Gelar Istighosah, Honorer K2 Banyuwangi Minta Pemerintah Cabut Kebijakan CPNS

Wakil Ketua DPRD Joni Subagiyo Bertemu Langsung Dengan Ribuan Honorer K2, Kamis (13/9)

Peristiwa
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Ribuan eks Tenaga Honorer Kategori 2 (Honorer K2) di lingkungan Pemkab Banyuwangi menggelar Istighosah dan Do’a bersama di area gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (13/9), serta menuntut dewan dan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah merubah persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Ribuan orang dari Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Banyuwangi tersebut merupakan tenaga pendidik (guru), tenaga kesehatan serta dari tekhnis lain.

Mereka duduk bersilah memutar memenuhi ruangan gedung DPRD sambil membaca ayat ayat suci Al-Qur’an, berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera merubah persyaratan pendaftaran CPNS yang mulai dibuka pada 19 September 2018 lewat situs resmi BKN di sscn.bkn.go.id.

Seleksi CPNS ini memiliki formasi khusus termasuk bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Yakni, untuk mengikuti seleksi CPNS 2018 melalui formasi khusus Tenaga Honorer K2 (THK2), peserta harus memenuhi syarat berdasarkan PANRB No 36/2018. Diantaranya, terdaftar dalam database BKN, minimal S1 bagi tenaga pendidik dan D3 bagi tenaga kesehatan, berusia maksimal 35 tahun, dan telah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun.

 Sejumlah persyaratan inilah yang dinilai memberatkan mereka yang sudah bertahun tahun menjadi THK2, salah satunya berusia maksimal 35 tahun.

Sementara, THK2 di Banyuwangi tercatat ada 1.925 orang baik dari guru, tenaga kesehatan serta tehnis lain. Dan hanya 177 orang yang usianya dibawah 35 tahun. Sedangkan 1.748 sisanya berusia diatas 40 tahunan, yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahunan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi, sekaligus Pembina K2 Banyuwangi, Teguh Sumarno mengatakan, diharapkan pemerintah bisa memahami keinginan dari para Honorer K2 di seluruh Indonesia khususnya di Banyuwangi untuk bisa menjadi PNS, mengingat lamanya pengabdian mereka.

“Pada 23 Juli 2018 lalu pemerintah bersama DPR telah sepakat ingin menuntaskan Honorer K2 sampai akhir Desember 2018,” tutur Teguh.

“Tapi kenyataannya, justru pada pertengahan September ini pemerintah melakukan penjaringan CPNS dengan berbagai persyaratan yang sudah tidak bisa memberikan kesempatan bagi K2 berusia diatas 35 tahun untuk mendaftar,” paparnya.

Teguh mengaku, hal ini dinilai sebagai pembodohan kepada masyarakat utamanya guru, sehingga loyalitas dalam pembelajar para K2 akan menjadi persoalan.

“Ini adalah tanggung jawab pemerintah dan kami berkeinginan para guru ditempatkan sesuai secara normative sehingga perjuangan mereka bertahun tahun untuk menjadi PNS bisa membuahkan hasil,” kata Teguh penuh semangat.

Lebih lanjut Teguh berharap, presiden dan sejumlah menteri terkait bisa memperjuangkan aspirasi para K2 di seluruh Indonesia karena dinilai bisa bedampak pada ketahanan nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagiyo saat menemui ribuan  Tenaga Honorer K2 tersebut mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah akan menindak lanjuti aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat agar bisa mempertimbangkan kebijakan tersebut.

“DPRD Banyuwangi siap memperjuangkan aspirasi anda jika peraturan ini di gulirkan oleh Pemkab Banyuwangi, tapi kebijakan ini adalah dari pemerintah pusat,” ungkap Joni berapi api.

Pada seleksi CPNS 2018 pemerintah akan memberikan perhatian dengan membuka sebanyak 13.347 formasi khusus untuk eks Tenaga Honorer K2.

Formasi khusus honorer K2 pada pendaftaran CPNS 2018 tersebut terdiri dari 12.883 untuk tenaga guru, dan 464 untuk tenaga kesehatan. Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id.

Dari total tenaga honorer tersebut ada 900 ribu lebih berasal dari THK1, dan 195 ribu lebih dari THK2. Sementara, pemerintah menilai persoalan mengenai tenaga honorer sebenarnya sudah selesai karena menurut PP 56 Tahun 2012, pemerintah telah memberikan kesempatan terakhir kepada THK2 untuk mengikuti seleksi pada tahun 2013.

Dan bagi Eks THK2 yang tidak memenuhi persyaratan dalam seleksi CPNS 2018 dapat mengikuti seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah pemerintah menetapkan peraturan untuk PPPK.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.