radiovisfm.com, Banyuwangi - Dua residivis pelaku pencurian dibekuk Satuan Reskrim Polres Banyuwangi, setelah diketahui melakukan aksi kejahatan dengan modus mengaku sebagai pegawai PLN yang akan memperbaiki instalasi listrik di rumah seorang guru.

Mereka adalah Heri Guswanto (38) dan M.Humaidi (36), keduanya warga Dusun krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Banyuwangi.

Kedok tersangka terbongkar setelah melakukan pencurian di rumah Lilik Sumarni (52), di kawasan Jalan KH Thoha RT 01 RW 02 Desa Pakis Kecamatan Kabat pada Kamis (31/01/2019) lalu.

Menurut pengakuan korban kepada pihak kepolisian, saat itu dirinya baru pulang mengajar di SDN 1 Pakis. Memang selama ini, keseharian korban berprofesi sebagai seorang guru.

Sesampainya di rumah, korban menaruh HP Samsung A3 dan Laptop Acer miliknya diruang keluarga. Selang beberapa lama, korban yang berada didalam kamar mengaku masih mendengar ponselnya berbunyi. Dan baru diketahui hilang, saat korban hendak memasukkan file dari flash disk ke Laptopnya. Korban menduga, saat itu ada 2 pelaku tersebut yang mengaku sebagai petugas PLN.

Selanjutnya, korban melapor ke bagian SPKT Polres Banyuwangi guna meminta penanganan hukum.

Kasat Reskrim Polres Banyuwangi, AKP Panji Pratista Wijaya mengatakan, berdasarkan laporan korban serta adanya beberapa kajadian dengan modus yang sama di sejumlah TKP di Banyuwangi, Unit Resmob pun melakukan pengembangan penyidikan hingga selama 3 bulan.

“Hingga akhirnya berhasil menangkap 8 orang yang membeli barang hasil dari kejahatan kedua tersangka,” tutur AKP Panji.

Hal ini terungkap dari ponsel milik guru tersebut yang dicuri oleh kedua tersangka dan di beli oleh salah satu penadah, lalu di jual ke beberapa orang.

“Dari catatan kriminalitas, tersangka Heri Guswanto merupakan residivis pelaku kasus Curat pada tahun 2005, 2008 dan 2014 yang di tangani Polres Banyuwangi. Sedangkan M.Humaidi merupakan residivis pelaku kasus pencurian tahun 2017 yang ditangani Polsek Muncar,” papar Kasat Reskrim.

Yang cukup mengejutkan, mereka juga mengaku telah melakukan aksi yang sama di 13 TKP di wilayah Banyuwangi dan 2 TKP di wilayah Bondowoso. Kini, kedua tersangka berserta barang bukti milik para korban diamankan kepolisian. Juga, 8 orang yang disebut sebut sebagai penadah barang hasil kejahatan tersangka digelandang ke Mapolres Banyuwangi.

Untuk kedua pelaku utama di jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

“Sedangkan 8 orang lainnya di jerat pasal 480 KUHP tentang penadah, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara juga,” pungkas AKP Panji.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Para guru TK se Banyuwangi selama ini mengaku merasa tertekan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang di terimanya, karena penyalurannya dalam ancaman sejumlah oknum yang mengaku dari pihak Kejaksaan dan Dinas Pendidikan.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sharing Session dan penerangan hukum penggunaan dana BOP PAUD formal dan non formal, yang di gelar Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Senin (18/03) yang di hadiri puluhan guru TK.

Disetiap tahun, masing masing TK mendapatkan anggaran dana BOP beragam sesuai dengan jumlah siswa siswinya. Dan per siswa dapat jatah Rp 600.000. Sementara dari data yang ada, jumlah TK se Banyuwangi mencapai 756 lembaga dengan jumlah murid sebanyak 32.000 siswa. Namun dari ke 756 lembaga itu ada beberapa yang tidak menerima dana BOP karena belum mempunyai NPSN atau belum terakreditasi.

NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dan diberikan kepada satuan pendidikan (sekolah) melalui dinas pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.

Ada pula lembaga yang terus terang menolak kucuran dana BOP tersebut.

Dalam kegiatan itu, mereka mengeluhkan apa yang selama ini mereka alami saat penyaluran dana BOP, yang diakui banyak penekanan dari sejumlah pihak, termasuk yang mengaku oknum dari Kejaksaan Negeri sebagai pemilik CV. Mereka di paksa untuk membeli berbagai produk sebagai penunjang anak anak didik, dan jika itu tidak dilakukan maka diancam akan di cari kesalahan kesalahan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro yang mendampingi mereka mengatakan, rupanya selama ini para guru TK mengeluhkan adanya beberapa penggunaan dana BOP yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Apa yang tertera di Juknis seolah olah ada pengkondisian untuk membeli satu barang tertentu, padahal itu tidak ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAK) TK,” ujar Bagus.

“Ini jadi satu hal yang krusial sehingga saat kami melakukan pendampingan, banyak suatu emosional yang terjadi karena mereka menginginkan keterbukaan dan keterbebasan penggunaan dana BOP sesuai dengan peraturan yang ada,” paparnya.

Bagus juga mengaku miris dengan dunia pendidikan di Banyuwangi yang di anggapnya di tumpangi berbagai kepentingan, yang mengatas namakan institusi tertentu dengan mengambil keuntungan dan hasil dari dunia pendidikan.

“Contohnya pengadaan susu kemasan kotak, yang dipaksa harus di beli oleh seluruh TK,” ungkap Bagus.

Beberapa kasus di wilayah Kecamatan Rogojampi, di dapati adanya susu yang sudah mengental didalam kemasan, yang di duga sudah kadar luasa.

“Padahal untuk pemberian susu kemasan kepada anak anak harus melalui saran dan rekomendasi dari dokter tentang cocok atau tidaknya penggunaan susu,” kata Bagus.

Dari hasil penelusuran Bagus, di temukan ada beberapa orang yang mengatas namakan Kejaksaan dan Dinas Pendidikan ikut andil mengumpulkan uang pembelian buku menggunakan dana BOP tersebut.

“Kami harap semua pihak mendukung upaya transparansi penggunaan dana BOP oleh Kejaksaan Negeri, yang nantinya dimulai dalam pencanangan Festival Anggaran Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PAUD,” pungkas Bagus.

Sementara, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI) Banyuwangi, Tri Puji Lestari mengaku terbantu dengan pendampingan dari pihak Kejaksaan Negeri tersebut, yang dinilai bisa lebih transparan dalam penggunaan dana BOP ke depan.

“Jika dalam 5 tahun mendatang lembaga di berikan kewenengan untuk menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan, maka semua lembaga di Banyuwangi akan jauh lebih baik,” papar Puji.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Setelah di Polsek Rogojampi, kini puluhan orang tua murid di SDN 2 Patoman Kecamatan Blimbingsari melayangkan surat ke Polres Banyuwangi, meminta agar kepolisian serius menangani kasus pemotongan rambut secara tidak beraturan oleh oknum guru setempat terhadap anak anak mereka.

Sementara, oknum guru yang di maksud adalah AR, yang masih berstatus sebagai guru honorer dan selama ini mengajar Olah Raga.

Pada Jum’at pagi (15/03) mereka datang ke Mapolres Banyuwangi dan langsung melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk memberikan surat permohonan keadilan yang ditujukan kepada Kapolres Banyuwangi, AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi.

Dalam surat tersebut tertulis bahwa atas nama wali murid SDN 2 Patoman Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi memohon keadilan terhadap perlakuan oknum guru berinisial AR yang telah mencukur siswa secara acak atau pethal-pethal.

Bahkan ada siswa yang kepalanya terluka atau robek terkena gunting cukur. Sehingga mereka mengaku, mental anak tersebut menjadi terguncang malu dan takut.

Dalam surat itu pula tertulis, mereka hanya menginginkan keadilan dan berharap hukuman berat yang setimpal dengan perbuatannya terhadap oknum guru tersebut. Mereka hanya menjadikan kasus ini sebagai contoh agar tidak terulang kembali terhadap murid lainnya.

Bahkan juga tertulis kalimat, apabila kasus ini tidak ada penyelesaian hukum, maka mereka akan melaporkan kasus ini ke Kapolri dan Menteri Pendidikan RI.

Selanjutnya, di bawah seluruh kalimat tersebut terdapat 14 tanda tangan wali murid.

Salah satu orang tua siswa, Yulis mengaku, sengaja melayangkan surat tersebut ke Mapolres Banyuwangi karena di khawatirkan proses penanganannya lambat sehingga para wali murid meminta keadilan agar oknum guru yang bersangkutan di hukum seberat beratnya.

“Sebelumnya sebanyak 2 kali di lakukan mediasi oleh pihak kepolisian, sekolah, kepala desa dan kepala dusun setempat kepada para wali murid,” ujar Yulis.

Namun mereka tetap ngotot untuk melanjutkan kasus ini karena dituding pihak sekolah kurang aktif dalam menangani.

“Bahkan sampai kini tidak ada niatan dari pihak sekolah untuk meminta maaf secara langsung kepada para wali murid,” tutur Yulis.

Yulis menambahkan, dirinya bersama puluhan wali murid lainnya menolak jalan damai karena mengaku tidak terima anak anaknya di perlakukan seperti itu, yang menyebabkan mereka takut bermain dan malu bertemu orang dengan kondisi rambutnya dicukur berantakan.

“Kami sempat di temui oleh Kepala PGRI Banyuwangi yang meminta agar mencabut laporan itu,” ujar Aryono, wali murid lainnya.

“Tapi para wali murid tidak bersedia, bahkan sampai terjadi debat,” pungkasnya.

Sebelumnya, AR sang guru Olah Raga juga bertanggung jawab dengan ekstra kulikuler Pencak Silat yang diikuti oleh 22 pelajar yang menjadi korban.

Pada Jum’at (07/03) lalu, AR menyerahkan latihan anak anak itu kepada 2 orang pelatih yang sengaja didatangkan dari luar sekolah sambil berpesan agar rambut mereka dicukur rapi.

Namun rupanya, kedua pelatih tersebut malah mencukur rambut puluhan siswa itu secara berantakan hingga memicu kemarahan dari para orang tua.

Sementara itu, dalam kasus ini pihak kepolisian sudah memeriksa 12 orang saksi.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Sebanyak 12 saksi di periksa kepolisian dalam kasus pelaporan puluhan siswa yang di cukur berantakan di SDN 2 Patoman Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi.

Mereka sudah di periksa di Mapolsek Rogojampi Banyuwangi, baik pelapor hingga murid yang menjadi korban pencukuran tersebut.

Kapolsek Rogojampi Banyuwangi, AKP Agung Setya Budi mengatakan, kepolisian terus melakukan pendalaman terkait dengan pelaporan 20 siswa SD yang dicukur tidak beraturan itu.

“Saksi yang diperiksa diantaranya 1 pelapor, 6 siswa dan 4 orang dari sekolah. Pemeriksaan meliputi tentang kejadian di sekolah saat tragedi pencukuran ngawur itu,” papar Kapolsek.

Menurutnya, kejadian ini terjadi saat para siswa latihan pencak silat. Pelatih silat dari luar sekolah tepatnya dari PSHT mencukur rambut puluhan siswa kelas 3 hingga 5 SD tersebut dengan ngawur.

“Selain itu, AR selaku guru olah raga sekaligus koordinator ekstra kulikuler pencak silat juga di periksa karena dia sebagai penanggung jawab,” kata Kapolsek.

Sebelumnya, pada Senin (11/03) lalu sekitar 20 anak SD di Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi bersama dengan orangtuanya melaporkan salah satu gurunya di Polsek setempat. Pelaporan ini dikarenakan perbuatan guru yang dinilai tidak manusiawi.

Ceritanya, 20 pelajar tersebut ikut ekstra kulikuler pencak silat di sekolahannya dengan di koordinatori oleh oknum guru, AR yang masih berstatus sebagai honorer.

Selama proses latihan berjalan, AR mendatangkan 2 orang pelatih dari luar sekolah. Dan pada kegiatan latihan Jum’at (07/03), AR meminta kedua pelatih itu untuk memotong rambut ke 20 pelajar tersebut dengan alasan mereka tidak mengindahkan perintah dirinya yang sudah 2 kali untuk potong rambut.

“Saat itu, AR tidak berada di lokasi karena kuliah,” tutur Kapolsek.

Seusai proses pemotongan rambut, beberapa wali murid mengaku anaknya pulang ke rumah dengan menangis karena malu mendapati kondisi rambutnya yang tidak beraturan.

Bahkan ke esokan harinya, mereka takut untuk ke sekolah.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Kepolisian melimpahkan pelaku beserta barang bukti kasus pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi karena sudah dinyatakan P21 atau lengkap.

Dalam hal ini, sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polres Banyuwangi yang dipimpin penyidik kepolisian, Ipda Joko Suhartono melimpahkan ke sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri, yang di terima Ketut Gede Dame, Senin (18/03).

Pengrusakan APK ini di lakukan oleh Darmawan (45) warga Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Barurejo Kecamatan Silir Agung, terhadap baliho bergambar Banyu Biru Jarot, yang merupakan Caleg DPR RI Dapil III meliputi Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso dari PDI P.

Serta baliho bergambar Mohammad Kojin, Caleg DPRD Kabupaten Dapil IV dari PKB.

Kedua baliho tersebut terpasang tidak jauh dari rumah pelaku, di lokasi yang dianggapnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, lalu dia melakukan pengrusakan.

“Terkait kasus pengrusakan APK untuk maju ke tahap dua dimulai dari proses klarifikasi pertama lalu klarifikasi kedua, sampai kemudian di jadikan purna pengambilan keputusan,” ujar Joko.

“Sehingga jika sudah memenuhi unsur maka Bawaslu membawanya ke pihak kepolisian. Kemudian di lanjutkan sampai ke tingkat penyidikan lalu diserahkan ke Jaksa Penuntut,” imbuhnya.

Joko mengatakan, setelah berkas dinyatakan P21 maka kewajiban kepolisian untuk menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada Jaksa Penuntut tersebut.

Dalam hal ini, barang bukti yang diamankan adalah 2 baliho yang kondisinya sudah rusak serta 9 lembar screenshots berisi percakapan pelaku.

Atas semua perbuatannya, pelaku di jerat pasal 280 ayat 1 huruf G UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

“Untuk penahanan pelaku kami serahkan ke pihak Kejaksaan Negeri,” tutur Joko.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polres Banyuwangi mengenai kasus pengrusakan Alat Peraga Kampanye, sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Pada pelimpahan tahap dua ini, Kejaksaan Negeri diberikan kesempatan waktu selama 20 hari untuk melakukan penelitian sebelum nantinya di limpahkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi,” ungkap Bagus.

Namun Bagus mengaku, pihaknya akan segera melimpahkan berkas kasus ini ke Pengadilan dalam 2 hari ke depan, mengingat singkatnya waktu penanganan perkara pemilu.

“Kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap pelaku karena selama ini dia dinilai kooperatif,” tuturnya.

“Juga seusai dengan pasal 21 UU nomor 7 tahun 2017 tersebut, yang mempertimbangkan unsur unsur obyektif dan unsur subyektif terkait masa masa penahanan,” pungkas Bagus.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Kepolisian Polsek Rogojampi Banyuwangi kembali melakukan mediasi antara orang tua murid dengan oknum guru, yang di tuding telah mencukur rambut puluhan siswanya secara berantakan.

Mediasi ini dilaksanakan di Mapolsek Rogojampi, Kamis (14/03) dengan di fasilitasi Kapolsek Rogojampi, AKP Agung Setyo Budi bersama Kepala Sekolah SDN 2 Patoman dan Kepala Desa serta Kepala Dusun setempat, dengan menghadirkan langsung para orang tua murid dan oknum guru, AR selaku terlapor. Juga pihak Satkordik Kecamatan Blimbingsari.

“Dengan mediasi lanjutan ini di harapkan ada titik temu diantara kedua belah pihak sehingga dengan keikhlasan hati masing masing permasalahan tersebut segera bisa terselesaikan,” papar Kapolsek.

“Dari upaya mediasi pertama belum ada penyelesaian, karena dari pihak terlapor dalam kondisi kurang fit,” ungkapnya.

Dalam laporannya ke pihak kepolisian, mereka tidak terima dengan ulah AR yang di duga telah mencukur rambut anak anaknya secara tidak beraturan.

“Setelah mendapat laporan ini, kepolisian berupaya berkomunikasi dengan para orang tua murid bersama Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat.” Kata Kapolsek.

“Pada intinya, sebagian dari mereka sudah tidak mempermasalahkan peristiwa ini setelah di jelaskan mengenai pola mendidik dan pembelajaran kepada siswa,” ujarnya.

Namun menurut Kapolsek, ada beberapa orang tua murid yang masih belum terima dengan kondisi anaknya yang di cukur berantakan tersebut. Oleh sebab itulah, dilakukan upaya mediasi ini yang di harapkan bisa segera menemui jalan penyelesaian.

“Hingga saat ini sudah ada 12 saksi yang di periksa kepolisian, yakni 1 pelapor, 6 siswa dan 4 orang dari pihak sekolah serta terlapor sendiri,” tutur Kapolsek.

Sementara itu, setelah di lakukan pelaporan ke pihak kepolisian, sekitar 22 pelajar kelas 3 hingga 5 tersebut sudah kembali bersekolah karena mereka menjalani ujian. Sedangkan AR untuk sementara di berhentikan oleh pihak sekolah hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

Selama ini, AR berstatus sebagai guru honorer dan mengajar mata pelajaran Olah Raga sejak tahun ajaran baru lalu. Dan AR juga bertanggung jawab dengan ekstra kulikuler Pencak Silat yang diikuti oleh 22 pelajar tersebut.

Pada Jum’at (07/03) lalu, AR menyerahkan latihan anak anak itu kepada 2 orang pelatih yang sengaja didatangkan dari luar sekolah sambil berpesan agar rambut mereka dicukur rapi.

Namun rupanya, kedua pelatih tersebut malah mencukur rambut puluhan siswa itu secara berantakan hingga memicu kemarahan dari para orang tua.

Selanjutnya, pada Senin (11/03), puluhan orang tua tersebut bersama anak anaknya mendatangi Mapolsek Rogojampi Banyuwangi untuk melaporkan kasus ini, guna meminta perlindungan hukum.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Ratusan SMA dan SMK negeri juga swasta di Banyuwangi meminta perlindungan Kejaksaan Negeri atas tekanan dugaan penyalah gunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di tudingkan oleh sejumlah oknum pelapor.

Total ada 136 sekolah yang diwakili masing masing Kepala Sekolahnya, bertemu langsung dengan Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, Selasa (12/03).

Mereka meminta perlindungan penggunaan dana BOS. Pasalnya, mereka mengaku ada beberapa pihak tidak bertanggung jawab termasuk oknum LSM dan penerbit buku untuk memasukkan produk produknya secara paksa. Dan jika tidak dipenuhi, mereka membuat laporan tuduhan penyalah gunaan dana BOS tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

Bahkan, ada sejumlah LSM tidak berkompeten menjual buku dengan mengatas namakan Dinas Pendidikan juga Kejaksaan,” ujar Bagus.

Sama halnya dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan PAUD, dalam penyaluran dana BOS ini para guru juga di takut takuti,” imbuhnya.

Pada intinya, kedatangan para pendidik tingkat SMA tersebut adalah untuk meminta adanya transparansi penggunaan dana BOS dan sepakat di bentuk Satgas Khusus.

Bahkan beberapa dari mereka juga sepakat mengikuti Festival Transparansi penggunaan dana BOS itu,” ungkapnya.

Bagus menjelaskan, dari pengakuan para guru, beberapa penerbit mendatangi mereka meminta secara langsung untuk membeli barang barangnya. Selain itu, modus yang dilakukan pelaku adalah menuding penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya.

Mereka juga memanfaatkan ketidak tahuan penggunaan dana BOS di beberapa sekolah, dengan menuding adanya potensi rawan terjadinya korupsi,” papar Bagus.

Dari beberapa juknis pengeluaran dana BOS yang tidak sebenarnya itulah, kata Bagus, dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari cari kesalahan.

Ini jadi permasalahan baru, sehingga mereka meminta pendampingan pada Kejaksaan Negeri,” tutur Bagus.

Sementara itu, total ada 10 laporan yang dilayangkan pihak yang mengatas namakan Majelis Pers Nasional (MPN) ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi atas dugaan rekayasa SPJ BOS dan Free pembelian buku tema dan buku perpustakaan di beberapa sekolah, yang di tuding menimbulkan korupsi.

Diantaranya pada SMAN 1 Rogojampi, SMAN 1 Genteng, SMAN 1 Glenmore, SMAN 1 Glagah, SMKN 1 Glagah, SMKS 17 Agustus 45 Cluring, SMKS PGRI Rogojampi dan SMKN Ihya Ulummudin Singojuruh.

Oleh sebab itu, ke depan Kejaksaan Negeri akan mempertemukan pihak pelapor dengan terlapor saat laporan itu dilayangkan, agar segera menemukan titik temu dari permasalahan yang di dugakan dengan di beberkan berbagai bukti yang disangkakan.

Ini juga untuk memberikan efek jera kepada para pelapor yang suka melayangkan laporan tanpa dilengkapi bukti bukti yang falid,” pungkas Bagus.

Dengan adanya upaya perlindungan dari Kejaksaan Negeri ini disambut antusias oleh para kepala sekolah. Salah satunya Dwiyanto, Kepala Sekolah SMAN 1 Cluring Banyuwangi.

Sekarang saya semakin nyaman dalam bekerja serta sangat senang sekali, sehingga membuat saya semakin mantap dalam berinovasi sesuai dengan koridor sebagai kepala sekolah,” ujar Dwiyanto.

Senada dengan Dwiyanto, Kepala Sekolah SMK Ihya Ulummudin, Gatot Kurnianta mengatakan, pihaknya menginginkan adanya kemitraan yang baik dengan media juga LSM, sehingga tidak hanya mencari cari kesalahan disaat mendatangi sekolah.

Kami membutuhkan pembinaan dan pencerahan dari media untuk menguatkan bahwa selama ini apa yang kami lakukan dibidang pendidikan ada nilai kemajuan,” ungkap Gatot.

Oleh sebab itu kata Gatot, dia merasa bersyukur dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri tersebut.

More Articles ...