radiovisfm.com — Ketua GAPASDAP Banyuwangi menyampaikan keprihatinan atas kemacetan yang berkepanjangan di lintas Ketapang–Gilimanuk. Ketersediaan kapal yang banyak namun belum diimbangi dengan kecukupan dan kemampuan dermaga dinilai menjadi persoalan penting yang perlu dibenahi untuk memperlancar pelayanan penyeberangan Ketapang – Gilimanuk khususnya.
Ketua DPC GAPASDAP Banyuwangi, Nurjatim, menjelaskan bahwa GAPASDAP telah menyediakan armada yang mencukupi, tetapi pemanfaatannya masih terkendala fasilitas kepelabuhanan. Dari 58 kapal yang tersedia, hanya 28 kapal yang dapat dioperasikan dengan dukungan tujuh dermaga. Dalam pola pelayanan tersebut, setiap dermaga mendukung pengoperasian empat kapal.
“Ironis sekali, dalam kondisi macet sampai 9–17 kilometer, tetapi kapal-kapalnya tidak bisa beroperasi karena tidak tersedia dermaga yang cukup. Apalagi saat ini sedang ada perbaikan dermaga MB2 Gilimanuk sehingga cuma 23 kapal saja yang bisa beroprasi atau 40%nya saja dari jumlah kapal yang banyak itu,” ujar Nurjatim.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penumpukan kendaraan tidak dapat semata-mata dilihat sebagai persoalan kekurangan kapal. Penambahan dermagalah yang diperlukan untuk membuka kesempatan operasi bagi armada yang sudah tersedia, sehingga lebih banyak kapal dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat.
Selain jumlah, Nurjatim menyoroti daya dukung dermaga terhadap kendaraan yang naik maupun turun dari kapal. Ia menyebut kebutuhan fasilitas yang mampu dilalui truk berbobot sekitar 30–50 ton belum dapat dipenuhi oleh seluruh dermaga yang ada saat ini. Karena itu, peningkatan kapasitas pelayanan perlu mencakup kemampuan fasilitas bongkar muat, bukan hanya ketersediaan tempat sandar.
Perawatan fasilitas sandar, termasuk dermaga plengsengan dan dolphin, juga menjadi perhatian. Nurjatim menekankan bahwa fasilitas tersebut harus terpelihara dan memiliki kekuatan yang sesuai dengan kapal yang dilayani. Terlebih, sudah terdapat kapal berukuran 2.000–3.000 GT yang membutuhkan dukungan fasilitas pelabuhan yang memadai.
“Kalau meminta kapal diperbesar, dermaganya juga harus diperkuat. Jangan dermaganya tetap seperti itu, sementara kapal yang harus dilayani semakin besar,” tegasnya.
Nurjatim meminta agar evaluasi terhadap persoalan penyeberangan dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Penilaian tidak seharusnya hanya diarahkan kepada kapal atau perusahaan pelayaran, tetapi juga terhadap kesiapan pelabuhan yang menentukan kelancaran pengoperasian armada.
Ia menegaskan bahwa pembenahan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas khususnya pengguna jasa yaitu dapat mengurangi antrean dan memastikan kapal-kapal yang telah disediakan GAPASDAP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat.