JRSB Banyuwangi Tuntut DPRD dan Pemerintah Berantas Radio Ilegal

Para Penyiar Radio yang tergabung dalam JRSB membentangkan poster di gedung DPRD, Kamis (13/9)

Peristiwa
Typography

radiovisfm.com, Banyuwangi - Resah dengan maraknya radio tak berijin atau ilegal di Banyuwangi, belasan anggota jaringan radio siaran banyuwangi atau JRSB hearing dengan DPRD Banyuwangi.

Mereka mengeluhkan keberadaan radio komunitas illegal. Sebab keberadaan radio komunitas illegal ini mengganggu frekuensi radio yang legal. Tidak hanya itu, frekuensi radio komunitas illegal juga mengganggu frekuensi komunikasi penerbangan.

Perwakilan JRSB datang kantor Dewan sekitar 11 siang. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Yusieni dan dua anggota Komisi I  DPRD Banyuwangi, Syahroni dan Gunawan. Dari pihak pemerintah daerah hadir perwakilan dari Dinas Penanaman Modan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan Satpol PP Banyuwangi.

Ketua JRSB Banyuwangi, Herdi Harianto, menuturkan, selama ini pemerintah sangat ketat memberlakukan aturan kepada Radio yang sudah memiliki izin.

Sayangnya itu tidak dilakukan pada radio illegal yang mengatasnamakan radio komunitas. Padahal mereka tidak memiliki izin dan frekuensinya sangat mengganggu frekuensi Radio yang sudah legal,” papar Herdi.

Tidak hanya itu, konten yang disiarkan radio ilegal ini  banyak yang tidak sesuai dengan aturan, dan kebanyakan hanya memutar siaran berupa karaoke secara live.

Bahkan yang dibicarakan secara on air sudah seringkali tidak sesuai dengan norma kepatutan,” imbuhnya.

Keberadaan ratusan radio ilegal ini lanjut Herdi juga sangat mengganggu Radio Komersial yang sudah mempunyai izin siaran. Frekuensi yang digunakan seringkali membatasi jangkauan radio legal.

Seringkali frekwensi radio ilegal ini menutup frekwensi radio komersil yang itu sangat merugikan radi yang sudah mengantongi ijin,” ujar Herdi. 

Dalam kesempatan itu, JRSB sempat memperdengarkan rekaman konten yang disiarkan sebuah radio komunitas illegal. Dalam rekaman yang diperdengarkan itu jelas terdapat kata-kata yang kurang pantas disebutkan secara gamblang.

Melalui hearing tersebut, JRSB minta ketegasan pemerintah seperti dinas komunikasi dan satpol PP untuk menertibkan radio illegal ini. Karena maraknya radio ilegal selama ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah tanpa ada tindakan tegas.

Sementara itu, Kasi komunikasi dan media massa pada dinas komunikasi dan informatika banyuwangi Nafi Febrian menyatakan, pihaknya saat ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban radio komunitas illegal.

Yang memiliki kewenangan adalah Balai Monitoring dan Spektrum yang kedudukannya ada di surabaya,” tutur Nafi.

Tapi disini pihak kepolisian juga berwenang untuk menertibkan radio ilegal yang tidak mengantongi ijin melalui tindak pidana tertentu satreskrim polres banyuwangi,” kata Nafi.

Menurut pengamatan dinas komunikasi dan informatika banyuwangi, jumlah radio komersil yang sudah mengantongi ijin ada 11 radio, sedangkan radio ilegal di banyuwangi saat ini mencapai 200 an.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.