FSPMI : Kesejahteraan Buruh di Banyuwangi Belum Terpenuhi

radiovisfm.com – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Banyuwangi menilai, kesejahteraan buruh di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera, termasuk di Banyuwangi.

Hal ini disebabkan karena masih banyak perusahaan di Banyuwangi yang tidak membayarkan terkait BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Padahal di UU Tenaga Kerja sudah diatur.

Hal ini dikatakan Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Banyuwangi, Khoirul Anwari Arif.

“Selain itu, sebagian perusahaan di Banyuwangi masih banyak yang menggaji karyawan di bawah upah minimum kabupaten atau UMK. Makanya, perwakilan buruh di Banyuwangi ikut turun jalan untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang belum terpenuhi,” papar Anwar.

Sebelumnya, gabungan serikat pekerja dan gerakan rakyat dari penjuru Jawa Timur menggelar aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Gedung Gubernur Jatim, Rabu (1/5/2024).

Total sekitar 20 ribu massa berkumpul untuk menyuarakan kepentingan buruh. Perwakilan serikat buruh dari Banyuwangi juga bergabung menyuarakan tuntutannya. Dan Khoirul Anwari Arif sendiri ikut terlibat dalam aksi tersebut.

Anwar menjelaskan, setidaknya, para buruh menolak upah murah dan mendesak pemerintah menghapus UU Omnibus Law Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Utamanya soal kerja kontrak.

“Dengan UU yang sekarang ini, pekerja rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena tidak ada kepastian kerja. Dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mana tiga tahun kontrak harus diangkat menjadi karyawan tetap,” kata Anwar.

UU sekarang, tambah Anwar, masih bisa di kontrak hingga 5 tahun kerja, dan tidak pasti menjadi karyawan tetap. Harapannya, Buruh di banyuwangi juga mendapat perhatian dari pemerintah.

“Terkait kejelasan kontrak kerja, saya minta untuk menghapus potongan gaji yang tidak jelas, upah yang sesuai serta mendapatkan jaminan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan,” pungkas Anwar.

Written by Ilex