MoU dengan Pemkab, Kejari Cegah Kebocoran Keuangan Desa

Hukum
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Kejaksaan Negeri bersama Pemerintah Desa se Kabupaten Banyuwangi melakukan penandatanganan nota kesepahaman, dalam rangka mencegah kebocoran keuangan negara. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kejaksaan Negeri Banyuwangi lebih mengedepankan tindakan prefentif atau pencegahan.

Dan jika masih di temukan, maka pihak Kejaksaan berusaha untuk menyelamatkan terlebih dahulu bagaimana keuangan negara itu agar tidak bocor. Namun apabila sudah tidak bisa diselamatkan dan yang membocorkan atau yang melaporkan itu tidak mau menjabarkan, maka akan di lakukan tindakan secara reprensif.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Adonis usai melakukan penanda tanganan MoU tersebut, Rabu (15/5/2019).

“Ini bagian kegiatan dari bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Banyuwangi, di dalam memberikan bantuan kepada aparat pemerintah, BUMN, BUMD dan pemerintahan desa, khususnya pemerintah desa di Banyuwangi,” papar Adonis.

Dia menjelaskan, dengan MoU ini pihaknya juga ingin memberikan pencerahan kepada para kepala desa, mengingat desa adalah ujung tombak pemerintah agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan, serta siap menghadap kendala hukum apabila di temui adanya penyimpangan di dalam perjalanan pekerjaannya.

Sementara itu, di dalam menanggapi banyaknya pengaduan masyarakat atas dugaan penyelewengan penyaluran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di sejumlah desa ke pihak Kejaksaan Negeri, Adonis mengaku akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu secara intelejen untuk mendapatkan kepastian apakah ini benar ataukah tidak.

“Hingga di bulan kelima tahun 2019 ini, ada beberapa laporan dugaan korupsi yang di lakukan sejumlah desa masuk ke pihak Kejaksaan Negeri,” kata Adonis.

Namun saat ini masih di klarifikasi oleh Kasi Intel, Bagus Adi Saputro yang juga merupakan Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dalam kesempatan ini juga melakukan sosialisasi mengenai keberadaan TP4D tersebut didalam mengawal penggunaan DD dan ADD.

“Saya berharap berbagai laporan dugaan korupsi itu tidak benar. Kalaupun terbukti benar, maka akan diteliti dan di klarifikasi dengan baik,” ungkap Adonis.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi, Djajat Sudrajat yang hadir langsung dalam penanda tanganan tersebut mengaku, MoU ini sangat positif bagi Banyuwangi karena apapun permasalahan dari aparat desa dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

“Karena pendampingan pelaksanaan penyaluran ADD dan DD itu ada di setiap kecamatan, sedangkan untuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,” papar Djajat.

Dia mengatakan, MoU ini juga untuk mencegah agar jangan sampai penggunaan dana dari negara dan daerah tersebut tidak seusai dengan perundang undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan anggaran bisa transparan, akuntabel, layak dan patut.

“Untuk Pemkab Banyuwangi sendiri, melakukan Monev setiap 3 bulan sekali. Ada sih beberapa temuan tapi itu hanya sebatas syarat administrasi saja dan itu telah di lakukan pembenahan,” kata Djajat.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.