Layangkan Somasi Terbuka, Advokat Asli Bumi Blambangan Tolak Keras Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

radiovisfm.com – Advokat sekaligus putra daerah asli Bumi Blambangan, Raden Bomba Sugiarto secara resmi melayangkan somasi terbuka dan pernyataan keberatan hukum kepada Presiden RI, Menteri Kehutanan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi serta Balai Taman Nasional Alas Purwo.

Somasi ini dilayangkan sebagai bentuk penolakan tegas atas wacana pemindahan (translokasi) sebagian populasi Badak Jawa (Rhinocerius Sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) Banyuwangi.

Menurut pandangan Kantor Hukum dan HAM RBS Law Office, rencana pemindahan satwa berstatus krisis tersebut cacat secara prosedur hukum, beresiko fatal bagi keselamatan satwa serta mengabaikan partisipasi masyarakat Bumi Blambangan.

Surat berisi somasi terbuka ini diserahkan oleh Bomba Sugiarto ke Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dan diterima langsung oleh Kepala Balai TNAP Probo Wresni Adji, Rabu (18/11/2026).

Dalam somasi bernomor 001/SOM-RBS/XI/2026 tersebut, Kantor Hukum dan HAM, Raden Bomba Sugiarto menguraikan sejumlah pelanggaran norma hukum lingkungan jika pemerintah memaksakan translokasi. Dan ini dinilai sama saja Tabrak Norma Konservasi dan Asas kehati-hatian.

Seperti Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 jonto UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE, yang melarang pengangkutan dan pemindahan satwa dilindungi kecuali untuk penyelamatan dengan pembuktian ilmiah mutlak bahwa habitat asli gagal di pertahankan. Juga pasal 37 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2024, yang mewajibkan keterlibatan dan peran serta masyarakat local dalam kebijakan konservasi. Wacana sepihak dari pusat dinilai mencederai hak konstitusional warga Banyuwangi. Serta pasal 2 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, terkait PPLH, terkait asas kehati-hatian.

“Perbedaan ekosistem pakan di Alas Purwo dan stress akibat pengangkutan jarak jauh berpotensi memicu kematian tinggi bagi Badak Jawa,” ungkap Bomba.

“Taman Nasional Alas Purwo bukan ruang kosong atau kelinci percobaan kebijakan yang terburu-buru. Alasan mitigasi bencana tsunami atau letusan Gunung Anak Krakatau di Ujung Kulon seharusnya dijawab dengan penguatan perlindungan di habibat aslinya, bukan memindahkan risiko ke ujung timur Pulau Jawa,” paparnya.

Selain menyoroti aspek ekologis dan yuridis, Bomba juga menyuarakan kewaspadaan public terhadap dugaan adanya agenda terselubung maupun konspirasi kepentingan industri pertambangan di balik wacana pengurangan populasi Badak Jawa.

Bomba menyampaikan bahwa public berhak curiga agar isu konservasi tidak dijadikan instrument tukar guling tata ruang atau karpet merah bagi ekspansi industry ekstraktif dan pertambangan, baik di sekitar kawasan penyangga Ujung Kulon maupun di pesisir selatan Banyuwangi.

“Meskipun dugaan adanya konspirasi pertambangan ini masih memerlukan konfirmasi resmi dan investigasi mendalam, pemerintah diharapkan wajib transparan,” terang Bomba.

Bomba menambahkan, melalui somasi tersebut, pihaknya memberikan tenggat waktu 14 hari kerja kepada pemerintah untuk membatalkan rencana relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo serta membuka dokumen kajian ilmiah maupun peta perizinan usaha pertambangan (IUP/IUPK) di sekitar kawasan tersebut.

“Jika peringatan hukum ini diabaikan, pihaknya siap menempuh jalur hukum melalui Gugatan Tata Usaha Negara (PTUN), Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) serta pelaporan maladministrasi ke Ombudsman RI demi menyelamatkan Badak Jawa dan menjaga kedaulatan ekologis Bumi Blambangan,” pungkas Bomba.