radiovisfm.com, Banyuwangi - Tim anggota Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi berhasil membebaskan seekor Hiu Tutul yang terjebak di kolam Inlet PLTU Paiton, Probolinggo, Kamis (19/9/2019), setelah di lakukan upaya evakuasi selama 3 minggu.

Ikan hiu tersebut memiliki panjang sekitar 5 meter dan masuk dalam salah satu jenis hewan yang dilindungi. Hiu ini terjebak di kanal unit 5 PLTU Paiton yang merupakan area penghisapan untuk pendinginan PLTU.

Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Yulius Azz Zaenal mengatakan, pihaknya menurunkan berbagai metode untuk bisa mengevakuasi ikan hiu anakan tersebut dari kanal unit 5 PLTU Paiton.

“2 unit perahu karet diturunkan beserta 22 personel TNI AL,” ungkap Danlanal.

Menurut Danlanal, 3 hari evakuasi berjalan, ikan hiu bisa di keluarkan sejauh 1 kilo 800 meteran lalu mencapai 400 meter sebelum bibir muara.

“Baru hari ini, Kamis (19/9/2019) baru bisa dikeluarkan dari pintu muara Paiton lalu di lepas sekitar 5 mil tengah laut dari bibir pantai dalam kondisi hidup. Yang diharapkan bisa bertemu dengan induknya untuk hidup dilaut lepas,” papar Danlanal.

Diceritakan Danlanal, proses evakuasi ini berjalan cukup lama karena di perlukan metode metode khusus mengingat ikan Hiu jenis tutul ini merupakan jenis yang dilindungi serta karakternya tidak terlalu responsive, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama dengan persiapan yang matang serta berbagai tekhnik khusus, agar Hiu ini dapat di evakuasi dengan aman dan selamat.

“Untuk menggiringnya pun, di gunakan jaring cantrang yang di rangkap karena ukuran ikan Hiu itu cukup panjang,” tutur Danlanal.

Lebih lanjut Danlanal Banyuwangi mengatakan, upaya evakuasi ini melibatkan aparat TNI AL di Pos AL Paiton yang dibawah jajaran Lanal Banyuwangi.

“Sementara Lanal Banyuwangi sendiri di bawah jajaran Koarmada 2 TNI AL,” pungkasnya.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Pembangunan gedung Satpas Prototipe Polres Banyuwangi saat ini sudah mencapai 35 persen dari taget penyelesaian di akhir November 2019 mendatang.

Tahun ini ada 5 Satpas Prototipe yang di bangun Mabes Polri yakni di Banyuwangi, Mojokerto kota, Samarinda, Indramayu dan Blora Jawa Tengah. Namun yang prosesnya cukup cepat adalah di Banyuwangi, sedangkan lainnya masih dikisaran 20-32 persen.

Hal itu diungkapkan Koordinator Konsultan Satpas Prototipe dan FIFO Korlantas Polri, Tino Kawilarang di Banyuwangi, Kamis (19/9/2019).

“Pembangunan Satpas Prototipe di Banyuwangi harus selesai pada akhir November 2019, sedangkan di bulan Desember hanya perbaikan kecil kecilan,” papar Tino.

“Di awal 2020 mendatang sudah beroperasi maksimal,” imbuhnya.

Untuk di Banyuwangi sendiri dibangun di atas lahan seluas 2 hektar dengan anggaran dana mencapai Rp 14 Miliar.

Tino mengaku, interior gedung Satpas Prototipe ini seluruhnya memakai kaca agar lebih transparan pelayanannya. Selain itu juga system antrian dibuat lebih tertib dan humanis sehingga membuat para pemohon SIM merasa lebih nyaman.

“Semua gedung layanan public yang dibangun kepolisian termasuk Satpas Prototipe ini tidak pernah melupakan disabilitas, termasuk toiletnya mulai dari pintu masuk lobi di buat lebih ramah terhadap disabilitas,” ujar Tino.

“Disini juga disiapkan ruang pojok baca, bermain anak dan ibu menyusui,” tuturnya.

Namun menurut Tino, seluruh ruangan tersebut berada di lobi supaya lebih dekat dengan para pemohon.

Tino menjelaskan, prosedur pelayanan di Satpas Prototipe ini, setiap pemohon harus melewati 11 zona.

Saat pertama datang, pemohon harus membayar administrasi di Bank yang telah disiapkan. Setelah mendapat nomor registrasi, mereka langsung mendapat formulir pendaftaran lalu di beri Quad Core. Selanjutnya, pemohon menunggu antrian di lobi depan.

“Setelah mendapat panggilan dari petugas, dia bisa mendetekkan Quad Core itu untuk menjadi akses masuk ke dalam ruang pelayanan,” kata Tino.

“Jika pemohon tidak bisa melewati berbagai tahapan itu maka dimungkinkan dia bisa masuk ke ruangan namun tidak bisa keluar. Demikian halnya dengan petugas Satpas Prototipe tertentu yang bisa masuk ruangan. Jika bukan petugas maka harus berkoordinasi dan ijin terlebih dahulu,” ujar Tino.

Dia menambahkan, roh dari Satpas Prototipe ini adalah bukan hanya bangunan fisiknya saja. Namun juga system antrian berbasis elektronik tersebut yang dibuat terintegrasi dengan Mabes Polri dalam hal ini Korlantas. Sehingga bisa diketahui jumlah pemohon yang hadir hingga pemohon yang lulus tes.

“Dengan adanya fifo yang dibangun ini secara otomatis sudah membuat Satpas Prototipe tersebut menjadi Wilayah Bebas Korupsi atau WBK,” pungkas Tino.

Sementara itu, kehadiran Tino Kawilarang tersebut adalah untuk memantau perkembangan pembangunan gedung Satpas Prototipe Banyuwangi.

Dan hal ini dinilainya merupakan agenda rutin secara berkala yang dilakukan, untuk memonitor sejauh mana kesiapan yang ada serta perkembangan kondisi fisik bangunan.

 

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Yayasan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jember bersama BPBD Banyuwangi memasok 15.000 liter air bersih kepada ribuan kepala keluarga di sejumlah wilayah di Banyuwangi yang terdampak kekeringan, Kamis (19/9/2019).

Kali ini bantuan tersebut menyasar di 2 Kecamatan, yakni Wongsorejo dan Songgon. Untuk di wilayah Kecamatan Wongsorejo bantuan air bersih di lakukan di Dusun Pancoran Desa Sidodadi, yang terdapat 700 Kepala Keluarga terdampak kekeringan.

Selama ini warga setempat mendapat aliran air bersih dari sumber di perkebunan Pringgondani yang jaraknya cukup jauh. Namun kini kondisi sumber mata air tersebut dinilai sudah tidak layak di konsumsi.

Sedangkan untuk di Kecamatan Songgon menyasar 700 Kepala Keluarga di Desa Sragi.

Kegiatan bertajuk “Dermawan Atasi Kekeringin” ini juga menghadirkan berbagai pihak Civitas Akademika STIKES Banyuwangi dan BMKG serta beberapa mitra lain yang turut serta dalam aksi kekeringan nasional tersebut.

Branch Manager ACT Jember, Mandiri Ratu Warang Agung menjelaskan bahwa memang di beberapa wilayah di tapal kuda seperti Banyuwangi dan Jember sudah terjadi hujan, namun hujan yang turun adalah hujan dengan intensitas rendah sehingga dinilai belum mampu untuk menutupi potensi kekeringan yang ada.

“Kegiatan ini akan terus kami lakukan karena berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau ini akan terjadi hingga akhir Oktober 2019 mendatang sehingga kami menyiapkan berapapun air yang dibutuhkan oleh masyarakat,” papar Agung.

Pasalnya, ACT jember ini juga menangani cakupan air di wilayah Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan Lumajang.

“Selain itu kami juga akan menyiapkan pipangisasi dan pembuatan sumur wakaf sebagai penanganan kekeringan jangka panjang,” tutur Agung.

Sementara, lokasi di sejumlah wilayah yang mendapat pasokan air bersih tersebut seluruhnya berada di area hutan dan lereng pegunungan. Sehingga untuk menjangkau ke wilayah itu harus melewati jalan setapak dan perkebunan yang jaraknya cukup jauh dari pusat keramaian.

Aksi Cepat tanggap adalah lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan, kedermawanan, dan kerelawanan yang berdiri sejak tahun 2005 dimana saat ini memiliki 30 cabang di seluruh Indonesia dan 2 Cabang Representatif di Turki dan Belgia.

Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengambangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual.

ACT didukung oleh donator publik dari masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dengan spirit kemanusiaan ACT mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama mewujudkan peradapan dunia yang lebih baik.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Dalam rangka memperingati HUT Lantas ke 64, jajaran kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Banyuwangi memberikan bunga dan cokelat kepada para pengguna jalan raya.

Kegiatan ini di gelar di jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Kantor Pemkab Banyuwangi. Aparat kepolisian menghentikan setiap pengendara kendaraan roda 2 untuk di periksa surat surat kendaraan serta Surat Ijin Mengemudi (SIM) nya.

Dan bagi yang dinyatakan lengkap maka di berikan bunga dan cokelat. Sementara untuk yang tidak lengkap, hanya di berikan himbauan untuk segera mengurus sesuai administrasinya agar tidak dikenakan sangsi tilang.

Kasat Lantas Polres Banyuwangi AKP Am Rido Ariefianto mengatakan, meskipun Operasi Patuh Semeru sudah berakhir pada 11 September 2019 sejak di gelar 29 Agustus lalu, namun kegiatan kepolisian berupa razia kendaraan bermotor akan terus dilakukan utamanya yang dinilai stationer seperti yang dilaksanakan saat ini.

“Untuk razia yang digelar dalam peringatan HUT Lantas ke 64 ini hanya merupakan evaluasi, apakah masyarakat masih tertib berlalu lintas usai Operasi Patuh Semeru digelar ataukah masih banyak pelanggaran,” ujar Kasat Lantas.

“Hasilnya, kami menemukan 2 orang pelanggar kendaraan roda 2 yang tidak membawa SIM. Tapi tidak kami lakukan penindakan tilang dan hanya di berikan himbauan saja,” paparnya.

Kasat Lantas menjelaskan, pembagian cokelat dan bunga ini dinilai sebagai bentuk apresiasi kepolisian kepada para pengendara kendaraan bermotor yang selalu melengkapi dengan surat surat.

“Kami menyiapkan 100 bunga dan 100 cokelat untuk dibagikan kepada pengguna jalan. Kegiatan serupa, tidak hanya di lakukan disatu tempat saja namun berpindah pindah lokasi,” kata AKP Am Rido.

Sementara, untuk HUT Lantas sendiri diperingati setiap 22 September.

Selama kegiatan berlangsung, sempat membuat arus lalu lintas macet. Pasalnya, satu persatu sepeda motor yang melintas di depan Kantor Pemkab Banyuwangi dihentikan oleh aparat kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan.

Kasat Lantas menambahkan, selama 14 hari di gelar Operasi Patuh Semeru 2019, tercatat ada 3500 an lebih pelanggaran yang ditangani kepolisian.

“Terbanyak adalah pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang tidak membawa STNK maupun SIM,” imbuh Kasat Lantas.

Untuk itulah, Kasat Lantas menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas meski tidak dilakukan kegiatan razia demi keselamatan di jalan raya.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Banyuwangi, kepolisian membentuk satgas khusus untuk pengamanan hutan dan perkebunan.

Dalam hal ini, sebanyak 100 personel dipersiapkan untuk memantau dan memadamkan lahan yang terbakar baik disengaja ataupun tidak disengaja. 

Kapolres Banyuwangi AKBP Taufik Herdiansyah Zeinardi mengatakan, satgas ini bertugas berkeliling hutan dan perkebunan di wilayah Banyuwangi. Mereka memantau titik-titik rawan kebakaran dan menggelar simulasi antisipasi kebakaran hutan.

Seperti diketahui dua pertiga wilayah Banyuwangi adalah hutan dan perkebunan yang rawan terjadi kebakaran disaat musim kemarau panjang seperti saat ini,” papar Kapolsek.

“Untuk itulah kepolisian membentuk satgas khusus menangani permasalahan kebakaran lahan hutan dan perkebunan itu,” tuturnya.

AKBP Taufik menjelaskan, seratus personel yang dipersiapkan itu terdiri dari personel Polres dan Polsek jajaran yang di wilayahnya terdapat perkebunan dan hutan. Mereka juga di backup oleh stakeholder terkait, seperti BPBD, Basarnas, Perkebunan dan Kecamatan.

Tentunya juga akan dibantu oleh masyarakat peduli hutan dan warga sekitar. Seluruh personel itu memantau langsung ke lokasi hutan dan perkebunan,” kata Kapolres.

Selain itu imbuh Kapolres, pihaknya juga memasang banner himbauan kepada masyarakat agar tidak menyalakan api di sekitar hutan karena rawan dengan kebakaran.

Sementara itu, Polres Banyuwangi juga telah memetakan beberapa titik yang dinilai rawan terjadi kebakaran, diantaranya Hutan Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Meru Betiri dan hutan di Gunung Kawah Ijen dan Gunung Raung. Juga di beberapa perkebunan besar seperti PTPN dan perkebunan swasta serta perkebunan rakyat. 

“Seluruh personel yang telibat dalam Satgas khusus ini bersatu padu agar tidak sampai terjadi kebakaran hutan dan kebun di Banyuwangi,” pungkas Kapolres.

Sementara itu, dalam beberapa pecan terakhir ini terpantau telah terjadi kebakaran hutan lahan milik perhutani di sejumlah Kecamatan di Banyuwangi.

Seperti yang terjadi di lahan perhutani Karetan Kecamatan Purwoharjo juga di Kecamatan Tegaldlimo. Dari hasil penelusuran berbagai pihak, kebakaran tersebut diduga disebabkan karena adanya masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan ke arah tanaman yang sudah mengering.

 

radiovisfm.com, Banyuwangi - Dalam rangka HUT ke 74 KAI, PT KAI DAOP 9 Jember bersama sejumlah instansi terkait melakukan sosialisasi di perlintasan sebidang, guna meningkatkan keselamatan para pengguna jalan serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kereta api.

Sosialisasi ini dilaksanakan di 6 titik perlintasan yakni 3 titik di wilayah Kabupaten Jember seperti JPL 163, JPL 161, serta JPL 125 dan 3 titik di wilayah Kabupaten Banyuwangi seperti di JPL 19, JPL 17 serta JPL 9.

Untuk di wilayah Banyuwangi dilaksanakan pada Rabu (18/9/2019) dengan menggandeng pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Banyuwangi dan Dinas Perhubungan.

Tidak hanya himbauan untuk mematuhi aturan di perlintasan sebidang, di lokasi tersebut pihak kepolisian juga melakukan penegakan hukum.

Manager Humas PT KAI DAOP 9 Jember, Mahendro Trang Bawono mengatakan, giat perlintasan sebidang ini merupakan tindak lanjut dari FGD (Focus Group Discussion) bertajuk “Perlintasan Sebidang Tanggung Jawab Siapa?”.

Menurutnya, kegiatan FGD tersebut melahirkan piagam komitmen bersama yang ditanda tangani oleh DPR RI, Kementerian Perhubungan, Kementrian Dalam Negeri, KNKT, Polri, KAI dan Jasa Raharja yang menyatakan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur dan atau terkait perlintasan sebidang, juga melakukan evaluasi keselamatan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya, serta melakukan kegiatan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai tugas dan kewenangannya.

“Dengan adanya sosialisasi ini kami berharap, kesadaran masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas di perlintasan sebidang semakin meningkat,” ujar Mahendro.

“Sebab, pelanggaran lalu lintas di perlintasan sebidang tidak saja merugikan pengendara jalan namun juga perjalanan kereta api,” imbuhnya.

Mahendro menambahkan, di wilayah DAOP 9 Jember tercatat ada 381 perlintasan sebidang yang resmi dan 76 perlintasan sebidang yang tidak resmi.

“Dari ke 381 perlintasan sebidang yang resmi tersebut, 98 diantaranya berpalang pintu atau terjaga sedangkan 283 lainnya tidak berpalang pintu,” ungkap Mahendro.

Sementara itu, selama tahun 2019 ini, di wilayah PT KAI DAOP 9 Jember telah terjadi 14 kali kecelakaan kereta api yang mengakibatkan 9 nyawa melayang.

“Sedangkan disepanjang tahun 2018 lalu, terjadi 23 kecelakaan,” kata Mahendro.

Salah satu tingginya angka kecelakaan pada perlintasan ini juga kerap terjadi, lantaran tidak sedikit para pengendara yang tetap melaju meskipun sudah ada peringatan melalui sejumlah rambu yang terdapat pada perlintasan resmi.

Perlu diketahui, ada beberapa perbuatan yang merupakan tindakan pidana terkait dengan gangguan dalam perjalanan kereta api. Yakni melakukan pelemparan ke kereta api hingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Tidak berhenti ketika palang pintu KA sudah tertutup ataupun bunyi peringatan bahwa kereta api akan lewat.

Berada di atas rel kereta api ataupun melintasi jalur kereta api tanpa hak. Serta dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan perjalanan kereta api, seperti memasang batu di bantalan rel juga tiduran diatas rel kereta api. Seluruh perbuatan tersebut dikenakan sangsi hukuman penjara dan denda.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Sejumlah Bakal Calon Kepala Desa di Banyuwangi yang dinyatakan gagal, melakukan unjuk rasa menuntut agar Panitia Seleksi (Pansel) Kepala Desa untuk menunjukkan hasil tes tulis mereka.

Tercatat ada 4 Bakal Calon Kepala Desa gagal yang berunjuk rasa yakni Bacakades Rejoagung Kecamatan Srono, Sutrisno; Bacakades Sidodadi Kecamatan Wongsorejo, Sudiyono; Bacakades Kedungrejo Kecamatan Muncar, Yuyuk; dan Bacakades Tamanagung Kecamatan Cluring, Khoiri.

Mereka didampingi puluhan massa dari salah satu elemen masyarakat mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.

Dan Ketua DPRD Made Cahyana Negara bersama beberapa anggota dewan lainnya menemui mereka, diantaranya Michael Edy Harianto, Umi Kulsum, Fathan, Widodo juga Emy.

Dalam kesempatan ini, Made mengaku akan segera memanggil panitia seleksi kepala desa untuk membahas persoalan proses penjaringan bakal calon kepala desa di Banyuwangi. Namun diakui, saat ini belum terbentuk alat kelengkapan DPRD sehingga pembahasan masalah tersebut akan dilakukan lebih lanjut, yang nantinya membentuk Pansus.

 Selanjutnya, massa bergerak menuju ke Kantor Pemkab Banyuwangi dan meminta Bupati Abdullah Azwar Anas untuk mengutus Kabag Tata Kelola Pemerintahan Desa Abdul Azis Hamidi menemui pengunjuk rasa. Karena mereka ingin, pansel menunjukkan hasil tes seleksi tulis secara transparan. Orasi ini disuarakan langsung oleh bacakades Kedungrejo, Yuyuk.

“Kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak lagi, jika tuntutan kami ini tidak dipenuhi,” teriak Yuyuk.

“Saya butuh kepastian bapak. Kami tidak akan anarksi asalkan bupati dan anak buahnya memberikan fasilitas pada kami,” ujarnya.

Selang beberapa lama, 4 bacakades dan beberapa perwakilan massa di temui bagian pemerintah desa untuk berdialog.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Bupati Anas menyatakan bahwa untuk menentukan hasil seleksi tersebut adalah tim panitia seleksi, dalam hal ini adalah Universitas Jember dan ini bukan kewenangan pemerintah daerah.

“Pemkab hanya memfasilitasi untuk berkoordinasi dengan pansel mengenai tuntutan dari bacakades yang tidak lolos tes tulis itu,” ujar Bupati Anas.

Pendaftaran kepala desa serentak di Banyuwangi mulai digelar sejak 29 Juni hingga 7 Juli 2019.

Dan setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi pada 8 Juli hingga 27 Juli 2019, maka tercatat ada 634 orang bakal calon kepala desa dari 130 desa di 24 kecamatan.

Selanjutnya di lakukan penelitian ulang pada 16 Juli-21 Juli 2019, rupanya ada 41 desa di 22 kecamatan yang pendaftarnya lebih dari 5 orang sehingga harus menjalani tes tertulis.

Dan tercatat ada 305 bacakades yang mengikuti tes tulis saat itu, 4 diantaranya adalah mereka yang berunjuk rasa tersebut.

Sementara untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi digelar pada 9 Oktober 2019 mendatang.

 

 

More Articles ...