Pemerintah Wajibkan Tinggi Bangunan Usaha Minimal 3 Lantai

Ilex VIS- Pemerintah daerah mewajibkan para pengusaha yang akan membangun gedung di kawasan jalan S.Parman kelurahan Pakis, ketinggian gedung minimal 3 lantai. Hal ini mengacu pada UU nomor 38 t hun 2004 tentang jalan serta peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 dan peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah, karena di sepanjang jalan S.parman tersebut masuk dalam kawasan jalan nasional yang menghubungkan wilayah Banyuwangi kota menuju kecamatan Rogojampi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Banyuwangi, Mujiono mengatakan, apabila ketinggian bangunan di wilayah setempat minimal harus 3 lantai, maka maksimal ketinggian bangunan masih di perbolehkan hingga 7 lantai. Asalkan tidak di perbolehkan di bawah 3 lantai. Menurut Mujiono, peraturan ini sengaja di prioritaskan karena untuk pengendalian tata ruang, menyusul kawasan jalan S.Parman adalah masuk dalam jalan nasional atau jalan utama. Sehingga apabila garis sempadan bangunannya tidak di atur mulai sekarang, maka ke depan di khawatirkan bangunan baru di kawasan setempat banyak yang tidak mematuhi peraturan. Mujiono menjelaskan, ketinggian bangunan minimal harus 3 lantai dengan dasar bangunan harus berukuran 70 – 30. Dalam artian, 70 itu untuk bangunan gedung. Sedangkan 30 untuk ruang terbuka hijau sekaligus dengan Landscape tamannya. Sehingga, pemerintah daerah meminta kepada para pengusaha untuk tidak membuat bangunan dengan 1 lantai, supaya bentuk bangunan bisa serasi dan fungsinya bisa lebih kelihatan. Karena jika bangunan minimal 3 lantai, maka satu lokasi bisa di gunakan untuk beberapa obyek, misalnya untuk area komersial ataupun untuk penjualan kendaraan bermotor. Sehingga apabila setiap bangunan hanya 1 lantai, maka di pastikan lahan di kawasan setempat tidak akan mencukupi, karena ke depan di prediksikan bisnis di daerah tersebut akan berkembang cukup pesat. Mujiono menambahkan, jika ada pengusaha yang masih melanggar peraturan dengan membuat bangunan hanya 1 lantai di sepanjang jalan S.Parman, maka Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB nya tidak akan di keluarkan. Bahkan, Mujiono juga mengaku telah melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut melalui baliho dan spanduk, sehingga di harapkan masyarakat bisa untuk mematuhinya. Sementara itu, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2011 tentang restribusi perijinan tertentu, setiap bangunan yang ada di tepi jalan naisonal, jalan propinsi dan jalan kabupetan harus mempunyai IMB serta mengikuti Garis Sempadan Bangunan atau GSB sesuai program pengendalian tata ruang. Dalam artian, bagi bangunan di pinggir jalan nasional dan jalan propinsi, maka garis sempadan bangunannya harus mundur 10 meter dari tepi jalan. Sementara bagi bangunan yang di pinggir jalan kabupetan, garis sempadan bangunannya harus mundur 7 meter dari tepi jalan.

Add comment


Security code
Refresh