radiovisfm.com – Pemerintah menyampaikan bahwa pergeseran arah kebijakan pangan pemerintah yang kini memprioritaskan perlindungan harga di tingkat produsen serta pemberian diskon harga pupuk hingga 20 persen, guna mendongkrak kesejahteraan petani.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menggelar dialog langsung dengan kelompok tani di Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Pertemuan yang berlangsung di sela-sela agenda pembagian bantuan itu menjadi ruang serap aspirasi bagi para petani lokal. Zulkifli Hasan menyoroti fenomena menurunnya taraf hidup petani di daerah yang sebelumnya kerap terdampak kebijakan pengendalian inflasi. Menurut Zulkifli, penekanan harga komoditas pangan di masa lalu sering kali merugikan petani hingga memicu alih profesi dari pemilik lahan menjadi buruh tani.
“Petani kita sekarang berubah menjadi buruh tani. Sedih kita, jadi petani bukan maju. Dulu punya sawah, punya kebun, karena harganya hancur, dijaga agar inflasi tidak boleh naik, tapi yang korban petani,” ujar Zulkifli Hasan di hadapan para petani di Tegaldlimo, Sabtu (21/11/2026).
Untuk memutus rantai kerugian tersebut, Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah mengubah pendekatan tata kelola pangan nasional. Kesejahteraan petani sebagai produsen kini ditempatkan di garis depan, sementara daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dijaga melalui skema bantuan sosial yang terpisah.
“Petani harus didahulukan karena dia yang memproduksi. Misalnya, padi kita beri harga bagus, sekarang Rp8.000. Bagi masyarakat yang tidak mampu membeli beras, kita beri subsidi dan bantuan pangan, sehingga petaninya tidak dirugikan,” jelas ketua DPP PAN ini.
“Pupuk juga kita beri diskon harganya sebesar 20 persen. Berpihak kepada petani itulah yang akan mengangkat kesejahteraan mereka kembali,” tambahnya.
Kebijakan diskon pupuk sebesar 20 persen serta penetapan harga pembelian gabah yang kompetitif diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus memastikan margin keuntungan yang layak bagi petani di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur.
Langkah yang disampaikan Zulkifli Hasan di Banyuwangi merupakan bagian dari agenda konsolidasi pangan nasional yang ia kawal sejak menjabat sebagai Menko Bidang Pangan.
Dalam berbagai kunjungan kerja ke sentra-sentra pertanian di Indonesia, terdapat sejumlah fokus kebijakan utama yang terus didorong untuk memperkuat posisi tawar petani diantaranya. Penyederhanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi dimana Pemerintah memangkas alur birokrasi penyaluran pupuk agar dapat langsung diakses oleh petani melalui gabungan kelompok tani (Gapoktan) maupun pengecer resmi tanpa hambatan administratif yang berbelit, sekaligus menurunkan beban biaya sarana produksi.
Menjaga stabilitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta mengoptimalkan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog pada masa panen raya guna mencegah jatuhnya harga di tingkat petani. Mendorong koordinasi lintas kementerian untuk memperbaiki jaringan irigasi tersier, memodernisasi alat mesin pertanian (alsintan), serta memperluas areal tanam guna meningkatkan produktivitas panen nasional.
Dan memisahkan instrumen pengendalian inflasi konsumen dengan instrumen perlindungan produsen melalui penyaluran bantuan pangan beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga stabilitas harga pasar tetap terjaga tanpa menekan pendapatan petani di sektor hulu.
