DPRD Minta Eksekutif Perbaiki Alat Pendeteksi Tsunami

Sosial
Typography

 

Radiovisfm.com, Banyuwangi -  DPRD Banyuwangi meminta kepada pemerintah untuk mengganti alat pendeteksi dini bencana atau Early Warning System (EWS) yang rusak. Ini dilakukan untuk menghindari kehilangan yang lebih lama. Terlebih saat ini, Banyuwangi dianggap sebagai daerah yang rawan bencana tsunami.

 

Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menuturkan, alat pendeteksi dini bencana saat ini sangat penting, terlebih lagi wilayah Banyuwangi memiliki ancaman bencana yang cukup tinggi. Mengingat kata Made, Pemerintah Banyuwangi diharapkan untuk segera menginventarisir alat yang diperlukan untuk penggunaan dini di Banyuwangi.

 

Intinya pemerintah harus tanggap terkait alat-alat yang bisa mencegah bencana jika ada yang rusak. Jika ada yang hilang segera di inventarisir dan segera diganti. Karena hal ini kata Terbuat dari nyawa masyarakat Banyuwangi terjadi kompilasi bencana.

 

Dibeberapa wilayah di Indonesia sudah terjadi tsunami. Bukan tidak mungkin Banyuwangi yang memiliki panjang pantau 175,8 kilometer juga diterjang tsunami. Bagaimana jika Banyuwangi memiliki alat pendeteksi dini bencana, maka potensi bencana yang akan terjadi dapat lebih dini dan dapat meminimalisir korban jiwa yang terkait dengan bencana tersebut.

 

DPRD juga mendesak BPBD segera bergerak untuk berkoordinasi dengan Pemkab Banyuwangi untuk perlindungan seluruh peralatan penanggulangan bencana

 

Made mengaku, pihaknya belum mengecek apakah di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun 2019 ini sudah ada atau belum untuk pembelian alat pendeteksi dini bencana tersebut. Jika belum, pihaknya akan menambahkan anggaran pembelian EWS itu pada APBD perubahan nanti, karena yang terpenting kata Made Banyuwangi harus mempunyai alat pendeteksi dini bencana. 

 

“ Pemerintah harus tanggap terkait alat pendeteksi bencana kalau memang ada yang rusak, karena ini menyangkut nyaa masyarakat Banyuwangi ketika ada korban bencana, dan BPBD segera bergerak koordinasi dengan Pemkab untuk mendeteksi peralatan dan potensi bencana terkait tsunami dan tanah longsor karena sekarang posisi sedang musim hujan deras”, ujarnya.

 

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat merilis ada sekitar 45 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, rawan sekali dihantam bencana tsunami. Sebab desa- desa tersebut letaknya berdekatan dengan pantai.

 

Menurut kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi Fajar Suasana, puluhan desa itu diantaranya, Desa Sambimulyo, Temurejo, Pakis, Sobo, Kertosari, Ketapang, Sumberagung, Pesanggaran, Grajagan dan Desa Sumbersewu. 

 

Dari puluhan desa itu, tingkat kerawananya berbeda- beda. Mulai dari tingkat kerawanan tinggi, sedang, hingga ringan. Kata Fajar, untuk desa yang tingkat kerawananya tinggi itu yang letaknya berada di pantai laut lepas, seperti laut Selatan Jawa. Sedangkan yang tingkat kerawanan sedang hingga ringan yang daerah pantainya tidak di laut lepas.

 

Di wilayah Kabupaten Banyuwangi sendiri merupakan daerah yang paling luas rawan Tsunami di Pulau Jawa. Sehingga untuk mengetahui dini potensi bencana tsunami Banyuwangi sangat membutuhkan alat pendeteksi dini tsunami atau Early Warning System (EWS).

 

Menurut Fajar, alat pendeteksi dini bencana ini, berfungsi selain dapat mendeteksi dini bencana tsunami juga bisa mendeteksi dini bencana banjir bandang, tanah longsor dan bencana Gunung Meletus. Sedangkan Kabuaten Banyuwangi sendiri telah memiliki 7 EWS bantuan dari BNPB. Namun alat tersebut saat ini kondisinya sudah rusak karena komponennya dicuri. 

 

BPBD Banyuwangi saat ini memerlukan EWS milik BMKG Banyuwangi. Untuk itu, BPBD mengharap Pemerintah Banyuwangi tahun 2019 ini memprioritaskan pengadan EWS, sehingga potensi lebih awal yang bisa membuat Banyuwangi berhasil.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS