JA Muzic - шаблон joomla Mp3
  • Beras Organik Paling Diminati di Banyuwangi Mall

    Ilex VIS- Produk beras organik yang di kembangkan kabupaten banyuwangi, menjadi salah satu produk yang cukup banyak di minati di situs On Line UMKM www.banyuwangi-mall.com.

  • 1 April 2015, Tarif KA Naik 100 Persen

    Kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk semua kereta api kelas ekonomi

    Ilex VIS - Tarif kereta api kelas ekonomi mengalami kenaikan hingga 100 persen per 1 April 2015. Kenaikan tarif ini diberlakukan untuk kereta api Sritanjung Banyuwangi - Lempuyangan Jogjakarta yang semula Rp. 50.000 naik menjadi Rp. 100.000. Kereta api Tawang Alun Banyuwangi – Malang, semula Rp. 30.000 naik menjadi Rp. 65.000. Kereta api Probowangi Banyuwangi – Surabaya, semula Rp. 48.000 naik menjadi Rp. 58.000. Probowangi Banyuwangi – Probolinggo, semula Rp. 18.000 naik menjadi Rp. 28.000. Sementara untuk kereta api Pandan Wangi Banyuwangi – Jember, semula Rp. 4.000 naik menjadi Rp. 8.000.

    Kepala stasiun Karangasem Banyuwangi, Subhan mengatakan bahwa kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk semua kereta api kelas ekonomi sedang tarif kereta api kelas bisnis dan eksekutif tetap. PT.Kereta Api Indonesia (Persero) sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak satu bulan lalu melalui spanduk mengenai rencana kenaikan tarif tiket kereta api tersebut. Subhan mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab dari kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi tersebut.

    Selain adanya kenaikan tarif, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga merubah jadwal perjalanan kereta api kelas ekonomi. KA Tawangalun yang semula berangkat pukul 05.15 WIB, berubah menjadi pukul 05.00 WIB.
  • Badan Anggaran Kritisi PAD Tak Maksimal

    Daus VIS- Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah menyiapkan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun 2015 yang akan disampaikan kepada eksekutif dalam rapat paripurna dewan.

  • Banyuwangi Menginspirasi Pemkab Banjarnegara

    Ilex VIS- Pemkab Banjarnegara mengunjungi Banyuwangi, karena terinspirasi dengan pengembangan wisata dan program kemiskinan yang digulirkan oleh pemkab Banyuwangi. Rombongan pejabat dari kabupaten yang terdapat Pegunungan Dieng ini, langsung dipimpin wakil bupatinya, Hadi Supeno yang disertai beberapa kepala SKPD. Mereka diterima langsung oleh Wakil bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko, di Ruang Rempeg Jogopati, Selasa (3/5). Disampaikan Supeno, kedatangannya bersama jajarannya ini ingin belajar bagaimana mengelola potensi pariwisata Banjarnegara layaknya yang dilakukan Banyuwangi.

    “Sejauh yang kami tahu inovasi Banyuwangi, khususnya terkait pariwisatanya sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan Banyuwangi dibidang pariwisata membuat kami ingin belajar ke sini,” kata Hadi Supeno. Bukan hanya itu, Supeno juga ingin belajar bagaimana pariwisata bisa berdampak pada pengurangan kemiskinan warga. “Banyuwangi yang saya dengar juga mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan salah satu caranya adalah lewat sektor pariwisata dimana mampu menggeliatkan perekonomian warga di sekitarnya,” ujar Supeno.

    Sementara itu,Wabup Yusuf menyatakan dengan rendah hati bahwa rombongan dari Banjarnegara yang dinilai lebih dahulu punya banyak potensi, namun masih belajar ke Banyuwangi. “Kehadiran Banjarnegara ke Banyuwangi ini juga bisa mendorong kita untuk lebih kreatif dan sungguh-sungguh, terutama dalam mengelola pariwisata kita,”ujar Wabup Yusuf.

    Ditambahkan Wabup, keberhasilan Banyuwangi dalam merubah imej dari yang semula daerah lewatan dan sekarang menjadi tujuan wisata nasional diraih dari kerja keras semua stake holder.

    “Semangat membangun wisata yang ditanamkan Bupati Anas dan perlahan mulai tumbuh di masyarakat Banyuwangi menjadi hal penting. Banyak destinasi wisata Banyuwangi saat ini mulai bisa memberikan multiplier efect bagi masyarakat langsung,’ kata Wabup.

    Dalam kesempatan tersebut, rombongan Banjarnegara melakukan dialog langsung dengan Wabup Yusuf dan para SKPD Banyuwangi terkait. Mereka banyak bertanya, mulai dari bagaimana mengembangkan desa wisata, kelompok sadar wisata berbasis desa, hingga perjanjian kerja sama dengan instansi vertikal. Selain juga tentunya, mereka langsung menanyakan sejumlah program kemiskinan yang dibuat Pemkab Banyuwangi. Dialog tersebut cukup panjang, sekitar 3 jam.(i/f)

  • Banyuwangi Raih Pertumbuhan Ekonomi Terbaik

    ILEX VIS - Daya saing global saat ini tidak hanya berbasis negara tapi sudah harus berbasis antar daerah di negara-neara lain.
  • Baru 3 Jam Digital Market Place Hasilkan 194 Transaksi Online

    Ilex VIS- Baru 3 jam diluncurkan oleh Menteri BUMN, Rini Sumarno, Digital Market Place “ Banyuwangi Mall” telah menghasilkan 194 transaksi On Line dengan nilai mencapai 51 juta rupiah. Hal ini diketahui oleh Menteri Rini saat meninjau Rumah Kreatif, yang ada di kawasan jalan Ahmad Yani atau selatan gedung kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi. Menteri Rini hadir bersama dengan Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk, Achmad Baiquni dan Bupati Abdullah Azwar Anas menyaksikan langsung demo transaksi online Banyuwangi Mall.

    Pada sebuah layar televisi besar yang terhubung dengan laptop, Menteri Rini diperlihatkan proses transaksi mulai dari mendaftar sebagai pembeli, memilih barang yang akan dibeli, melakukan proses pembayaran hingga mendapatkan notifikasi dari admin barang siap dikirim. Menteri Rini mengaku sangat senang karena proses transaksinya lancar dan mudah serta berjalan dengan baik.

    Salah satu pembeli online Banyuwangi Mall adalah seorang warga Surabaya, Firda Zuraida. Pada dashboard administrator Banyuwangi Mall tercatat pada Rabu siang 20 April 2016, telah melakukan transaksi online di situs ini. Firda pun membeli tas kulit buatan UMKM Banyuwangi seharga 750 ribu. Sebelumnya, pemkab banyuwangi meluncurkan digital market place yang diberi nama ”Banyuwangi Mall”. Ini merupakan situs belanja khusus bagi pelaku UMKM Banyuwangi yang beralamatkan di www.banyuwangi-mall.com.

    Pada tahap awal terdapat 165 item produk dan jasa unggulan Banyuwangi dari 28 UMKM unggulan daerah. Pemerintah daerah pun memfasilitasi pembentukan ”Rumah Kreatif” yang berada di Jalan Ahmad Yani sebagai pusat operasional Banyuwangi Mall. Di gedung ini, aktivitas product development, mulai dari administrasi, penanganan order, pengiriman barang, hingga kegiatan kreatif seperti pemotretan produk dan desain grafis UMKM dilakukan. Menteri Rini sangat mengapreasi keberadaan rumah kreatif ini, karena memberikan dukungan dan kemudahan bagi UMKM untuk bisa memasarkan produknya. Kedepannya menteri Rini berharap akan semakin banyak lagi produk yang dipasarkan di Banyuwangi Mall. Rumah Kreatif sendiri dikelola oleh empat orang yang terdiri atas dua orang tim kreatif dan dua orang tim administrasi. Mereka inilah yang bertugas mengontrol semua proses di Banyuwangi-Mall.

    Bupati Anas mengatakan, pemerintah daerah merekrut anak-anak muda putra daerah yang berkompeten di bidang IT untuk menangani Banyuwangi Mall. Tim Administrasi bertugas menginput data produk-produk baru sekaligus bertindak sebagai customer service. Mereka memantau traffic transaksi dan memberikan konfirmasi kepada UMKM. Tak hanya itu, tim admin juga bertindak sebagai tim marketing dengan mempromosikan produk Banyuwangi Mall melalui media sosial. Sementara itu, untuk tim kreatif bertugas menciptakan tampilan display produk yang menarik. Mulai dari pemotretan produk, editing foto hingga mendesain konten Banyuwangi Mall.

    Pemkab Banyuwangi sendiri telah melatih 5.000 pelaku UMKM untuk ditingkatkan kualitas produknya. Untuk mengikuti digital market place melalui www.banyuwangi-mall.com, pelaku UMKM juga mendapatkan pelatihan internet marketing secara bertahap. Sehingga ke depan, para pelaku UMKM tersebut dapat melakukan bisnis on-line secara mandiri.(i/f/n)

  • BSI Fokus Pengembangan Masyarakat Tumpang Pitu

    Ilex VIS- Perusahaan tambang PT.BSI lebih fokus terhadap pengembangan masyarakat di kawasan gunung Tumpang Pitu.

  • Bupati Anas Pimpin Apel Siaga Pelepasan Petugas Sensus Ekonomi 2016

    Ilex VIS- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memimpin langsung apel siaga pelepasan petugas sensus ekonomi 2016, di lapangan Taman Blambangan Jum’at (29/4). Apel siaga ini merupakan persiapan dari BPS di dalam sensus ekonomi 2016, yang di ikuti sekitar 2.570 petugas sensus yang berasal dari seluruh kabupetan Banyuwangi.

    Bupati Anas mengatakan, sensus ekonomi 2016 merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting untuk merekam potret utuh perekonomian bangsa. Bagi Banyuwangi, Sensus Ekonomi akan memberikan gambaran termuktakhir kondisi perekonomian daerah yang menjadi landasan bagi pemkab untuk menentukan kebijakan perekonomian selanjutnya.

    Melalui sensus ekonomi 2016 ini menurut bupati Anas, pihaknya bisa melihat sejauh mana perkembangan ekonomi Banyuwangi dan sektor apa saja yang memberikan kontribusi pada kemajuan daerah. Hal ini juga di anggap menjadi tolak ukur keberhasilan dari upaya mengungkit ekonomi daerah, yang selama ini telah dilakukan maupun kekurangan apa saja yang perlu dibenahi. Untuk itulah, lanjut bupati Anas, tingginya tingkat urgensi sensus ekonomi membutuhkan persiapan yang matang dan kesungguhan niat dari para petugas dalam melaksanakan tugasnya. Dan Membangun komunikasi yang baik dengan calon responden saat bertugas menyensus, menjadi salah satu kunci dalam kelancaran tugas.



    Dalam sambutan singkatnya, bupati Anas menyampaikan bahwa komunikasi verbal sangat penting untuk membuka relasi yang baik, kesabaran juga dibutuhkan untuk bisa mendapatkan data secara optimal. Dan di ingatkan pula para petugas sensus ekonomi untuk menjaga performa penampilan, baik kelengkapan bertugas maupun kondisi tubuh, dan kalau perlu memakai parfum dan makan permen agar selalu segar.

    Dalam kurun lima tahun terakhir, Banyuwangi sendiri selalu memanfaatkan data ekonomi dari BPS sebagai landasan penyusunan kebijakan. Bahkan Pemkab melakukan MoU khusus dengan BPS untuk memotret perekonomian dari tiap kecamatan se Kabupaten. Data tersebut mulai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan perkapita sampai nilai investasi. Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Mohammad Amin mengatakan, sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Tujuannya untuk melihat perkembangan perekonomian nasional maupun daerah dalam kurun satu dasawarsa. Selain itu juga untuk menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, berikut informasi dasar dan karakteristiknya.

    Menurut Amin, dari data tahunan mencatat, perekonomian Banyuwangi progress-nya sangat bagus. Perekonomiannya sedang menggeliat, serta potensi perekonomiannya pun sangat besar. Sehingga, melalui Sensus Ekonomi ini diharapkan bisa merekam detail semua potensi ekonomi tersebut secara maksimal. Dikatakan oleh Amin, BPS Banyuwangi akan melaksanakan Sensus Ekonomi di 24 kecamatan se Kabupaten. Sensus ini melibatkan 2570 orang petugas sensus yang akan melakukan pendataan terhadap sasaran sensus. Dan Para petugas tersebut semuanya adalah warga Banyuwangi asli yang telah di seleksi dan di beri pelatihan terkait pelaksanaan sensus. Sementara, sasaran dari sensus ini lanjut Amin, mencakup seluruh usaha atau perusahaan baik yang berada di lokasi tetap atau permanen seperti perkantoran, hotel maupun usaha yang tidak menetap, seperti kaki lima dan pasar kaget. Para Pelaku usaha yang menjadi target sensus mulai pemerintah, lembaga non profit, rumah tangga, korporasi atau perusahaan. Bahkan, Rumah penduduk pun akan di datangi oleh petugas. Karena, Mengingat tren e-commerce saat ini banyak yang dijalankan lewat rumah. Sedangkan untuk sektor usaha, semua bidang menjadi sasaran sensus kecuali bidang pertanian. Sektor usaha yang disasar oleh sensus ini mulai dari pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, informasi dan komunikasi serta berbagai kegiatan jasa. Sementara, Sektor pertanian tidak masuk dalam sasaran sensus, karena BPS melaksanakan sensus pertanian secara terpisah. Amin menambahkan,Survey ekonomi ini akan menjadi pondasi bagi pengukuran kegiatan usaha di Indonesia. Sehingga akan di dapat gambaran bagaimana potensi, karakter, dan struktur ekonomi daerah.(i/f)

  • Bupati Pekalongan Belajar Kelola Keuangan Di Banyuwangi

    Ilex VIS- Bupati Pekalongan mengajak Jajarannya untuk Belajar Pengelolaan Keuangan di kabupetan Banyuwangi. Keberhasilan Banyuwangi dalam tata kelola keuangan daerah, menarik perhatian Bupati Pekalongan, Amat Antono untuk belajar masalah tersebut. Bupati Antono pun mengajak seluruh jajaran birokratnya untuk menimba praktek ilmu pengelolaan keuangan ke Bumi Blambangan.

    Bupati Antono mengatakan tertarik keberhasilan Banyuwangi yang telah meraih opini keuangan dengan predikat WTP murni selama 3 tahun berturut-turut. “Inilah alasan kami datang kemari untuk studi komparasi dan belajar langsung kiat sukses Banyuwangi memajukan daerahnya. Bagi kami, masalah pengelolaan keuangan ini penting,” kata Antono saat diterima Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Slamet Kariyono di Pendopo, Rabu malam (6/4).

    Antono yang akan habis masa jabatannya pertengahan tahun ini, juga mengajak istrinya. Rombongan pemkab Pekalongan ini menyertakan Sekkab, Mukaromah Syakur, dan seluruh kepala SKPD. Kamis paginya (7/4), para kepala SKPD mengunjungi lounge pelayanan publik pemkab. Di lounge “tranparansi” ini, para kepala SKPD dipertontonkan bagaimana keuangan pemerintah daerah dipaparkan secara gamblang.

    “Di sini siapapun bisa mengakses berbagai data di lingkungan pemkab. Di sini bisa dilihat dokumen perencanaan pemkab, hingga seberapa jauh proses penganggaran berjalan,” ujar Slamet.

    Pemkab mengelola APBD dengan tiga parameter, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. BPK sudah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Banyuwangi sangat baik. Ini berarti parameter akuntabel terpenuhi, APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

    Parameter transparan ditunjukkan pada proses penganggaran yang terbuka, sedangkan parameter partisipatif diwujudkan dengan pengakomodasian opini kritis publik dalam penganggaran. Parameter partisipatif juga ditunjukkan dengan pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan. "Soal transparansi dan partisipatoris ini juga sudah diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di mana Banyuwangi dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," kata Slamet.

    Usai di lounge, Sekkab Mukaromah langsung menuju kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melihat langsung pengelolaan keuangan daerah. Selain ke BPKAD, mereka juga menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Kami juga ingin belajar, agar bisa mengembangkan pariwisata Pekalongan,” kata Kabag Humas Protokol Pekalongan, Anis Rosidi.

    Rombongan bupati dan jajaran kepala SKPD tersebut juga menggali kiat sukses Banyuwangi mengembangkan eko wisatanya. Untuk itu, selama empat hari penuh mereka mengeksplor sejumlah destinasi wisata di Banyuwangi, seperti Pulau Merah, Teluk Hijau, Gunung Ijen dan Bangsring Under Water.(i/f/n)

  • Cuaca Buruk, Nelayan Muncar Enggan Melaut

    Mereka memperbaiki peralatan dan beralih profesi untuk menopang perekonomian keluarganya.

  • DPRD : Pemkab Harus Optimalkan Tabuhan

    Jika pemerintah bisa mengelola sendiri maka pendapatan daerah dipastikan akan lebih besar daripada dikelola pihak ketiga.
  • DPRD Rekomendasikan Asongan Bisa Berjualan Di Atas Kapal

    Daus VIS- DPRD mengeluarkan rekomendasi agar pedagang asongan bisa berjualan seperti biasa di Pelabuhan Ketapang dan bisa menjajakan dagangannya diatas kapal, pihak PT ASDP juga diminta untuk tidak menerapkan aturan secara kaku, menunggu hasil keputusan dari Kementrian Perhubungan.

    Hal tersebut diungkapkan oleh ketua DPRD Banyuwangi pada kamis siang, usai menggelar rapat kordinasi dengan PT ASDP, Gapasdap, OPP Pelabuhan Ketapang, Syahbandar, DANLANAL dan perwakilan asongan, terkait turunnya peraturan dari ASDP yang melarang asongan berjualan di atas kapal dan zona C Pelabuhan Ketapang.

    Made menuturkan, rapat kordinasi ini dilakukan menindaklanjuti hasil hearing kemarin, terkait pemberlakuan peraturan baru yang dianggap merugikan pedagang asongan. Dewan merekomendasikan agar PT ASDP tidak menerapkan aturan secara kaku, dan memperbolehkan asongan berjualan diwilayah Ketapang sebagaimana biasanya, termasuk berjualan diatas kapal yang tengah sandar.

    Rekomendasi dari Dewan tersebut kata MADE, akan disampaikan kepada kementrian perhubungan dan direksi PT ASDP pusat agar membatalkan larangan keapda asongan tersebut. Bahkan rekomendasi itu akan disampaikan langsung ke Jakarta oleh DPRD, didampingi oleh PT ASDP, Gapasdap dan perwakilan asongan.

    Secara kelembagaan dewan juga tidak sepakat dengan penerapan aturan tersebut, karena tidak dibarengi dengan solusi yang menguntungkan pedagang asongan, terlebih tuntutan mereka agar bisa kembali bekerja secara normal untuk menghidupi keluarganya, sampai ada keputusan lebnh lanjt dari kementrian perhubungan dan ASDP pusat. Made Berharap, PT ASDP melakukan penataan yang baik agar kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan asongan. Terlebih selama ini, paguyupan asongan yang sudah memiliki badan hukum ini sudah berlaku tertib di pelabuhan.

    Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara menambahkan, dalam rapat kordinasi yang baru digelar bersama PT ASDP, Gapasdap, OPP Pelabuhan Ketapang, Syahbandar, DANLANAL dan perwakilan asongan itu, pihak ASDP sempat mementahkan hasil keputusan hearing kemarin, dengan terus menerapkan aturan dari kementrian perhubungan tersebut. Namun DPRD ngotot untuk tetap mempertahankan rekomendasinya agar asongan bisa berjualan sebagaimana biasanya, sampai ada keputusan dari Kementrian Perhubungan. Bahkan pihak TNI AL yang selama ini diberi tugas mengamankan pelabuhan segera menarik diri sampai ada hasil keputusan dari kementrian perhubungan yang akan didatanginya.(d/f/n)

  • Ekonomi Berkembang Pesat, OJK Gelar Seminar Investasi Di Banyuwangi

    Ilex VIS- Karena perkembangan ekonomi Banyuwangi dinilai sangat pesat, menjadikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK RI menggelar seminar investasi lewat Reksadana pasar modal. Melalui seminar ini, OJK mengajak warga Banyuwangi menginvestasikan dananya dengan cara baru. Dalam seminar yang digelar di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tersebut, menghadirkan narasumber pelaku ekonomi nasional, seperti Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja, dan Deputi Direktur Perijinan Pengelolaan Investasi I Imade B Tirthayatra.

    Menurut Jahja, melihat kemajuan ekonomi Banyuwangi beberapa tahun terakhir ini maka sudah saatnya warga Banywuangi mulai dikenalkan dengan cara investasi baru. Yakni investasi lewat pasar modal. Jahja mengaku, Banyuwangi adalah daerah yang berkembang pesat dengan dilihat dari income perkapita penduduk, dan kemajuan ekonominya. Sehingga dianggap saat yang tepat untuk dikenalkan variasi investasi yang baru kepada masyarakat Banyuwangi, yakni bisa reksa dana atau pasar modal. Yang merupakan sebuah investasi yang tidak harus mengeluarkan biaya yang besar, namun potensinya besar sekali.

    Ditambahkan Jahja, seminar ini didakan untuk memberikan semacam pengertian dan pemahaman cara berinvestasi dengan cara baru, yang tidak konvensional. Cara investasinya bisa lewat saham, obligasi, ataupun reksa dana. Namun ini memberikan sisi lain bagaimana masyarakat berinvestasi dengan cara lain, walau dananya tidak harus besar.

    Selain itu, Jahja menilai secara umum Banyuwangi ini bisa dikategorikan sebagai percontohan daerah dimana perkembangan ekonomi, dan makromya dinilai kinerjanya bagus. “Ini contoh bagi semua daerah bagaimana Banyuwangi bisa mengurangi tingkat kemiskinan, GDP growth-nya juga fenomenal. Saya pikir ini luar biasa. Potensi di sini besar tinggal bagaimana lagi melengkapi infrastrukturnya agar bisa lebih berkembang,” ujar Jahja.

    Sekedar diketahui, angka kemiskinan di Banyuwangi yang sudah menurun hingga 9,29 persen. Indeks ketimpangan juga sudah turun dari 0,33 menjadi 0,29.

    Data terbaru, pendapatan per kapita Banyuwangi sudah naik 80 persen dari RP 20,8 juta per orang per tahun pada 2014 menjadi Rp 37,53 juta per tahun pada 2015. Pendapatan per kapita Banyuwangi berhasil melampaui sejumlah kabupaten/kota di Jatim yang sebelumnya selalu di atas Banyuwangi. Pendapatan Domestik Regional Bruto juga meningkat, dari yang 2010 Rp 32,4 triliun, pada 2015 meningkat tajam menjadi Rp Rp 60 triliun.

    Sementara itu, Deputi Direktur Perijinan Pengelolaan Investasi Made senada dengan Jahja juga mengutarakan bahwa potensi pelaku ekonomi di Banyuwangi sangat tinggi sehingga pihak OJK merasa perlu menggelar seminar bertajuk “Ayo Berinvetasi di Reksadana dan Pasar Modal” di Banyuwangi. Tujuannya, lanjut dia, agar semakin banyak masyarakat yang melek dan paham cara dan berbagai keuntungan bertransaksi lewat pasar modal, dan bersedia berinvestasi di sana.

    “Investasi lewat reksa dana dan pasar modal ini banyak manfaatnya. Pertama, karena potensi return-nya tinggi, keuntungan pendapatannya berpotensi besar. Selain itu, semakin banyak masyarakat yang berinvetasi di pasar modal, maka dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan juga semakin tinggi. Untuk itu kami menggelar seminar ini,” ujar Made.

    Selain itu, lanjut Made, seminar ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu investasi bodong. Made mengimbau agar masyarakat tidk mudah tergiur atas tawaran investasi yang besar, namun di belakang hari ternyata bodong.

    “Kalau mau bertransaksi lewat reksa dana, cari dan cek listnya di website OJK. Semua ada di sana. Kalau tidak ada di sana, bisa dipastikan bodong, karena tidak dalam pengawasan otoritas keuangan di Indonesia,” ujar Made.(i/f/n)

  • Eksekutif : Insentif Penanaman Modal Perlu Dikaji Mendalam

    Yusuf Widyatmoko yakin BPR Syariah bisa menopang keberhasilan pembangunan.
  • Eksekutif Dukung Raperda Larangan Rentenir

    Praktek pinjam meminjam uang dengan bunga yang tinggi terjadi di Banyuwangi, tanpa mengenal jenis usaha.
  • Hingga September Asongan Bebas Berjualan

    Daus VIS- DPRD berharap penerapan aturan di pelabuhan Ketapang kepada pedagang asongan harus ada solusi yang saling menguntungkan antara pihak ASDP dan pedagang asongan yang bisa menjajakan dagangannya di pelabuhan Ketapang, sehingga aturan yang ditetapkan tidak menimbulkan konflik di lapangan.

  • Ikawangi Dewata Dirikan Outlet Produk Banyuwangi

    Outlet ini menjual kue bagiak dan bolu, keripik buah naga, udeng, kaus, batik, dan produk-produk yang berbau Banyuwangi.
  • Kembangkan Potensi, DPRD Susun Raperda Desa Wisata

    Raperda ini bisa menciptakan perbaikan ekonomi, mengurangi migrasi masyarakat untuk bekerja di tempat lain.
  • Kementrian BUMN Didorong Untuk Beli Ijin Jalan Tol

    Ilex VIS- Pemerintah pusat mendorong kementrian BUMN untuk mengambil alih atau membeli kembali ijin ijin jalan tol yang dimiliki pihak swasta, guna membangun konektifitas darat. Menteri BUMN, Rini Sumarno dalam kunjungannya ke Banyuwangi mengatakan, presiden Jokowi menekankan bahwa persoalan infrastruktur menjadi hal yang sangat utama. Oleh karena itulah, BUMN harus berperan betul secara mendalam terhadap perwujudan konektifitas tersebut. Baik konektifitas darat, laut maupun udara.

    Dalam menyikapi kebijakan presiden Jokowi tersebut, menteri Rini mengaku, kementrian BUMN terus mendorong pembangunan jalan tol untuk bisa tersambung. Salah satunya adalah rencana pembangunan jalan tol Trans Java yang merupakan jalur merak sampai ke pasuruan, yang sebelumnya sudah ada perencanaan sejak 20 tahun lalu namun sampai saat ini belum tersambungkan. Dan pemerintah pusat menargetkan, jalan tol Merak – Pasuruan sudah bisa tersambungkan pada sebelum hari raya atau sebelum Agustus tahun 2018 mendatang. Sehingga nantinya, masyarakat dari Palembang menuju Bakauhuni melalui darat, selanjutnya naik kapal Ferry menuju ke Merak sambung ke Pasuruan melewati jalan tol. Total panjang jalan adalah 1.200 kilometer.

    Sejak awal menjabat sebagai presiden, Jokowi mendesak kementrian BUMN untuk mengambil alih atau membeli kembali ijin ijin jalan tol yang dimiliki oleh swasta. Termasuk yang terakhir, pemerintah pusat membeli hak pembangunan jalan tol Pasuruan – Probolinggo yang sebelumnya di miliki oleh pihak MNC, yang saat ini telah diambil alih oleh PT.Waskita Karya dan pembangunannya akan segera dimulai. Sementara untuk perluasan jalan tol dari Probolinggo ke Banyuwangi, menteri Rini mengaku telah berkoordinasi dengan kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT dari kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurutnya, sebelumnya sudah ada pemikiran untuk membangun jalan tol dari Probolinggo ke Banyuwangi, namun yang menjadi persoalan adalah masalah tata ruang yang akan dibahas mendatang. Menteri Rini menjelaskan, keberadaan jalan tol ini di nilai bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, karena konektifitas di anggap sangat penting.

    Menteri BUMN, Rini Sumarno menambahkan, kementrian BUMN menekankan atau mempunyai komitmen untuk mensinergikan antar BUMN guna membangun Indonesia. Pasalnya disaat dirinya baru menjabat sebagai menteri BUMN, antar BUMN satu sama lain belum tentu mau bekerja sama. Bahkan antar bank pun saling berkompetisi. Selain itu, antara PTPN 11, PTPN 12 dan PTPN 9 di nilai sering berantem karena urusan tebu. Oleh karena itulah, menteri Rini mengaku kementrian BUMN terus menekan antar BUMN untuk saling bersinergi, sesuai dengan kebijakan presiden Jokowi mengenai revolusi mental utamanya mengubah pemikiran untuk membangun Indonesia.(i/f/n)

  • Komisi 4 Ingin Dilibatkan Dalam Tender Lelang

    Untuk memastikan bahwa rekanan pemenang tender proyek ini benar benar memiliki kualifikasi.