Warga Pancer Minta Hak Atas Tanah Mereka

Lokasi tanah itu, kini sudah dijadikan pemukiman warga yang dihuni 945 kepala keluarga.

Daus VIS- Ribuan warga kampung nelayan dusun Pancer, Desa Sumberagung Pesanggaran yang mengatasnamakan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah ( Pokmas Dartibnah) Rabu siang (17/5/17) mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Banyuwangi.

Kedatangan ribuan warga itu hendak.menyampaikan aspirasi kepada Bupati Abdullah Azwar Anas dan DPRD untuk meminta hak atas tanah yang mereka tempati sejak puluhan tahun silam. Warga datang dengan naik mobil bak terbuka dan motor. Mereka datang langsung memarkirkan kendaraannya di depan Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria. Selanjutnya mereka menuju gedung DPRD untuk menemui Bupati dan ketua DPRD yang siang itu sedang mengikuti rapat paripurna pengesahan raperda.

Koordinator aksi, Mudasar menuturkan, saat ini ada seribu orang warga kampung nelayan dusun Pancer RW 2 dan 3, Desa Sumberagung yang ikut dalam aksi tersebut. Mereka meminta hak atas tanah yang telah diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soenandar Prijosoedarmo yang melepaskan hak atas tanah kepada Bupati Soesilo Soeharto, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tanah tertanggal 3 April tahun 1979. Dalam berita acara itu, Gubenur menyerahkan hak atas tanah negara seluas 12, 4 hektar kepada warga untuk dijadikan hak milik warga.

Lokasi tanah itu, kini sudah dijadikan pemukiman warga yang dihuni 945 kepala keluarga. Dia bersama ribuan warga di dua RW tersebut sudah berjuang sejak tiga tahun silam, agar Bupati mau menyetujui hak atas tanah itu diberikan kepada masyarakat. Sehingga tanah yang kini menjadi tempat tinggal mereka bisa memiliki bukti yang sah berupa sertifikat tanah.

Anehnya saat ini lanjut Mudasar, dari total 29 ha, tanah seluas 5 ha sudah bisa disertifikat untuk kepentingan tempat pelelangan ikan, dan juga untuk kepentingan wisata tujuh ha. Namun tanah seluas 12.6 ha milik warga, tidak kunjung diserah terimakan oleh bupati. Karena surat penyerahan tanah dari bupati, akan dijadikan dasar pembuatan sertifikat hak milik warga, sebagaimana permintaan badan pertanahan. Sedangkan selama ini, warga sudah berjuang meminta surat serahterima penguasaan tanah di dusun pancer tersebut. Namun masih belum juga membuahkan hasil.

Dihadapan ketua DPRD Banyuwangi, warga mendesak agar wakil rakyat membantu mereka mendaptkan hak atas tanah yang ditempatinya selama ini. Terlebih saat ini, program nawa cita presiden Jokowi memperbolehkan warga yang sudah menempati tanah negara selama 30 tahun untuk dikuasai menjadi miliknya. Dalam aksinya, warga memberi waktu satu minggu pada pemerintah daerah, untuk mendapatkan haknya berupa surat serah terima tanah yaang sudah diteken bupati. Jika dalam waktu satu minggu tidak ada kejelasan, warga mengancam akan turun aksi lagi dengan masa yang lebih besar.

Sementara itu ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahya Negara yang menemui massa siang itu di gedung dewan berjanji akan membantu warga memfasilitasi keinginannya. Karena persoalan tersebut selama ini tidak ditangani oleh DPRD. Bahkan dewan juga akan memanggil para pihak untuk dilakukan hearing, guna mencari solusi dan menindaklanjuti keinginan warga Pancer.

Add comment


Security code
Refresh