radiovisfm.com – Kemacetan panjang yang terus berulang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mendapatkan perhatian serius dari Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS).
Saat meninjau lokasi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Senin (28/9/2026), Bambang menyampaikan kemacetan pelabuhan bukan sekadar masalah antrean kendaraan, melainkan ancaman langsung bagi sektor pariwisata nasional.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas rasa ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan serta para wisatawan yang hendak berlibur menuju Pulau Dewata.
“Pasti ini dampaknya ke pariwisata. Masyarakat seluruh Indonesia jadi enggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali,” tutur Bambang saat memberikan keterangan di Pelabuhan Ketapang.
Sektor pariwisata Bali yang bergantung pada aksesibilitas darat dan laut berpotensi mengalami penurunan kepercayaan publik jika penanganan logistik pelabuhan terus lambat.
Melihat dampak ekonomi yang sistemik tersebut, BHS secara khusus mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk ikut berpartisipasi aktif dalam membenahi infrastruktur penyeberangan.
“Saya juga mohon Pemerintah Provinsi Bali itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur,” desak Bambang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata dia, telah memberikan dukungan dengan merencanakan revitalisasi Dermaga Bulusan untuk memperlancar arus barang dan penumpang.
Dukungan serupa dari Pemprov Bali diharapkan dapat diwujudkan dalam pembenahan fasilitas pelabuhan penyeberangan di sisi Gilimanuk, seperti penambahan kapasitas plengsengan.
Bambang menyebut sinergitas inter-wilayah antara Jawa Timur dan Bali sangat dibutuhkan demi menjaga stabilitas pasokan logistik dan konektivitas pariwisata.
Guna menekan dampak buruk yang makin meluas ke perekonomian daerah, Politisi Partai Gerindra ini mendesak penerapan langkah-langkah darurat operasional.
Salah satu kesepakatan darurat yang diambil adalah memotong durasi bongkar muat dari 35 menit menjadi 15 menit agar antrean kendaraan di jalur pariwisata segera terurai.
“Kalau ini dilakukan benar, habis ini! Karena ada terjadi penambahan kapasitas angkut di atas 50 persen dari yang ada sebelumnya,” ujar Bambang optimistis.
Pengawasan ketat juga akan dilakukan oleh DPRD, BPTD, KSOP setempat bersama Bambang untuk memastikan seluruh skema penanganan di Pelabuhan Ketapang berjalan tanpa kendala berlarut.
Penguatan infrastruktur pelabuhan secara gotong royong ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin kelancaran arus pariwisata menjelang musim libur akhir tahun.
General Manager ASDP cabang Ketapang, Media Syahrianto mengaku anggota Komisi VII DPR RI meminta pihaknya untuk meminimalisir waktu bongkar muat kapal dari 35 menit menjadi 15 menit.
“Itu sudah kami lakukan berdasarkan kesepakatan bersama GAPASDAP, BPTD, KSOP serta semua unsur terkait sebagai upaya percepatan kendaraan masuk ke dalam kapal,” terang Media.
Dengan adanya kebijakan ini kata Media, diharapkan semua kendaraan bisa langsung masuk ke dalam kapal sehingga tidak ada lagi antrian di luar pelabuhan.