Dampak Sistem Zonasi dalam PPDB, Para Pemilik Kost Mengeluh

Peristiwa
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Penerapan system zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, berdampak pada penghasilan para pemilik rumah kost di Banyuwangi yang menurun drastis.

Sejak sistem ini di terapkan, banyak rumah kos yang mangkrak. Kondisi ini terjadi khususnya pada rumah kos yang pangsa pasarnya anak Sekolah Menengah Atas (SMA).

Seperti yang terjadi di wilayah Lingkungan Sukorojo, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah. Sejumlah pemilik rumah kos mengaku usahanya sepi akibat penerapan sistem zonasi ini.

Seperti yang di sampaikan Rosyidi (39), pemilik rumah kos di kawasan Jalan Teratai Gang II Lingkungan Sukorojo Kelurahan Banjarsari, yang mengaku biasanya kalau sudah masuk masa pendaftaran SMA atau SMK sudah banyak yang memesan kamar kos, namun saat ini sama sekali tidak ada.

Rumah kos di wilayah ini memang menyasar siswa SMA/SMK yang bersekolah di SMAN I Glagah, SMAN I Giri, SMKN I Banyuwangi juga SMKN I Glagah. Sebelum penerapan sistem zonasi banyak siswa sekolah yang berasal dari Kecamatan lain khususnya wilayah Banyuwangi selatan seperti Srono, Cluring, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran dan sekitarnya kost di tempat Rosyidi.

“Dengan sistem zonasi, siswa di sejumlah sekolah itu didominasi hanya dari lingkungan sekitarnya saja,” ungkap Rosyidi.

Meski 9 kamar kos milik saya kosong, tapi saya tetap harus mengeluarkan biaya operasional,” imbuhnya.

Sebab dia harus mengeluarkan biaya listrik, wifi, biaya kebersihan dan perawatan.

Karena jika tidak dirawat, justru akan tambah rusak dengan kerugian cukup besar,” tutur Rosyidi.

Muhammad Ikbal, pemilik rumah kos yang lain justru lebih parah lagi. Sudah dua periode pendaftaran sekolah, delapan kamar kos miliknya sama sekali belum pernah terisi.

Padahal saya sudah memasang papan pengumuman di rumah kos milik saya,” kata Ikbal.

Dia mengakui sistem zonasi ini mempengaruhi tingkat hunian rumah kos. Karena siswa yang rumahnya jauh semakin berkurang.

Dia berharap, jika pemerintah tidak menggunakan sistem yang lama, setidaknya bisa memberikan quota khusus untuk siswa dari wilayah luar daerah.

Sehingga siswa dari wilayah kecamatan lain masih bisa masuk ke sekolah-sekolah itu,” pungkas Ikbal.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS