radiovisfm.com – Kementrian Perhubungan memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 aman serta mengantisipasi angkutan Lebaran 2027.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Samsuddin, melakukan peninjauan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada Selasa (17/11/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional pelabuhan menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, serta mengantisipasi angkutan Lebaran 2027 mendatang.
Samsuddin menyampaikan, pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kesiapan sarana dan prasarana dermaga, armada kapal, hingga langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem dan fenomena pasang surut air laut pada bulan Desember.
“Kita telah melakukan pengecekan secara keseluruhan. Memang banyak persiapan, bukan hanya menghadapi Nataru, tapi juga angkutan Lebaran nantinya. Baik dari sisi sarana prasarana, dermaga, dan kapal itu sendiri,” ujar Samsuddin.
Guna mengurai potensi kepadatan kendaraan, Kementerian Perhubungan juga melakukan percepatan waktu layanan kapal atau Tiba Berangkat Bongkar Muat (TBBW). Waktu sandar dan bongkar muat yang sebelumnya memakan waktu satu jam kini dipangkas menjadi maksimal 40 menit.
Menurut Samsuddin, keberhasilan skema percepatan ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari pihak operator pelabuhan (ASDP), kru kapal, hingga kedisiplinan para sopir angkutan.
“Pola operasi kapal standby sebelum yang lain sudah berisi dan selesai, yang lain langsung masuk. Jadi ini harus kerja sama secara keseluruhan sehingga bisa lebih cepat,” jelasnya.
Solusi Jangka Panjang Atasi Cuaca dan Surut Ekstrem
Menanggapi kendala teknis akibat surut air laut ekstrem yang kerap menghambat operasional penyeberangan, Samsuddin memaparkan dua rekomendasi teknis jangka panjang.
Pertama adalah perluasan area dermaga yang dibarengi dengan pembangunan pemecah gelombang (breakwater). Kedua, memfungsikan kembali Dermaga Bulusan untuk membantu mengurai aktivitas bongkar muat di pelabuhan utama.
Meski pembangunan breakwater dinilai cukup mendesak untuk menunjang keselamatan dan kelancaran pelayaran di tengah cuaca buruk, Samsuddin mengakui realisasinya masih terkendala alokasi anggaran negara yang cukup besar.
“Kalau mendesak, mendesak. Cuma kan kita kembali lagi masalah anggaran, ya. Ini cukup besar biayanya, kalau breakwater lumayan ya, bisa Rp1 triliunan. Kami selalu mengusulkan, tapi ada skala prioritas yang lain sehingga dalam setiap tahunnya agak molor,” terangnya.
Sebagai informasi, Dirjen Hubla turun tidak sendiri. Ia ditemani Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kemenhub Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, hingga Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Budi Indra Dermawan.
