radiovisfm.com – Pemkab Banyuwangi terus mematangkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025, tahap awal untuk 100 siswa SMP dan SMA dengan empat rombongan belajar (rombel).

“Sekolah Rakyat ini merupakan program pendidikan gratis berbentuk boarding school (sekolah berasrama) dengan seluruh biaya pendidikannya ditanggung penuh oleh pemerintah,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Calon siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin, di dua desile awal dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat terdiri atas 2 rombel kelas 1 SMP dan 2 rombel kelas 1 SMA. Masing-masing rombel akan diisi 25 siswa sehingga total ada 100 siswa. 

Bupati Ipuk menjelaskan dua lokasi telah disiapkan sebagai calon tempat sementara untuk memulai kegiatan pembelajaran, yakni di Rusunawa Klatak dan Balai Diklat Banyuwangi. Ini sudah diusulkan ke Kementerian Sosial. Intinya Banyuwangi siap.

“Terkait sumber daya manusia, Dinas Pendidikan Kabupaten telah mengidentifikasi ASN dan P3K yang dapat ditugaskan ke Sekolah Rakyat. Kami akan menempatkan guru-guru yang ada, dan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pusat,” papar Bupati Ipuk.

Bupati Ipuk juga berharap agar program ini dapat segera berjalan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi pengurangan kemiskinan di Banyuwangi.

“Kami percaya bahwa pendidikan berkualitas dan merata adalah kunci memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat ini sebagai jawaban konkret dari negara,” terang Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB), Henik Setyorini menyampaikan bahwa untuk calon siswa didapatkan dari usulan dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Desa, dan Kelurahan. Selanjutnya, calon peserta akan diseleksi melalui berbagai tahapan, dimulai dari seleksi administrasi untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam desil 1 dan 2 DTSEN.

Kemudian dilanjutkan tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah, dan wawancara dengan orang tua serta pemeriksaan kesehatan.

“Saat ini petugas PKH juga rajin turun ke lapangan untuk melakukan jemput bola menjaring calon siswa berdasarkan prelist dari Kemensos,” kata Henik.

Anak-anak miskin yang saat ini sudah kelas 6 SD dan kelas 9 SMP akan dikunjungi dan ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026 nanti.

“Proses pembelajarannya, akan dilaksanakan di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin,” pungkas Henik.