Prihatin Situasi Politik Jelang Pemilu, Civitas Academica Perguruan Tinggi Sampaikan Sikap

By ILEX VIS 08 Feb 2024, 23:56:38 WIB Banyuwangi
Prihatin Situasi Politik Jelang Pemilu, Civitas Academica Perguruan Tinggi Sampaikan Sikap

radiovisfm.com - Forum civitas academica perguruan tinggi Banyuwangi menyampaikan pernyataan sikap dan seruan moral terkait kondisi politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Puluhan civitas academica dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam penyataan sikap tersebut. Antara lain dari Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Universitas Banyuwangi, Institut Agama Islam Ibrahimy, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi.

Baca Lainnya :

Pernyataan sikap dan seruan moral dibacakan oleh Dosen FISIP Untag Erna Agustina.

Civitas academica perguruan tinggi Banyuwangi, merasa perlu ambil bagian penting proses pelaksanaan demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia,” ujarnya.

Erna mengungkapkan, demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum di Indonesia sebagaimana cita- cita Proklmasi Kemerdekaan RI. Hal ini tentu harus dilakukan, mengingat perguruan tinggi adalah bagian penting sejarah panjang penegakan demokrasi di Indonesia hingga saat ini.

“Politik harus tunduk pada hukum. Kami menganggap, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Kekuasaan telah mengabaikan aturan hukum dan etika,” kata Erna.

Ia menjelaskan, berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan keputusan DKPP yang seluruhnya menyatakan adanya pelanggaran etika berat dalam pelaksanaan hukum pada tahapan Pemilu 2024, inkonsistensi presiden dalam pernyataan dan sikap, gejala politisasi ASN dan aparat negara yang lain untuk memenangkan pasangan tertentu, gejala intimidasi oleh aparat negara, hingga politisasi bantuan sosial. Hal-hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi para civitas academica yang menggelar aksi. Menurut mereka, kehidupan berbangsa dan bernegara tengah terdegradasi.

“Nilai fundamental etika keadaban publik dilanggar dalam proses demokrasi sehingga mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia,” tutur Erna.

Para citivas academica menyampaikan tujuh pernyataan sikap. Pertama, mereka menuntut Presiden menghentikan segala perbuatan yang dianggap dilakukan dan didasarkan atas kepentingan pribadi dengan memanfaatkan alat-alat serta sumber daya negara.

Kedua, menuntut Presiden memastikan netralitas penyelenggara negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun penyelenggara negara yang lain serta harus memberikan teladan terbaik.

Ketiga, mereka menuntut kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan umum, dijalankan tanpa intimidasi dan intervensi dari alat kekuasaan negara.

Keempat, mereka juga meminta seluruh jajaran kabinet yang terlibat secara langsung dalam pemilihan umum untuk tidak menggunakan alat kuasanya dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Kelima, kami mengajak seluruh aparatur sipil negara baik ditingkat pusat, maupun yang berada di tingkat daerah untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu,” tutur Erna.

Keenam, mereka juga menuntut segera dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu yang berkaitan dengan keterlibatan presiden dan alat kuasa lainnya secara langsung dalam pemilu.

“Mengingat presiden sebagai pimpinan tertinggi tentu dapat menggerakkan alat kuasanya untuk melanggengkan kepentingan pribadi yang mencederai nilai reformasi dan konstitusi,” ungkap Erna.

Terakhir, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif akan kebutuhan memperbaiki tatanan demokrasi dan koridor konstitusi di Indonesia.

“Pernyataan sikap dan seruan moral ini merupakan bentuk keprihatinan pihaknya terhadap kondisi demokrasi di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang banyak bertentangan dengan Proklamasi Kemerdekaan RI dan semangat reformasi,” pungkas Erna.

 

 

 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment