakilan Kejaksanaan Negeri.

“Pada prinsipnya, kami selaku penegak hukum siap mendukung penegakan peraturan daerah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah, termasuk dalam mengembalikan fungsi rumah kos yang difungsikan sebagai homestay atau hotel,” papar Kapolres.

Sementara, pada Senin, 8 April 2019, pemkab telah melakukan penutupan dan pencabutan ijin IMB dua rumah kos yang diindikasikan melakukan praktik penyalahgunaan ijin bangunan, mengalihfungsikan rumah kos menjadi penginapan harian.

Sementara Perda No 3 tahun 2013 tentang Rumah Kos mengatur bahwa rumah kos adalah bangunan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu satu bulan.

“Jika tempat kost biayanya bulanan,” kata Kapolres.

Dan karena pariwisata Banyuwangi dinilai berkembang, maka mereka mengfungsikannya seperti hotel, terima tamu dengan tarif harian. Dan saat ini sudah mulai ditertibkan.

Kami siap melakukan pengawasan bersama-sama Satpol PP dan unsur terkait lainnya,” ungkap Kapolres.

Selain itu kata Kapolres, Pemkab telah melakukan moratorium pembangunan hotel melati, dan yang diijinkan hanya pembangunan hotel bintang tiga ke atas.

Tapi prakteknya, ada pengusaha menyiasati rumah kosnya disewakan menjadi hotel dan pihaknya siap ikut menertibkan,” imbuhnya.

Senada dengan Kapolres, Kepala Pengadilan Negeri Banyuwangi Purnomo Amin Tjahjo juga mendukung upaya ini, bahkan mendukung adanya sanksi pidana kepada pelanggar perijinan.

Menurutnya, Perda tentang kos dan hotel dinilai sudah jelas.

Sebab itu, kami mendukung penegakan hukum untuk pelanggar aturan, baik pencabutan perijinan hingga sanksi pidana bagi pelanggar,” kata Amin.

Selain masalah pelanggaran kos-kosan, Amin juga mendukung penertiban karaoke yang disinyalir menyalahi jam operasional.

“Forpimda telah sepakat agar karaoke memasang cctv untuk memantau pengunjung yang masuk,” tegas Amin.

Dia mengaku, di Banyuwangi ini perdanya sudah jelas bahwa karaoke yang diperbolehkan adalah karaoke keluarga dan jam operasionalnya sudah ditentukan.

Di luar itu perlu ditertibkan. Ini semua demi masyarakat Banyuwangi agar daerah tetap terjaga aman dan kondusif,” pungkas Amin.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas dukungan Forpimda.

Diakuinya, jika tangan pemerintah daerah sangat terbatas untuk menangani masalah ketertiban dan keamanan.

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan jajaran forpimda dalam mewujudkan Banyuwangi yang aman dan kondusif,” kata Bupati Anas.

“Prinsipnya, semua mengutamakan upaya preventif sebelum ditegakkan sanksi pidana pada pelanggar ketertiban dan keamanan daerah,” imbuhnya.

Bupati Anas menjelaskan, penegakan aturan terkait homestay ini juga merupakan aspirasi dari para pengelola homestay yang berada di kawasan wisata. Diakuinya, banyak yang mengeluhkan homestay yang tidak berijin tersebut.

“Saya kasihan pada warga desa yang mengelola dengan sungguh-sungguh, tapi tersisihkan dengan pengusaha rumah kos besar yang dijadikan penginapan harian,” imbuh Bupati Anas.

Sementara itu, terkait penertiban karaoke, Bupati Anas mengatakan ini seiring dengan komitmen pariwisata Banyuwangi yang menjual keunggulan alam dan budaya.

Saya ingin agar imej Banyuwangi terjaga sebagai pariwisata segmen keluarga. Karena saat ini Banyuwangi dikenal sebagai daerah dengan daya tarik wisata alam dan budaya,” papar Bupati Anas.

“Pemerintah ingin ini terus menjadi image Banyuwangi yang baik. Berbagai aktivitas yang merusak citra daerah, seperti pelanggaran operasional karaoke perlu ditertibkan bersama-sama,” pungkasnya.

 

 

More Articles ...