Demokrat Tolak Lahirnya Perppu Tentang Ormas

Demokrat menilai jika kondisi negara masih aman dan terkendali.

Daus VIS - Partai Demokrat menjadi salah partai di DPR yang menolak lahirnya peraturan pemerintah pengganti Undang undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Oganisasi Kemasyarakatan. Karena dinilai, pasal dalam Perppu yang mengamanatkan pembubaran Ormas Radikal seperti HTI tersebut, belum relevan dikeluarkan saat ini.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh sekretaris jenderal partai Demokrat Hinca Panjaitan pada Jumat siang (14/7/17) saat berkunjung ke Banyuwangi dalam rangka keliling nusantara untuk penguatan internal partai. Hinca menuturkan, berdasarkan Undang Undang, presiden bisa mengeluarkan Perppu dengan syarat, kondisi negara dalam keadaan genting dan memaksa. Sedangkan saat ini, Demokrat menilai jika kondisi negara masih aman dan terkendali. Sehingga sebagian fraksi di DPR RI menolak lahirnya Perppu tersebut.

Jika sealam ini ditemukan adanya Ormas radikal yang bisa mengancam keamanan negara, seharusnya kata Hinca, pemerintah melakukan upaya pendekatan untuk meluruskannya, sembari mencari bukti kuat jika ormas tersebut memang benar benar radikal. Jika terbukti, maka pemerintah menyerahkan pada aparat penegak hukum atau pengadilan, untuk diadili.

Demokrat berharap, dengan rentan waktu 3 bulan pasca dikeluarkannya Perppu tersebut, tidak langsung diundangkan, demi menjamin kepastian hukum. Karena dikhawatirkan, jika langsung diberlakukan, memunculkan ketidakpastian hukum. Karena Hinca khawatir, jika Perppu tersebut mendapatkan penolakan dari DPR, maka ormas yang terlanjur dibubarkan pemerintah yang akan dirugikan.

Namun demikian, Sekjen Demokrat asal sumatera utara ini mengaku masih menunggu penjelasan dari pemerintah yang akan diundang ke DPR untuk menjelaskan latar belakang lahirnya Perppu tersebut, untuk menentukan sikap politik selanjutnya.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Oganisasi Kemasyarakatan langsung berlaku setelah ditandangani Presiden Joko Widodo pada Senin 10 juli kemarin. Perppu ini mengubah sejumlah isi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.

Dengan Perppu, maka pemerintah bisa langsung membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila melalui mekanisme pengadilan. Pemerintah pun diminta segera memanfaatkan momentum berlakunya Perppu ini dengan membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau ormas lainnya yang dianggap anti-Pancasila. Lahirnya Perppu ini karena pemerintah beranggapan saat ini terjadi kegentingan yang memaksa di Indonesia dengan mulai menyebarnya faham radikal yang anti terhadap pancasila.

Add comment


Security code
Refresh