radiovisfm.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Polresta, DPRD, dan sejumlah pemangku kepentingan penyeberangan menyepakati sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan kendaraan di jalur Ketapang-Gilimanuk.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Mapolresta Banyuwangi, Senin (7/9/2026). Penanganan dibagi dalam skema jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, mengatakan langkah darurat yang dilakukan adalah mengoptimalkan kapal berkapasitas besar untuk mempercepat pengangkutan kendaraan dari Ketapang menuju Gilimanuk.
Saat ini terdapat empat kapal bantuan berukuran besar dengan kapasitas sekitar 2.000 hingga 4.000 GT. Masing-masing kapal mampu mengangkut lebih dari 100 kendaraan dalam sekali perjalanan.
Beberapa di antaranya adalah KMP Portlink VII dan KMP Jatra I. Kapal-kapal tersebut diharapkan dapat menjadi armada penyapu untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di kawasan pelabuhan. “Ini kapal penyapu untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat,” kata Mujiono.
Menurut Wabup Mujiono, salah satu persoalan yang menyebabkan antrean panjang adalah terbatasnya dermaga yang dapat digunakan. Dari total 9 dermaga di Ketapang, saat ini hanya 6 yang bisa difungsikan secara optimal.
Satu dermaga sedang menjalani perbaikan, sedangkan Dermaga Bulusan belum dapat digunakan setelah dua unit fender roboh ke laut sehingga membutuhkan pembenahan. Kondisi tersebut membuat penyedia jasa penyeberangan memaksimalkan penggunaan kapal-kapal berukuran besar agar lebih banyak kendaraan dapat diseberangkan menuju Gilimanuk, Bali.
Selain itu, kapal bantuan juga menerapkan pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) untuk mempercepat pergerakan kapal. Pola tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi waktu tunggu kendaraan di sisi Ketapang.
Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, Pemkab Banyuwangi bersama stakeholder mendorong pengoptimalan kembali Dermaga Bulusan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Usai rapat koordinasi, jajaran terkait langsung meninjau kondisi Dermaga Bulusan. Hasil peninjauan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pengajuan perbaikan kepada Pemprov Jatim. “Besok ada tim survei untuk mengecek kelayakannya. Kita harapkan Dermaga Bulusan ini bisa kembali dioptimalkan,” ujar Mujiono.
General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mempercepat pembenahan Dermaga Bulusan. “Rencananya Oktober diperbaiki. Kami berharap bisa segera. Kami juga koordinasi dengan ASDP pusat untuk melihat kondisi yang ada di sini, Ketapang,” kata Media.
Media menjelaskan, dalam kondisi normal arus penyeberangan dua arah pada lintasan Ketapang-Gilimanuk dapat mencapai belasan ribu kendaraan setiap hari. “Sehari 7.000-an kendaraan di sini. Dua sisi 14.000 sehari. Truk logistik 3.000-an selama 24 jam,” ungkapnya.
Dengan tambahan armada seperti KMP Jatra I dan KMP Portlink VII, ASDP menargetkan kapasitas angkut kendaraan dapat meningkat setidaknya 10 persen.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, pengembangan infrastruktur pelabuhan akan dilakukan secara bertahap. Peningkatan kapasitas Dermaga Ponton menjadi salah satu rencana yang disiapkan.
“Kami jangka menengah dan jangka panjang pastinya akan buat dermaga ini. Peningkatan kapasitas yang di Dermaga Ponton akan dinaikkan, tahun depannya Dermaga 3. Jadi bertahap,” jelas Media.
Di sisi lain, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan mengatakan kelancaran arus kendaraan di jalan raya sangat bergantung pada kondisi di kawasan dermaga yang menjadi titik penyumbatan atau bottleneck.
Untuk mengantisipasi dampak kemacetan di jalur menuju pelabuhan, kepolisian menyiagakan lebih dari 200 personel yang bekerja secara bergiliran selama 24 jam. “Total personel itu yang di Polresta ada 160 orang. Ada BKO lagi dari Polda sekitar 80 orang. Jadi kita lebih dari 200 personel. Kita gunakan skema tiga shift sehingga satu kali 24 jam pelayanan itu ada,” kata Rofiq.
Rofiq mengimbau pengguna jalan tetap tertib dan tidak menyerobot antrean atau melakukan ngeblong. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak di Banyuwangi juga disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Jember atau jalur Gumitir.
Polresta Banyuwangi juga memberikan prioritas bagi kendaraan yang membawa kepentingan darurat, seperti ambulans, ibu yang hendak melahirkan, kendaraan pengangkut BBM, serta distribusi kebutuhan pokok. “Fokus kita memastikan masyarakat tertib berlalu lintas dengan kondisi macet ini. Kita dahulukan yang urgen seperti orang sakit, orang mau melahirkan, BBM, dan seterusnya,” ujarnya.
Turur hadir dalam rapat tersebur Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, jajaran OPD Pemkab Banyuwangi, organisasi sopir logistik, BPTD, KSOP Tanjungwangi, pengusaha kapal, Pelindo, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.