Ribuan Nelayan Tolak Aturan Menteri Kelautan

Reporter : Daus Vis

Jika peraturan menteri susi itu terus diterapkan, bakal membunuh mata pencaharian mereka dan menyengsarakan nelayan.

radiovisfm.com, Banyuwangi - Ribuan nelayan di Banyuwangi, Senin siang (17/7/17) unjuk rasa di gedung DPRD Banyuwangi. Kedatangan nelayan asal pantai Grajagan, Lampon dan Pancer itu, menyampaikan aspirasinya menolak peraturan menteri perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti yang melarang penangkapan dan penjualan benur lobster yang menjadi mata pencaharian nelayan.

Koordinator aksi dalam orasinya menyatakan bahwa kehadirannya di gedung dewan ini untuk menyampaikan aspirasinya kepda para wakil rakyat tentang penolakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 Tahun 2016 Tentang larangan Penangkapan dan penjualan benur Lobster, atau lobster yang beratnya kurang dari dua ons. Mereka mendesak kepada wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepda pemerintah pusat agar keputusan menteri yang dianggap membelenggu usaha dan menyengsarakan nelayan itu segera dicabut.

Karena selama ini, mayoritas nelayan yang ada di pesisir Grajagan Purwoharjo, Pancer, Rajegwesi dan Lampon Pesanggaran itu, kesehariannya mencari dan menjual benur lobster untuk kebutuhan hidup sehari hari. Terlebih saat ini, hasil tangkapan ikan tengah sepi. Jika peraturan menteri susi itu terus diterapkan, bakal membunuh mata pencaharian mereka dan menyengsarakan nelayan.

Dalam aksi yang dilakukan, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar susi pujiastuti dicopot jabatannya sebagai menteri atau mencabut peraturan yang dikeluarkan. Bahkan ribuan nelayan yang datang dengan membawa mobil berisi sound system itu, juga memperagakan aksi teatrikal yang menggambarkan penindasan yang dilakukan oleh menteri susi keapda para nelayan.

Kehadiran ribuan nelayan dalam aksi unjuk rasa siang itu, diterima oleh ketua DPRD, Made Cahyana Negara yang meminta perwakilan massa untuk masuk di ruang khusus DPRD Banyuwangi untuk berdialog dengan anggota dewan lintas komisi.

Made menuturkan, yang berhak mencabut atau membatalkan peraturan menteri adalah kementrian itu sendiri. Namun selaku wakil rakyat, dari hasil dialog bersama nelayan siang itu, dewan akan menyampaikan aspirasi nelayan banyuwangi kepada pemerintah pusat.

Add comment


Security code
Refresh